Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menolak wacana moratorium operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). https://economy.okezone.com/read/2026/06/18/455/3225169/pengusaha-mbg-tolak-wacana-moratorium-sppgidhttps://economy.okezone.com/read/2026/06/18/455/3225169/pengusaha-mbg-tolak-wacana-moratorium-sppghttps://economy.okezone.com/read/2026/06/18/455/3225169/pengusaha-mbg-tolak-wacana-moratorium-sppgKamis 18 Juni 2026 13:35 WIBTangguh YudhaPengusaha MBG Tolak Wacana Moratorium SPPG! (Foto: BGN)https://img.okezone.com/content/2026/06/18/455/3225169/sppg-Wtj5_large.pngJAKARTA - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menolak wacana moratorium operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sikap tersebut disampaikan setelah dilakukan Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapembi dan dihadiri oleh 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan, wacana moratorium operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program. Dia menegaskan bahwa Gapembi mendukung penuh keberlanjutan program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Gapembi tegaskan dukungan penuh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dengan menyampaikan delapan atau Asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (18/6/2026). Gapembi menyampaikan delapan aspirasi kepada pemerintah dan BGN mencakup penegasan terhadap komitmen mendukung keberlanjutan Program MBG. Kemudian yanh kedua, menyatakan kesiapan menjadi pengelola dapur bergizi dengan standar tinggi.   Ketiga, berkomitmen mendukung efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran anggaran. Keempat, mendesak dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan moratorium dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap mitra, relawan, UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya. Kelima, meminta adanya jaminan keberlangsungan kerja sama jangka panjang bagi mitra dan yayasan. Keenam, mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan SPPG. Ketujuh, Gapembi menolak Surat Edaran Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026 yang dinilai bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala BGN mengenai Petunjuk Teknis Nomor 401.1 Tahun 2025 serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara mitra dan BGN. Adapun aspirasi kedelapan adalah mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih baik antara BGN dan mitra SPPG. "Karena setiap keputusan yang diambil oleh BGN selalu dengan cara intervensi tanpa meminta pertimbangan dari stakeholder dan mitra," ujar Alven. JAKARTA - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menolak wacana moratorium operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sikap tersebut disampaikan setelah dilakukan Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapembi dan dihadiri oleh 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan, wacana moratorium operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program. Dia menegaskan bahwa Gapembi mendukung penuh keberlanjutan program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Gapembi tegaskan dukungan penuh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dengan menyampaikan delapan atau Asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (18/6/2026). Gapembi menyampaikan delapan aspirasi kepada pemerintah dan BGN mencakup penegasan terhadap komitmen mendukung keberlanjutan Program MBG. Kemudian yanh kedua, menyatakan kesiapan menjadi pengelola dapur bergizi dengan standar tinggi.   Ketiga, berkomitmen mendukung efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran anggaran. Keempat, mendesak dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan moratorium dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap mitra, relawan, UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya. Kelima, meminta adanya jaminan keberlangsungan kerja sama jangka panjang bagi mitra dan yayasan. Keenam, mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan SPPG. Ketujuh, Gapembi menolak Surat Edaran Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026 yang dinilai bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala BGN mengenai Petunjuk Teknis Nomor 401.1 Tahun 2025 serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara mitra dan BGN. Adapun aspirasi kedelapan adalah mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih baik antara BGN dan mitra SPPG. "Karena setiap keputusan yang diambil oleh BGN selalu dengan cara intervensi tanpa meminta pertimbangan dari stakeholder dan mitra," ujar Alven.