Pemerintah dituntut tidak hanya mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan dampak nyata https://economy.okezone.com/read/2026/07/01/320/3227606/kualitas-kebijakan-publik-jadi-sorotan-baru-6-41-persen-instansi-yang-berkualitasidhttps://economy.okezone.com/read/2026/07/01/320/3227606/kualitas-kebijakan-publik-jadi-sorotan-baru-6-41-persen-instansi-yang-berkualitashttps://economy.okezone.com/read/2026/07/01/320/3227606/kualitas-kebijakan-publik-jadi-sorotan-baru-6-41-persen-instansi-yang-berkualitasRabu 01 Juli 2026 14:59 WIBFeby NovaliusBerdasarkan hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), hanya sekitar 6,41 persen instansi pemerintah yang berhasil mencapai kategori unggul. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2026/07/01/320/3227606/kebijakan-tfF3_large.jpgJAKARTA - Pemerintah dituntut tidak hanya mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. Tantangan tersebut semakin kompleks di tengah dinamika geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, disrupsi teknologi, perubahan iklim, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, mengatakan pemerintah masih menghadapi tantangan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), hanya sekitar 6,41 persen instansi pemerintah yang berhasil mencapai kategori unggul. Karena itu, penguatan ekosistem policy advisory nasional dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik secara berkelanjutan, termasuk dalam mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas pemerintah. “Program yang baik, anggaran yang besar, dan sumber daya yang memadai tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila kebijakan dasarnya tidak dirumuskan, diimplementasikan, dievaluasi, dan dikomunikasikan dengan baik. Karena itu, pemerintah membutuhkan proses pengambilan keputusan yang berbasis data, berbasis bukti, dan didukung rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” ujar Taufiq, Rabu (1/7/2026). Ia menegaskan, peningkatan kualitas kebijakan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara terpisah, melainkan membutuhkan ekosistem policy advisory system yang melibatkan birokrasi, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga riset, dan masyarakat. Senada, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa policy advisory harus menjadi bagian penting dalam sistem pengambilan keputusan pemerintah. Peran tersebut tidak hanya sebatas memberikan masukan, tetapi juga menghadirkan analisis berbasis data serta alternatif solusi bagi pengambil kebijakan. Dudung menjelaskan, pembangunan ekosistem tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, analis kebijakan, hingga perguruan tinggi, lembaga riset, dan think tank. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, implementatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Berbagai program strategis nasional saat ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga riset, media, dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam membangun ekosistem policy advisory nasional,” ujarnya. Dudung juga berpesan agar para analis kebijakan terus memperkuat integritas, kemampuan berpikir kritis, penguasaan data, serta keberanian memberikan rekomendasi objektif demi kepentingan bangsa. Ia menekankan perlunya pergeseran budaya birokrasi dari sekadar menghasilkan dokumen menjadi penyelesaian masalah yang berdampak nyata. Menurutnya, keberhasilan kebijakan publik pada akhirnya diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, daya saing bangsa, serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. JAKARTA - Pemerintah dituntut tidak hanya mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. Tantangan tersebut semakin kompleks di tengah dinamika geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, disrupsi teknologi, perubahan iklim, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, mengatakan pemerintah masih menghadapi tantangan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), hanya sekitar 6,41 persen instansi pemerintah yang berhasil mencapai kategori unggul. Karena itu, penguatan ekosistem policy advisory nasional dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik secara berkelanjutan, termasuk dalam mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas pemerintah. “Program yang baik, anggaran yang besar, dan sumber daya yang memadai tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila kebijakan dasarnya tidak dirumuskan, diimplementasikan, dievaluasi, dan dikomunikasikan dengan baik. Karena itu, pemerintah membutuhkan proses pengambilan keputusan yang berbasis data, berbasis bukti, dan didukung rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” ujar Taufiq, Rabu (1/7/2026). Ia menegaskan, peningkatan kualitas kebijakan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara terpisah, melainkan membutuhkan ekosistem policy advisory system yang melibatkan birokrasi, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga riset, dan masyarakat. Senada, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa policy advisory harus menjadi bagian penting dalam sistem pengambilan keputusan pemerintah. Peran tersebut tidak hanya sebatas memberikan masukan, tetapi juga menghadirkan analisis berbasis data serta alternatif solusi bagi pengambil kebijakan. Dudung menjelaskan, pembangunan ekosistem tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, analis kebijakan, hingga perguruan tinggi, lembaga riset, dan think tank. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, implementatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Berbagai program strategis nasional saat ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga riset, media, dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam membangun ekosistem policy advisory nasional,” ujarnya. Dudung juga berpesan agar para analis kebijakan terus memperkuat integritas, kemampuan berpikir kritis, penguasaan data, serta keberanian memberikan rekomendasi objektif demi kepentingan bangsa. Ia menekankan perlunya pergeseran budaya birokrasi dari sekadar menghasilkan dokumen menjadi penyelesaian masalah yang berdampak nyata. Menurutnya, keberhasilan kebijakan publik pada akhirnya diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, daya saing bangsa, serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.