Kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar. https://economy.okezone.com/read/2026/06/04/320/3222503/lng-global-meroket-ri-hadapi-dilema-pasokan-dan-harga-energiidhttps://economy.okezone.com/read/2026/06/04/320/3222503/lng-global-meroket-ri-hadapi-dilema-pasokan-dan-harga-energihttps://economy.okezone.com/read/2026/06/04/320/3222503/lng-global-meroket-ri-hadapi-dilema-pasokan-dan-harga-energiKamis 04 Juni 2026 12:38 WIBFeby Novalius Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga energi. (Foto; Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2026/06/04/320/3222503/minayk-xauh_large.jpgJAKARTA - Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan sektor energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia. Ekonom Josua Pardede mengatakan, kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar. Hal ini karena energi, khususnya gas bumi, menjadi salah satu faktor utama penggerak sektor industri nasional. “Menurut saya, situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata, karena gas bumi bukan hanya komoditas, tetapi juga bahan bakar produksi industri,” ucapnya, Kamis (4/6/2026). Data Kementerian ESDM menunjukkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia mayoritas untuk domestik dan digunakan hampir di seluruh sektor industri. “Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi,” ungkapnya. Meski begitu, Josua yang merupakan Kepala Ekonom Bank Permata menjelaskan situasi tersebut perlu dilihat secara utuh. Dampak geopolitik global telah menciptakan kondisi di mana hampir seluruh negara menghadapi tekanan kenaikan biaya energi dan kompetisi pengamanan pasokan energi dunia. Situasi tersebut juga terjadi di berbagai negara Asia yang kini semakin aktif mengamankan LNG untuk menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan industrinya. Mengacu data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam yang kini semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar USD27,81 per MMBtu. Di Filipina, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG juga telah mencapai sekitar USD28,50 per MMBtu. Sementara itu, Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar USD40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan sekitar USD47,54 per MMBtu untuk sektor ritel umum. “Situasi pilihan sulit seperti di Filipina dan Vietnam juga mulai relevan bagi Indonesia, terutama untuk pasokan yang berbasis LNG yang tidak mendapatkan subsidi langsung. Di satu sisi, menjaga harga gas terlalu rendah membantu industri bertahan dan menjaga daya beli. Namun di sisi lain, jika harga jual dipaksa terlalu rendah, penyedia energi menanggung kerugian, pasokan berisiko terganggu, dan investasi energi menjadi kurang menarik,” jelas Josua. Di Indonesia sendiri, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran USD21–USD25 per MMBtu, sehingga relatif masih lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara regional maupun energi alternatif tertentu. Josua memaparkan, risiko terbesar jika LNG yang tidak disubsidi tetap dipaksa dijual tanpa penyesuaian harga adalah munculnya tekanan pada sisi penyedia energi yang dapat berdampak pada ketersediaan energi. Padahal, dalam situasi seperti saat ini, hal terpenting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi, bukan sekadar harga murah. “Kepastian pasokan bisa melemah jika tidak ada penyesuaian harga karena penyedia energi akan lebih berhati-hati mengambil kontrak jangka panjang atau membeli pasokan tambahan yang mengacu pada pasar global. Lalu, investasi hulu migas dapat tertahan karena investor melihat harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek,” ujarnya. Jika investasi hulu melemah, menurutnya, Indonesia bisa semakin bergantung pada impor energi, termasuk LNG, dan justru semakin rentan terhadap gejolak harga global. “Maka, Josua menyarankan ketika harga LNG global melonjak, kenaikan harga ke industri dilakukan bertahap. Sebaliknya, jika harga global turun, manfaat penurunan juga harus diteruskan ke industri. “Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga yang bertahap, bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan yang lebih panjang, efisiensi energi di industri, percepatan produksi gas domestik, dan kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan itu, Indonesia bisa menjaga industri tetap hidup tanpa merusak fondasi ketahanan energi jangka panjang,” sarannya. Secara struktur bisnis, harga LNG di sektor hulu memang berbeda dibandingkan sektor hilir. Harga LNG di hulu akan menyesuaikan mekanisme pasar, di mana indeks harga berlaku secara global. Harga dapat sangat fluktuatif seperti yang terjadi saat ini akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah. Sementara itu, penentuan harga di hilir sudah memperhitungkan harga gas di hulu dan berbagai instrumen biaya dari rantai pasok yang ada. Di Indonesia, harga gas di hilir meliputi biaya regasifikasi, transportasi, niaga, dan pipa. Semua instrumen biaya yang berlaku bagi pelaku usaha di sektor gas bumi tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB), Prof. Candra Fajri Ananda, mengatakan penyesuaian harga energi, terutama LNG yang semakin