Kenaikan harga BBM diberlakukan untuk jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 setelah sebelumnya, pada Mei 2026 https://economy.okezone.com/read/2026/06/12/320/3224168/3-risiko-akibat-kenaikan-harga-pertamax-hingga-32idhttps://economy.okezone.com/read/2026/06/12/320/3224168/3-risiko-akibat-kenaikan-harga-pertamax-hingga-32https://economy.okezone.com/read/2026/06/12/320/3224168/3-risiko-akibat-kenaikan-harga-pertamax-hingga-32Jum'at 12 Juni 2026 19:14 WIBFeby NovaliusHarga BBM nonsubsidi resmi naik per 10 Juni 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)https://img.okezone.com/content/2026/06/12/320/3224168/harga_bbm-mV6q_large.jpgJAKARTA - Harga BBM nonsubsidi resmi naik per 10 Juni 2026. Kenaikan harga BBM diberlakukan untuk jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 setelah sebelumnya, pada Mei 2026, pemerintah telah menyesuaikan harga Pertamax Turbo. Dalam keputusan tersebut, harga Pertamax 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat 32,1 persen. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter atau meningkat 31,8 persen. Menurut Ekonom Great Institute, Adrian Nalendra Perwira, penyesuaian harga tersebut merupakan langkah korektif yang diperlukan untuk mencegah tekanan fiskal yang lebih dalam. Jauh sebelumnya, melalui kajian publik pada April 2026, pihaknya telah mengingatkan bahwa kombinasi tingginya harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah akan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Oleh karena itu, keputusan tersebut perlu dipahami sebagai pilihan kebijakan yang tidak mudah, tetapi semakin sulit dihindari setelah harga minyak bertahan jauh di atas asumsi APBN dan nilai tukar rupiah terus berada dalam tekanan. "Kami memandang keputusan ini sebagai koreksi yang diperlukan. Menahan harga Pertamax selama lebih dari tiga bulan di tengah ICP Mei yang berada di USD106,56 per barel, jauh melampaui asumsi APBN sebesar USD70 per barel, serta rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS, bukanlah kebijakan yang berkelanjutan. Biayanya berisiko berpindah ke neraca Pertamina, menekan arus kas badan usaha, atau pada akhirnya menciptakan tekanan tambahan terhadap postur fiskal," ujar Adrian, Jumat (12/6/2026). Adrian mencatat, setelah kenaikan tersebut, harga jual Pertamax masih berada di bawah estimasi harga keekonomian yang berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter pada Mei 2026. Di sisi lain, keputusan mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter juga patut diapresiasi sebagai bantalan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pengguna transportasi yang lebih rentan terhadap kenaikan harga energi. Namun, Adrian mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada penyesuaian harga semata, melainkan diikuti dengan pengelolaan risiko terhadap inflasi, daya beli masyarakat, serta potensi migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Kenaikan harga yang besar dan mendadak dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi konsumen, terutama kelompok pekerja perkotaan, pengguna sepeda motor, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menggunakan Pertamax untuk aktivitas harian. "Benar bahwa Pertamax bukan BBM subsidi dan bukan bahan bakar utama angkutan umum. Karena itu, dampak langsung terhadap inflasi kemungkinan relatif terbatas. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti melihat dampak langsungnya saja. Harga energi memiliki efek ekspektasi. Ketika masyarakat melihat harga BBM naik tajam, persepsi bahwa biaya hidup akan semakin mahal juga dapat terbentuk," kata Adrian. Menurut Adrian, terdapat tiga risiko utama yang perlu segera diantisipasi. Pertama, risiko tekanan terhadap daya beli kelompok menengah dan menengah rentan yang menggunakan kendaraan pribadi dan tidak seluruhnya berasal dari kelompok berpenghasilan tinggi. Kedua, risiko kenaikan biaya operasional pada usaha kecil, logistik informal, ojek daring, dan aktivitas ekonomi harian yang sensitif terhadap biaya transportasi. Ketiga, risiko migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar. "Risiko terbesar justru ada pada migrasi ke Pertalite. Jika pengguna Pertamax dalam jumlah besar berpindah ke Pertalite, potensi penghematan fiskal dari kenaikan harga Pertamax justru bisa berkurang. Bahkan, sebagian tekanan dapat berpindah ke kuota dan beban subsidi Pertalite. Ini yang harus dijaga," jelas Adrian. Menurut dia, risiko tersebut juga menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi Pertalite perlu berjalan beriringan dengan perluasan opsi transportasi bagi masyarakat. Selama kelompok menengah perkotaan masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, setiap kenaikan harga energi akan langsung terasa sebagai kenaikan biaya hidup. Karena itu, transportasi umum menjadi bantalan struktural yang penting. Kenaikan harga BBM nonsubsidi akan lebih mudah dikelola apabila masyarakat, terutama kelompok menengah perkotaan, memiliki pilihan transportasi yang layak, terjangkau, aman, dan terintegrasi. Tanpa alternatif tersebut, rumah tangga akan tetap bergantung pada kendaraan pribadi sehingga setiap kenaikan harga energi akan langsung terasa sebagai kenaikan biaya hidup. JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi resmi naik per 10 Juni 2026. Kenaikan harga BBM diberlakukan untuk jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 setelah sebelumnya, pada Mei 2026, pemerintah telah menyesuaikan harga Pertamax Turbo. Dalam keputusan tersebut, harga Pertamax 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat 32,1 persen. