Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang naik menjadi USD444,4 miliar atau setara Rp8.031,6 triliun https://economy.okezone.com/read/2026/07/16/320/3230430/utang-luar-negeri-ri-rp8-000-triliun-purbaya-di-dalam-negeri-udah-ributidhttps://economy.okezone.com/read/2026/07/16/320/3230430/utang-luar-negeri-ri-rp8-000-triliun-purbaya-di-dalam-negeri-udah-ributhttps://economy.okezone.com/read/2026/07/16/320/3230430/utang-luar-negeri-ri-rp8-000-triliun-purbaya-di-dalam-negeri-udah-ributKamis 16 Juli 2026 11:26 WIBAnggie Ariesta Utang Luar Negeri RI Rp8.000 Triliun, Purbaya: Di Dalam Negeri Udah Ribut (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/07/16/320/3230430/purbaya-Xz0I_large.pngJAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang naik. Tercatat ULN Indonesia naik menjadi USD444,4 miliar atau setara Rp8.031,6 triliun (kurs Rp18.073 per dolar AS) di Mei 2026.  Angka utang ini naik 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 2,0 persen. Menurut Purbaya, posisi utang luar negeri Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang aman serta terkendali dengan rasio 40 persen. "Jadi kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60 persen, harusnya di bawah 60 persen kita masih 40 persen jadi masih jauh dari ininya. Itu ukuran dari kesinambungan utang yang memakai standar yang paling strict di dunia, Maastricht Treaty itu," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026) malam. Purbaya menegaskan, besarnya nilai nominal ULN tersebut sama sekali tidak bisa dipakai sebagai satu-satunya tolok ukur tunggal untuk menilai tingkat keamanan fiskal Indonesia. Menurutnya, indikator kesehatan keuangan negara wajib dihitung berdasarkan perbandingan ukuran kapasitas ekonomi makro, yang salah satunya tecermin lewat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Formulasi perhitungan rasio ini, lanjut Purbaya, merujuk pada standar baku internasional yang tertuang dalam Maastricht Treaty. Purbaya memaparkan realita bahwa saat ini banyak negara maju di dunia yang posisinya telah melampaui ambang batas acuan tersebut. Beberapa contoh di antaranya adalah Amerika Serikat (AS) yang rasio utangnya sudah menembus angka 100 persen, Singapura sebesar 175 persen, Jepang yang menyentuh level 275 persen, serta Jerman yang berada di kisaran 60-an persen. "Jadi kalau melihat kondisi keamanan fiskal suatu negara ya harus datang dengan acuan-acuan yang pas," tegasnya.   Kondisi ketahanan fiskal yang kuat ini dinilai terbukti secara empiris lewat keputusan lembaga pemeringkat kredit internasional, S&P, yang secara resmi mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan prospek (outlook) yang stabil. "Mereka melihat gimana kita cara mengelola anggaran. Walaupun di dalam negeri udah ribut, sebenarnya bagus," katanya. Purbaya menilai pengakuan dari lembaga independen dunia tersebut menjadi bukti nyata bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja negara yang dijalankan pemerintah sudah berada di jalur yang benar. "Kalau kita dianggap tidak mampu pasti udah unstable atau negatif atau mungkin udah downgrade (rating-nya)," pungkas Purbaya. JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang naik. Tercatat ULN Indonesia naik menjadi USD444,4 miliar atau setara Rp8.031,6 triliun (kurs Rp18.073 per dolar AS) di Mei 2026.  Angka utang ini naik 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 2,0 persen. Menurut Purbaya, posisi utang luar negeri Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang aman serta terkendali dengan rasio 40 persen. "Jadi kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60 persen, harusnya di bawah 60 persen kita masih 40 persen jadi masih jauh dari ininya. Itu ukuran dari kesinambungan utang yang memakai standar yang paling strict di dunia, Maastricht Treaty itu," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026) malam. Purbaya menegaskan, besarnya nilai nominal ULN tersebut sama sekali tidak bisa dipakai sebagai satu-satunya tolok ukur tunggal untuk menilai tingkat keamanan fiskal Indonesia. Menurutnya, indikator kesehatan keuangan negara wajib dihitung berdasarkan perbandingan ukuran kapasitas ekonomi makro, yang salah satunya tecermin lewat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Formulasi perhitungan rasio ini, lanjut Purbaya, merujuk pada standar baku internasional yang tertuang dalam Maastricht Treaty. Purbaya memaparkan realita bahwa saat ini banyak negara maju di dunia yang posisinya telah melampaui ambang batas acuan tersebut. Beberapa contoh di antaranya adalah Amerika Serikat (AS) yang rasio utangnya sudah menembus angka 100 persen, Singapura sebesar 175 persen, Jepang yang menyentuh level 275 persen, serta Jerman yang berada di kisaran 60-an persen. "Jadi kalau melihat kondisi keamanan fiskal suatu negara ya harus datang dengan acuan-acuan yang pas," tegasnya.   Kondisi ketahanan fiskal yang kuat ini dinilai terbukti secara empiris lewat keputusan lembaga pemeringkat kredit internasional, S&P, yang secara resmi mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan prospek (outlook) yang stabil. "Mereka melihat gimana kita cara mengelola anggaran. Walaupun di dalam negeri udah ribut, sebenarnya bagus," katanya. Purbaya menilai pengakuan dari lembaga independen dunia tersebut menjadi bukti nyata bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja negara yang dijalankan pemerintah sudah berada di jalur yang benar. "Kalau kita dianggap tidak mampu pasti udah unstable atau negatif atau mungkin udah downgrade (rating-nya)," pungkas Purbaya.