Kondisi tersebut menuntut perbankan dan lembaga keuangan memperkuat perlindungan siber sekaligus menjaga kepercayaan nasabah. https://economy.okezone.com/read/2026/07/07/320/3228723/ai-dan-deepfake-ancam-kepercayaan-nasabah-industri-keuangan-waspadaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/07/07/320/3228723/ai-dan-deepfake-ancam-kepercayaan-nasabah-industri-keuangan-waspadahttps://economy.okezone.com/read/2026/07/07/320/3228723/ai-dan-deepfake-ancam-kepercayaan-nasabah-industri-keuangan-waspadaSelasa 07 Juli 2026 16:49 WIBIqbal Dwi PurnamaKamar Dagang dan Industri (Kadin) mengingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan teknologi deepfake. (Foto: Okezone.com/IMG)https://img.okezone.com/content/2026/07/07/320/3228723/kadin-9zbj_large.jpgJAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan teknologi deepfake meningkatkan risiko penipuan di sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut menuntut perbankan dan lembaga keuangan memperkuat perlindungan siber sekaligus menjaga kepercayaan nasabah. Menurut Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta sekaligus Co-Founder Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI), Arif Ilham Adnan, transformasi digital telah membawa berbagai manfaat bagi industri perbankan. Namun, di balik pertumbuhan transaksi digital, muncul ancaman baru berupa AI-powered fraud yang semakin canggih. "Ancaman yang kini dihadapi bukan hanya serangan siber biasa, tetapi juga penipuan berbasis AI seperti deepfake, synthetic identity, hingga social engineering yang semakin kompleks," ujarnya dalam acara World AI Show Indonesia di Jakarta, Selasa (7/7/2026). Menurut Arif, penggunaan teknologi verifikasi identitas seperti liveness detection menjadi semakin penting untuk memastikan identitas pengguna benar-benar asli sekaligus mencegah penyalahgunaan teknologi AI. Ia mengutip data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menunjukkan Indonesia menghadapi sekitar empat miliar anomali siber pada semester pertama tahun lalu, dengan nilai kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp8 triliun. Meski demikian, Arif menilai risiko terbesar yang dihadapi industri keuangan saat ini bukan semata-mata ancaman siber, melainkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. "Semakin digital sistem keuangan, semakin besar pula peran kepercayaan sebagai aset utama. Risiko terbesar saat ini adalah trust risk atau risiko terhadap kepercayaan," katanya. Ia menjelaskan nasabah mungkin masih dapat memaklumi gangguan layanan dalam jangka pendek. Namun, pelanggaran terhadap keamanan data maupun hilangnya kepercayaan akan jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Berdasarkan survei APDI, lanjut Arif, keamanan siber dan perlindungan data kini menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih layanan keuangan digital. Faktor tersebut bahkan mengungguli kemudahan penggunaan, kelengkapan fitur, maupun berbagai promosi yang ditawarkan penyedia layanan. Karena itu, Arif menegaskan isu kepercayaan tidak lagi cukup ditangani oleh divisi teknologi informasi atau keamanan siber semata. Menurutnya, digital trust harus menjadi agenda strategis yang mendapat perhatian langsung dari jajaran direksi dan dewan komisaris. Ia juga menilai para pemimpin industri keuangan perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai AI, keamanan siber, tata kelola data, regulasi, hingga strategi ekosistem digital agar mampu menghadapi tantangan baru di era transformasi digital. Di sisi lain, Arif menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan ekonomi digital. Dengan proyeksi nilai ekonomi digital yang terus meningkat serta masih adanya sekitar 75 juta penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan, industri jasa keuangan memiliki ruang pertumbuhan yang luas. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh pihak yang paling cepat mengadopsi teknologi. "Teknologi bisa dibeli, modal bisa dicari, produk bisa ditiru. Tetapi kepercayaan harus dibangun dan tidak bisa dibeli. Pada akhirnya, masa depan sektor keuangan akan ditentukan oleh siapa yang mampu tetap dipercaya di tengah proses digitalisasi," ujar Arif. JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan teknologi deepfake meningkatkan risiko penipuan di sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut menuntut perbankan dan lembaga keuangan memperkuat perlindungan siber sekaligus menjaga kepercayaan nasabah. Menurut Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta sekaligus Co-Founder Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI), Arif Ilham Adnan, transformasi digital telah membawa berbagai manfaat bagi industri perbankan. Namun, di balik pertumbuhan transaksi digital, muncul ancaman baru berupa AI-powered fraud yang semakin canggih. "Ancaman yang kini dihadapi bukan hanya serangan siber biasa, tetapi juga penipuan berbasis AI seperti deepfake, synthetic identity, hingga social engineering yang semakin kompleks," ujarnya dalam acara World AI Show Indonesia di Jakarta, Selasa (7/7/2026). Menurut Arif, penggunaan teknologi verifikasi identitas seperti liveness detection menjadi semakin penting untuk memastikan identitas pengguna benar-benar asli sekaligus mencegah penyalahgunaan teknologi AI. Ia mengutip data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menunjukkan Indonesia menghadapi sekitar empat miliar anomali siber pada semester pertama tahun lalu, dengan nilai kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp8 triliun. Meski demikian, Arif menilai risiko terbesar yang dihadapi industri keuangan saat ini bukan semata-mata ancaman siber, melainkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. "Semakin digital sistem keuangan, semakin besar pula peran kepercayaan sebagai aset utama. Risiko terbesar saat ini adalah trust risk atau risiko terhadap kepercayaan," katanya. Ia menjelaskan nasabah mungkin masih dapat memaklumi gangguan layanan dalam jangka pendek. Namun, pelanggaran terhadap keamanan data maupun hilangnya kepercayaan akan jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Berdasarkan survei APDI, lanjut Arif, keamanan siber dan perlindungan data kini menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih layanan keuangan digital. Faktor tersebut bahkan mengungguli kemudahan penggunaan, kelengkapan fitur, maupun berbagai promosi yang ditawarkan penyedia layanan. Karena itu, Arif menegaskan isu kepercayaan tidak lagi cukup ditangani oleh divisi teknologi informasi atau keamanan siber semata. Menurutnya, digital trust harus menjadi agenda strategis yang mendapat perhatian langsung dari jajaran direksi dan dewan komisaris. Ia juga menilai para pemimpin industri keuangan perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai AI, keamanan siber, tata kelola data, regulasi, hingga strategi ekosistem digital agar mampu menghadapi tantangan baru di era transformasi digital. Di sisi lain, Arif menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan ekonomi digital. Dengan proyeksi nilai ekonomi digital yang terus meningkat serta masih adanya sekitar 75 juta penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan, industri jasa keuangan memiliki ruang pertumbuhan yang luas. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh pihak yang paling cepat mengadopsi teknologi. "Teknologi bisa dibeli, modal bisa dicari, produk bisa ditiru. Tetapi kepercayaan harus dibangun dan tidak bisa dibeli. Pada akhirnya, masa depan sektor keuangan akan ditentukan oleh siapa yang mampu tetap dipercaya di tengah proses digitalisasi," ujar Arif.