Angkutan penyeberang perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus berhenti karena keterbatasan pendanaan dari operator penyeberangan. https://economy.okezone.com/read/2026/07/20/320/3231197/angkutan-logistik-perintis-lumpuh-distribusi-mbg-tehambat-di-wilayah-3t-nbspidhttps://economy.okezone.com/read/2026/07/20/320/3231197/angkutan-logistik-perintis-lumpuh-distribusi-mbg-tehambat-di-wilayah-3t-nbsphttps://economy.okezone.com/read/2026/07/20/320/3231197/angkutan-logistik-perintis-lumpuh-distribusi-mbg-tehambat-di-wilayah-3t-nbspSenin 20 Juli 2026 16:24 WIBIqbal Dwi PurnamaMBG (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/07/20/320/3231197/mbg-jDRt_large.jpgJAKARTA - Angkutan penyeberang perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus berhenti karena keterbatasan pendanaan dari operator penyeberangan. Hal ini membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terhambat.  Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, terhentinya layanan transportasi tersebut dikhawatirkan memutus rantai pasok bahan pangan yang menjadi penopang program prioritas pemerintah. "Bagaimana mungkin Program Makan Bergizi Gratis di daerah 3T dapat berjalan optimal apabila rantai pasok logistik terputus akibat tidak adanya layanan transportasi penyeberangan perintis," ujar Djoko melalui pernyataan tertulis, Senin (20/7/2026). Menurut dia, kapal penyeberangan perintis selama ini menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok, termasuk bahan pangan, bahan bangunan, hingga bahan bakar minyak ke wilayah-wilayah yang tidak dilayani angkutan komersial. Ketika layanan tersebut berhenti, alternatif pengiriman menggunakan kapal swasta memerlukan biaya jauh lebih tinggi sehingga berpotensi meningkatkan harga barang di daerah tujuan. Selain mengganggu distribusi logistik, penghentian operasional kapal perintis juga dinilai dapat mengisolasi masyarakat di pulau-pulau kecil. Akses menuju pusat layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi menjadi terbatas sehingga memperburuk kondisi masyarakat di wilayah kepulauan. Djoko menjelaskan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang mengoperasikan 23 lintasan penyeberangan dengan sembilan kapal di wilayah NTT. Namun, anggaran operasional yang tersedia hanya mencukupi hingga Juni 2026 sehingga layanan penyeberangan perintis terhenti mulai Juli.   Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian daerah. Komoditas hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan masyarakat sulit dipasarkan keluar wilayah, sementara pasokan barang dari luar ikut tersendat. Dampaknya, pendapatan masyarakat menurun di saat biaya hidup justru meningkat akibat mahalnya biaya distribusi. Menurut Djoko, penghentian angkutan perintis juga dapat menghambat program strategis pemerintah lainnya, yakni Koperasi Desa Merah Putih, yang membutuhkan sistem distribusi barang dan logistik yang andal hingga ke desa-desa terpencil. Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk memulihkan layanan penyeberangan perintis. Salah satu upaya yang diusulkan adalah rekonsiliasi fiskal antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan melalui revisi anggaran agar operasional kapal dapat kembali berjalan. Selain itu, Djoko juga mendorong pembenahan sistem pendanaan angkutan perintis melalui skema kontrak subsidi multiyears. Menurutnya, mekanisme tersebut akan memberikan kepastian bagi operator sekaligus mencegah terulangnya penghentian layanan akibat keterbatasan anggaran tahunan. "Pengoperasian kembali penyeberangan perintis di NTT bukan sekadar pemenuhan aspek transportasi, melainkan intervensi mendesak untuk menekan inflasi daerah, mencegah kelangkaan barang, serta menjamin keberhasilan program-program strategis pemerintah di wilayah 3T," pungkasnya. JAKARTA - Angkutan penyeberang perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus berhenti karena keterbatasan pendanaan dari operator penyeberangan. Hal ini membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terhambat.  Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, terhentinya layanan transportasi tersebut dikhawatirkan memutus rantai pasok bahan pangan yang menjadi penopang program prioritas pemerintah. "Bagaimana mungkin Program Makan Bergizi Gratis di daerah 3T dapat berjalan optimal apabila rantai pasok logistik terputus akibat tidak adanya layanan transportasi penyeberangan perintis," ujar Djoko melalui pernyataan tertulis, Senin (20/7/2026). Menurut dia, kapal penyeberangan perintis selama ini menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok, termasuk bahan pangan, bahan bangunan, hingga bahan bakar minyak ke wilayah-wilayah yang tidak dilayani angkutan komersial. Ketika layanan tersebut berhenti, alternatif pengiriman menggunakan kapal swasta memerlukan biaya jauh lebih tinggi sehingga berpotensi meningkatkan harga barang di daerah tujuan. Selain mengganggu distribusi logistik, penghentian operasional kapal perintis juga dinilai dapat mengisolasi masyarakat di pulau-pulau kecil. Akses menuju pusat layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi menjadi terbatas sehingga memperburuk kondisi masyarakat di wilayah kepulauan. Djoko menjelaskan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang mengoperasikan 23 lintasan penyeberangan dengan sembilan kapal di wilayah NTT. Namun, anggaran operasional yang tersedia hanya mencukupi hingga Juni 2026 sehingga layanan penyeberangan perintis terhenti mulai Juli.   Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian daerah. Komoditas hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan masyarakat sulit dipasarkan keluar wilayah, sementara pasokan barang dari luar ikut tersendat. Dampaknya, pendapatan masyarakat menurun di saat biaya hidup justru meningkat akibat mahalnya biaya distribusi. Menurut Djoko, penghentian angkutan perintis juga dapat menghambat program strategis pemerintah lainnya, yakni Koperasi Desa Merah Putih, yang membutuhkan sistem distribusi barang dan logistik yang andal hingga ke desa-desa terpencil. Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk memulihkan layanan penyeberangan perintis. Salah satu upaya yang diusulkan adalah rekonsiliasi fiskal antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan melalui revisi anggaran agar operasional kapal dapat kembali berjalan. Selain itu, Djoko juga mendorong pembenahan sistem pendanaan angkutan perintis melalui skema kontrak subsidi multiyears. Menurutnya, mekanisme tersebut akan memberikan kepastian bagi operator sekaligus mencegah terulangnya penghentian layanan akibat keterbatasan anggaran tahunan. "Pengoperasian kembali penyeberangan perintis di NTT bukan sekadar pemenuhan aspek transportasi, melainkan intervensi mendesak untuk menekan inflasi daerah, mencegah kelangkaan barang, serta menjamin keberhasilan program-program strategis pemerintah di wilayah 3T," pungkasnya.