Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax terhadap pergerakan laju inflasi nasional akan berjalan sangat terbatas. Pemerintah menilai jenis BBM dengan oktan tinggi tersebut tidak bersentuhan langsung dengan jalur logistik utama masyarakat. https://economy.okezone.com/read/2026/06/10/320/3223735/harga-pertamax-naik-tembus-rp16-250-ini-penjelasan-purbayaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/06/10/320/3223735/harga-pertamax-naik-tembus-rp16-250-ini-penjelasan-purbayahttps://economy.okezone.com/read/2026/06/10/320/3223735/harga-pertamax-naik-tembus-rp16-250-ini-penjelasan-purbayaRabu 10 Juni 2026 12:50 WIBAnggie AriestaMenkeu Purbaya (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/06/10/320/3223735/menkeu_purbaya-uQLM_large.jpegJAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax terhadap pergerakan laju inflasi nasional akan berjalan sangat terbatas. Pemerintah menilai jenis BBM dengan oktan tinggi tersebut tidak bersentuhan langsung dengan jalur logistik utama masyarakat. Purbaya menjelaskan bahwa struktur konsumen Pertamax mayoritas berasal dari sektor kendaraan pribadi, bukan armada logistik maupun transportasi publik. Oleh karena itu, perubahan harga ini diyakini tidak akan memicu efek domino terhadap lonjakan harga barang kebutuhan pokok di pasar. "Dampaknya harusnya relatif minim karena kan pertamax ga dipakai angkutan barang," ujar Purbaya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Selain menyoroti sisi inflasi, Purbaya juga merespons mengenai strategi pemerintah dalam membentengi kuota BBM bersubsidi (seperti Pertalite dan Solar) agar tidak jebol pascakenaikan harga Pertamax. Pengawasan ketat diperlukan guna mengantisipasi adanya potensi migrasi konsumen ke BBM yang lebih murah. Terkait teknis implementasi pembatasan di lapangan, termasuk wacana penerapan sistem digitalisasi pengawasan pompa bensin (nozzle control), Purbaya menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Bahlil Lahadalia.   "Itu nanya ke pak Bahlil mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau ga salah nanya pak Bahlil yang ngerti," tutur Purbaya. Purbaya kembali menegaskan dan meyakinkan publik bahwa masyarakat tidak perlu mencemaskan guncangan harga barang pokok akibat dinamika harga komoditas energi nonsubsidi ini. "Harusnya limited karena bukan bukan buat angkutan umum, angkutan barang ga pakai (Pertamax)," pungkasnya. Sebagai informasi pendukung, penyesuaian harga Pertamax yang memicu pertanyaan publik ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai bagian dari evaluasi berkala mengikuti tren harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP) serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan ini mengalami tekanan berat di pasar spot. Langkah korporasi untuk menaikkan harga BBM komersial/nonsubsidi ini diambil demi menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional dan menekan beban usaha, sementara harga BBM penugasan dan subsidi seperti Pertalite dan Solar dipastikan tetap ditahan oleh pemerintah dengan dukungan instrumen peredam kejut (shock absorber) dari APBN. JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax terhadap pergerakan laju inflasi nasional akan berjalan sangat terbatas. Pemerintah menilai jenis BBM dengan oktan tinggi tersebut tidak bersentuhan langsung dengan jalur logistik utama masyarakat. Purbaya menjelaskan bahwa struktur konsumen Pertamax mayoritas berasal dari sektor kendaraan pribadi, bukan armada logistik maupun transportasi publik. Oleh karena itu, perubahan harga ini diyakini tidak akan memicu efek domino terhadap lonjakan harga barang kebutuhan pokok di pasar. "Dampaknya harusnya relatif minim karena kan pertamax ga dipakai angkutan barang," ujar Purbaya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Selain menyoroti sisi inflasi, Purbaya juga merespons mengenai strategi pemerintah dalam membentengi kuota BBM bersubsidi (seperti Pertalite dan Solar) agar tidak jebol pascakenaikan harga Pertamax. Pengawasan ketat diperlukan guna mengantisipasi adanya potensi migrasi konsumen ke BBM yang lebih murah. Terkait teknis implementasi pembatasan di lapangan, termasuk wacana penerapan sistem digitalisasi pengawasan pompa bensin (nozzle control), Purbaya menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Bahlil Lahadalia.   "Itu nanya ke pak Bahlil mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau ga salah nanya pak Bahlil yang ngerti," tutur Purbaya. Purbaya kembali menegaskan dan meyakinkan publik bahwa masyarakat tidak perlu mencemaskan guncangan harga barang pokok akibat dinamika harga komoditas energi nonsubsidi ini. "Harusnya limited karena bukan bukan buat angkutan umum, angkutan barang ga pakai (Pertamax)," pungkasnya. Sebagai informasi pendukung, penyesuaian harga Pertamax yang memicu pertanyaan publik ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai bagian dari evaluasi berkala mengikuti tren harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP) serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan ini mengalami tekanan berat di pasar spot. Langkah korporasi untuk menaikkan harga BBM komersial/nonsubsidi ini diambil demi menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional dan menekan beban usaha, sementara harga BBM penugasan dan subsidi seperti Pertalite dan Solar dipastikan tetap ditahan oleh pemerintah dengan dukungan instrumen peredam kejut (shock absorber) dari APBN.