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter atau meningkat 31,8 persen. Menurut Ekonom Great Institute, Adrian Nalendra Perwira, penyesuaian harga tersebut merupakan langkah korektif yang diperlukan untuk mencegah tekanan fiskal yang lebih dalam. Jauh sebelumnya, melalui kajian publik pada April 2026, pihaknya telah mengingatkan bahwa kombinasi tingginya harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah akan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Oleh karena itu, keputusan tersebut perlu dipahami sebagai pilihan kebijakan yang tidak mudah, tetapi semakin sulit dihindari setelah harga minyak bertahan jauh di atas asumsi APBN dan nilai tukar rupiah terus berada dalam tekanan. "Kami memandang keputusan ini sebagai koreksi yang diperlukan. Menahan harga Pertamax selama lebih dari tiga bulan di tengah ICP Mei yang berada di USD106,56 per barel, jauh melampaui asumsi APBN sebesar USD70 per barel, serta rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS, bukanlah kebijakan yang berkelanjutan. Biayanya berisiko berpindah ke neraca Pertamina, menekan arus kas badan usaha, atau pada akhirnya menciptakan tekanan tambahan terhadap postur fiskal," ujar Adrian, Jumat (12/6/2026). Adrian mencatat, setelah kenaikan tersebut, harga jual Pertamax masih berada di bawah estimasi harga keekonomian yang berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter pada Mei 2026. Di sisi lain, keputusan mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter juga patut diapresiasi sebagai bantalan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pengguna transportasi yang lebih rentan terhadap kenaikan harga energi. Namun, Adrian mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada penyesuaian harga semata, melainkan diikuti dengan pengelolaan risiko terhadap inflasi, daya beli masyarakat, serta potensi migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Kenaikan harga yang besar dan mendadak dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi konsumen, terutama kelompok pekerja perkotaan, pengguna sepeda motor, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menggunakan Pertamax untuk aktivitas harian. "Benar bahwa Pertamax bukan BBM subsidi dan bukan bahan bakar utama angkutan umum. Karena itu, dampak langsung terhadap inflasi kemungkinan relatif terbatas. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti melihat dampak langsungnya saja. Harga energi memiliki efek ekspektasi. Ketika masyarakat melihat harga BBM naik tajam, persepsi bahwa biaya hidup akan semakin mahal juga dapat terbentuk," kata Adrian. Menurut Adrian, terdapat tiga risiko utama yang perlu segera diantisipasi. Pertama, risiko tekanan terhadap daya beli kelompok menengah dan menengah rentan yang menggunakan kendaraan pribadi dan tidak seluruhnya berasal dari kelompok berpenghasilan tinggi. Kedua, risiko kenaikan biaya operasional pada usaha kecil, logistik informal, ojek daring, dan aktivitas ekonomi harian yang sensitif terhadap biaya transportasi. Ketiga, risiko migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar. "Risiko terbesar justru ada pada migrasi ke Pertalite. Jika pengguna Pertamax dalam jumlah besar berpindah ke Pertalite, potensi penghematan fiskal dari kenaikan harga Pertamax justru bisa berkurang. Bahkan, sebagian tekanan dapat berpindah ke kuota dan beban subsidi Pertalite. Ini yang harus dijaga," jelas Adrian. Menurut dia, risiko tersebut juga menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi Pertalite perlu berjalan beriringan dengan perluasan opsi transportasi bagi masyarakat. Selama kelompok menengah perkotaan masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, setiap kenaikan harga energi akan langsung terasa sebagai kenaikan biaya hidup. Karena itu, transportasi umum menjadi bantalan struktural yang penting. Kenaikan harga BBM nonsubsidi akan lebih mudah dikelola apabila masyarakat, terutama kelompok menengah perkotaan, memiliki pilihan transportasi yang layak, terjangkau, aman, dan terintegrasi. Tanpa alternatif tersebut, rumah tangga akan tetap bergantung pada kendaraan pribadi sehingga setiap kenaikan harga energi akan langsung terasa sebagai kenaikan biaya hidup.