Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menembus angka 72,2 persen. Hal demikian tentu menjadi modal sosial dan politik kuat memasuki tahun pemerintahan kedua terutama dalam menjaga daya beli dan mengelola sentimen ekonomi. https://economy.okezone.com/read/2026/06/05/320/3222817/poltracking-pemerintah-prabowo-punya-modal-tingkatkan-daya-beli-masyarakatidhttps://economy.okezone.com/read/2026/06/05/320/3222817/poltracking-pemerintah-prabowo-punya-modal-tingkatkan-daya-beli-masyarakathttps://economy.okezone.com/read/2026/06/05/320/3222817/poltracking-pemerintah-prabowo-punya-modal-tingkatkan-daya-beli-masyarakatJum'at 05 Juni 2026 19:15 WIBTaufik FajarPresiden Prabowo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/06/05/320/3222817/presiden_prabowo-dJIZ_large.jpgJAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menembus angka 72,2 persen. Hal demikian tentu menjadi modal sosial dan politik kuat memasuki tahun pemerintahan kedua terutama dalam menjaga daya beli dan mengelola sentimen ekonomi. Hasil survei Poltracking Indonesia periode 11-17 Mei 2026 ini menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan hanya 25,1 persen lainnya menyatakan tidak puas. “Pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua ini memiliki modal sosial politik yang kokoh melalui tingkat kepuasan publik yang berada di atas 70 persen. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga daya beli masyarakat dan mengelola sentimen ekonomi kelas menengah,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026). Dia mengatakan capaian itu dapat menjadi fondasi kuat bagi pemerintah menjalankan agenda pembangunan pada fase konsolidasi pemerintahan. Menurutnya, persepsi publik terhadap kondisi ekonomi akan menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan tingkat dukungan masyarakat pada masa mendatang. Kelompok kelas menengah, tambah dia, dinilai memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan sehari-hari. Karena itu, perubahan harga kebutuhan pokok maupun kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga berpotensi memengaruhi tingkat kepuasan publik.   “Jika fluktuasi harga kebutuhan pokok dan kebijakan penyesuaian domestik tidak dimitigasi dengan komunikasi politik yang transparan, risiko terjadinya defisit kepuasan di masa mendatang akan semakin membesar,” ujarnya. Meski demikian, dia menyebut, hasil survei ini bisa menjadi rujukan pemerintah masih memiliki ruang yang luas untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat melalui kebijakan tepat sasaran. Upaya menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli, dan mengendalikan dampak lanjutan dari kenaikan biaya hidup dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik. Salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), program tersebut mendapat banyak respons positif masyarakat. Mayoritas masyarakat mengatakan MBG merupakan salah satu program prioritas dampak positifnya langsung terasa bagi masyarakat. Apalagi saat ini program tersebut telah mengambil langkah nyata dalam perbaikan dengan mengganti tampuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pengungkapan korupsi. Momentum ini diharapkan membawa perbaikan tata kelola yang diinginkan oleh masyarakat luas dan secara konkret menggandeng UMKM agar lebih memberikan dampak ekonomi. "Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh 27,6 persen atau peringkat pertama sebagai program prioritas yang paling dirasakan manfaatnya. Kepuasan masyarakat ini bisa dikonversi oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam daya beli masyarakat dengan menggerakkan ekonomi daerah melalui MBG," pungkasnya. JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menembus angka 72,2 persen. Hal demikian tentu menjadi modal sosial dan politik kuat memasuki tahun pemerintahan kedua terutama dalam menjaga daya beli dan mengelola sentimen ekonomi. Hasil survei Poltracking Indonesia periode 11-17 Mei 2026 ini menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan hanya 25,1 persen lainnya menyatakan tidak puas. “Pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua ini memiliki modal sosial politik yang kokoh melalui tingkat kepuasan publik yang berada di atas 70 persen. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga daya beli masyarakat dan mengelola sentimen ekonomi kelas menengah,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026). Dia mengatakan capaian itu dapat menjadi fondasi kuat bagi pemerintah menjalankan agenda pembangunan pada fase konsolidasi pemerintahan. Menurutnya, persepsi publik terhadap kondisi ekonomi akan menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan tingkat dukungan masyarakat pada masa mendatang. Kelompok kelas menengah, tambah dia, dinilai memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan sehari-hari. Karena itu, perubahan harga kebutuhan pokok maupun kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga berpotensi memengaruhi tingkat kepuasan publik.   “Jika fluktuasi harga kebutuhan pokok dan kebijakan penyesuaian domestik tidak dimitigasi dengan komunikasi politik yang transparan, risiko terjadinya defisit kepuasan di masa mendatang akan semakin membesar,” ujarnya. Meski demikian, dia menyebut, hasil survei ini bisa menjadi rujukan pemerintah masih memiliki ruang yang luas untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat melalui kebijakan tepat sasaran. Upaya menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli, dan mengendalikan dampak lanjutan dari kenaikan biaya hidup dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik. Salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), program tersebut mendapat banyak respons positif masyarakat. Mayoritas masyarakat mengatakan MBG merupakan salah satu program prioritas dampak positifnya langsung terasa bagi masyarakat. Apalagi saat ini program tersebut telah mengambil langkah nyata dalam perbaikan dengan mengganti tampuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pengungkapan korupsi. Momentum ini diharapkan membawa perbaikan tata kelola yang diinginkan oleh masyarakat luas dan secara konkret menggandeng UMKM agar lebih memberikan dampak ekonomi. "Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh 27,6 persen atau peringkat pertama sebagai program prioritas yang paling dirasakan manfaatnya. Kepuasan masyarakat ini bisa dikonversi oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam daya beli masyarakat dengan menggerakkan ekonomi daerah melalui MBG," pungkasnya.