dibutuhkan, merupakan hal yang perlu dilakukan. Di bidang energi, lanjutnya, harga harus bisa menutup biaya produksi. “Dalam situasi seperti sekarang, yang terpenting adalah ketersediaan energi, bukan harga. Sekarang yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa energi tidak akan langka,” ujarnya. JAKARTA - Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan sektor energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia. Ekonom Josua Pardede mengatakan, kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar. Hal ini karena energi, khususnya gas bumi, menjadi salah satu faktor utama penggerak sektor industri nasional. “Menurut saya, situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata, karena gas bumi bukan hanya komoditas, tetapi juga bahan bakar produksi industri,” ucapnya, Kamis (4/6/2026). Data Kementerian ESDM menunjukkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia mayoritas untuk domestik dan digunakan hampir di seluruh sektor industri. “Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi,” ungkapnya. Meski begitu, Josua yang merupakan Kepala Ekonom Bank Permata menjelaskan situasi tersebut perlu dilihat secara utuh. Dampak geopolitik global telah menciptakan kondisi di mana hampir seluruh negara menghadapi tekanan kenaikan biaya energi dan kompetisi pengamanan pasokan energi dunia. Situasi tersebut juga terjadi di berbagai negara Asia yang kini semakin aktif mengamankan LNG untuk menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan industrinya. Mengacu data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam yang kini semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar USD27,81 per MMBtu. Di Filipina, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG juga telah mencapai sekitar USD28,50 per MMBtu. Sementara itu, Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar USD40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan sekitar USD47,54 per MMBtu untuk sektor ritel umum. “Situasi pilihan sulit seperti di Filipina dan Vietnam juga mulai relevan bagi Indonesia, terutama untuk pasokan yang berbasis LNG yang tidak mendapatkan subsidi langsung. Di satu sisi, menjaga harga gas terlalu rendah membantu industri bertahan dan menjaga daya beli. Namun di sisi lain, jika harga jual dipaksa terlalu rendah, penyedia energi menanggung kerugian, pasokan berisiko terganggu, dan investasi energi menjadi kurang menarik,” jelas Josua. Di Indonesia sendiri, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran USD21–USD25 per MMBtu, sehingga relatif masih lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara regional maupun energi alternatif tertentu. Josua memaparkan, risiko terbesar jika LNG yang tidak disubsidi tetap dipaksa dijual tanpa penyesuaian harga adalah munculnya tekanan pada sisi penyedia energi yang dapat berdampak pada ketersediaan energi. Padahal, dalam situasi seperti saat ini, hal terpenting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi, bukan sekadar harga murah. “Kepastian pasokan bisa melemah jika tidak ada penyesuaian harga karena penyedia energi akan lebih berhati-hati mengambil kontrak jangka panjang atau membeli pasokan tambahan yang mengacu pada pasar global. Lalu, investasi hulu migas dapat tertahan karena investor melihat harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek,” ujarnya. Jika investasi hulu melemah, menurutnya, Indonesia bisa semakin bergantung pada impor energi, termasuk LNG, dan justru semakin rentan terhadap gejolak harga global. “Maka, Josua menyarankan ketika harga LNG global melonjak, kenaikan harga ke industri dilakukan bertahap. Sebaliknya, jika harga global turun, manfaat penurunan juga harus diteruskan ke industri. “Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga yang bertahap, bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan yang lebih panjang, efisiensi energi di industri, percepatan produksi gas domestik, dan kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan itu, Indonesia bisa menjaga industri tetap hidup tanpa merusak fondasi ketahanan energi jangka panjang,” sarannya. Secara struktur bisnis, harga LNG di sektor hulu memang berbeda dibandingkan sektor hilir. Harga LNG di hulu akan menyesuaikan mekanisme pasar, di mana indeks harga berlaku secara global. Harga dapat sangat fluktuatif seperti yang terjadi saat ini akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah. Sementara itu, penentuan harga di hilir sudah memperhitungkan harga gas di hulu dan berbagai instrumen biaya dari rantai pasok yang ada. Di Indonesia, harga gas di hilir meliputi biaya regasifikasi, transportasi, niaga, dan pipa. Semua instrumen biaya yang berlaku bagi pelaku usaha di sektor gas bumi tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB), Prof. Candra Fajri Ananda, mengatakan penyesuaian harga energi, terutama LNG yang semakin dibutuhkan, merupakan hal yang perlu dilakukan. Di bidang energi, lanjutnya, harga harus bisa menutup biaya produksi. “Dalam situasi seperti sekarang, yang terpenting adalah ketersediaan energi, bukan harga. Sekarang yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa energi tidak akan langka,” ujarnya.