Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan rumah susun https://economy.okezone.com/read/2026/06/30/470/3227307/menteri-ara-sindir-pihak-yang-kuasai-tanah-negara-hebatidhttps://economy.okezone.com/read/2026/06/30/470/3227307/menteri-ara-sindir-pihak-yang-kuasai-tanah-negara-hebathttps://economy.okezone.com/read/2026/06/30/470/3227307/menteri-ara-sindir-pihak-yang-kuasai-tanah-negara-hebatSelasa 30 Juni 2026 12:02 WIBTangguh YudhaMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyaknya aset tanah milik negara yang saat ini dikuasai pihak ketiga. (Foto: Okezone.com/IMG)https://img.okezone.com/content/2026/06/30/470/3227307/menteri_ara-HWpN_large.jpgJAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyaknya aset tanah milik negara yang saat ini dikuasai pihak ketiga. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan rumah susun. Ara mengatakan, persoalan penguasaan tanah negara menjadi pekerjaan rumah yang tengah dihadapi pemerintah. Menurutnya, ketika negara membutuhkan lahan untuk kepentingan rakyat, proses pemanfaatannya tidak selalu berjalan mudah. "Kita harus katakan inilah PR berat. Ya, kita tahu masalah-masalah tanah masih cukup banyak tanah-tanah negara dikuasai pihak ketiga," ungkapnya, Selasa (30/6/2026). Ia menilai banyak aset strategis milik negara yang justru berada dalam penguasaan pihak lain. Karena itu, diperlukan sinergi antarkementerian dan lembaga untuk menata kembali pemanfaatan aset-aset tersebut. "Saya pikir ini tantangan juga, Bapak Menteri Keuangan, bagaimana aset-aset kita itu banyak dikuasai oleh pihak ketiga, bahkan yang strategis-strategis," kata Ara. Menurut Ara, kondisi ini juga diperparah karena pihak yang menguasai aset negara umumnya memilih lahan yang memiliki nilai strategis. "Hebat itu yang menguasai itu, kalau yang tidak strategis dia tidak mau menguasai, Pak. Yang mau dikuasainya yang strategis," sebutnya. Di sisi lain, Ara menegaskan pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia. Ara menambahkan bahwa berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,64 juta unit. "Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu, penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," jelasnya. JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyaknya aset tanah milik negara yang saat ini dikuasai pihak ketiga. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan rumah susun. Ara mengatakan, persoalan penguasaan tanah negara menjadi pekerjaan rumah yang tengah dihadapi pemerintah. Menurutnya, ketika negara membutuhkan lahan untuk kepentingan rakyat, proses pemanfaatannya tidak selalu berjalan mudah. "Kita harus katakan inilah PR berat. Ya, kita tahu masalah-masalah tanah masih cukup banyak tanah-tanah negara dikuasai pihak ketiga," ungkapnya, Selasa (30/6/2026). Ia menilai banyak aset strategis milik negara yang justru berada dalam penguasaan pihak lain. Karena itu, diperlukan sinergi antarkementerian dan lembaga untuk menata kembali pemanfaatan aset-aset tersebut. "Saya pikir ini tantangan juga, Bapak Menteri Keuangan, bagaimana aset-aset kita itu banyak dikuasai oleh pihak ketiga, bahkan yang strategis-strategis," kata Ara. Menurut Ara, kondisi ini juga diperparah karena pihak yang menguasai aset negara umumnya memilih lahan yang memiliki nilai strategis. "Hebat itu yang menguasai itu, kalau yang tidak strategis dia tidak mau menguasai, Pak. Yang mau dikuasainya yang strategis," sebutnya. Di sisi lain, Ara menegaskan pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia. Ara menambahkan bahwa berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,64 juta unit. "Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu, penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," jelasnya.