Hal itu dilakukan karena banyaknya izin bodong dan surat sakit palsu yang ditemukan olehnya. https://economy.okezone.com/read/2026/07/22/320/3231736/menteri-pu-dody-hanggodo-wajibkan-izin-cuti-pegawai-pu-lewat-dirinya-ada-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/07/22/320/3231736/menteri-pu-dody-hanggodo-wajibkan-izin-cuti-pegawai-pu-lewat-dirinya-ada-apahttps://economy.okezone.com/read/2026/07/22/320/3231736/menteri-pu-dody-hanggodo-wajibkan-izin-cuti-pegawai-pu-lewat-dirinya-ada-apaRabu 22 Juli 2026 21:03 WIBNiko Prayoga Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui bahwa seluruh izin cuti pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum harus mendapatkan persetujuan darinya. (Foto: Okezone.com/IMG)https://img.okezone.com/content/2026/07/22/320/3231736/menteri_pu-PYtj_large.jpgJAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui bahwa seluruh izin cuti pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum harus mendapatkan persetujuan darinya. Hal itu dilakukan karena banyaknya izin bodong dan surat sakit palsu yang ditemukan olehnya. Dody menjelaskan, kebijakan tersebut telah diterapkan sejak dua hingga tiga bulan lalu. Sebelumnya, persetujuan izin cuti diserahkan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal di bawahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa ada sesuatu yang janggal dan akhirnya meminta agar seluruh cuti mendapatkan persetujuan darinya untuk memastikan kecurigaan tersebut. “Penarikan remnya sudah agak lama lah, mungkin sekitar dua sampai tiga bulan lalu. Cuti itu zaman dulu memang saya serahkan semua ke bawah, sekjen, terus ke dirjen, dan seterusnya. Terus saya kok merasa ada yang nggak beres gitu loh. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek,” kata Dody saat diwawancarai di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (22/7/2026). Setelah seluruh izin harus melalui persetujuannya, ia menemukan banyak izin bodong dan surat palsu. Dari temuan tersebut, ia kemudian meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengecek apakah izin tersebut benar-benar bodong dan dokumen yang digunakan memang palsu guna mengonfirmasi kecurigaannya. "Ternyata izinnya banyak yang bodong, izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Kalau barang itu jatuh ke saya, kan saya bisa perintahkan Irjen untuk ngecek. Begitu saya tarik rem, semua lari ke saya, baru saya suruh cek satu-satu. Kalau ada izin cuti kira-kira lampiran dokumennya mencurigakan, saya bisa suruh Irjen untuk tolong cek deh ini benar enggak nih,” ucapnya. Meski hal tersebut menambah pekerjaannya sebagai menteri, Dody mengaku tidak keberatan. Menurutnya, salah satu tugasnya sebagai pembantu Presiden adalah membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas. "Menurut saya pribadi memang itu beban. Cuma gini, kan tadi saya sampaikan sebagai pembantu Presiden, tugas saya juga meyakinkan kepada Presiden bahwa statecraft yang ketiga membentuk ASN yang berkualitas, itu juga saya kerjakan gitu. Ini dalam rangka saya membentuk ASN Kementerian PU yang lebih berkualitas, yang lebih berintegritas, yang lebih berakhlak, yang selalu menghadirkan Tuhan di hatinya,” pungkas Dody. JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui bahwa seluruh izin cuti pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum harus mendapatkan persetujuan darinya. Hal itu dilakukan karena banyaknya izin bodong dan surat sakit palsu yang ditemukan olehnya. Dody menjelaskan, kebijakan tersebut telah diterapkan sejak dua hingga tiga bulan lalu. Sebelumnya, persetujuan izin cuti diserahkan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal di bawahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa ada sesuatu yang janggal dan akhirnya meminta agar seluruh cuti mendapatkan persetujuan darinya untuk memastikan kecurigaan tersebut. “Penarikan remnya sudah agak lama lah, mungkin sekitar dua sampai tiga bulan lalu. Cuti itu zaman dulu memang saya serahkan semua ke bawah, sekjen, terus ke dirjen, dan seterusnya. Terus saya kok merasa ada yang nggak beres gitu loh. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek,” kata Dody saat diwawancarai di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (22/7/2026). Setelah seluruh izin harus melalui persetujuannya, ia menemukan banyak izin bodong dan surat palsu. Dari temuan tersebut, ia kemudian meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengecek apakah izin tersebut benar-benar bodong dan dokumen yang digunakan memang palsu guna mengonfirmasi kecurigaannya. "Ternyata izinnya banyak yang bodong, izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Kalau barang itu jatuh ke saya, kan saya bisa perintahkan Irjen untuk ngecek. Begitu saya tarik rem, semua lari ke saya, baru saya suruh cek satu-satu. Kalau ada izin cuti kira-kira lampiran dokumennya mencurigakan, saya bisa suruh Irjen untuk tolong cek deh ini benar enggak nih,” ucapnya. Meski hal tersebut menambah pekerjaannya sebagai menteri, Dody mengaku tidak keberatan. Menurutnya, salah satu tugasnya sebagai pembantu Presiden adalah membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas. "Menurut saya pribadi memang itu beban. Cuma gini, kan tadi saya sampaikan sebagai pembantu Presiden, tugas saya juga meyakinkan kepada Presiden bahwa statecraft yang ketiga membentuk ASN yang berkualitas, itu juga saya kerjakan gitu. Ini dalam rangka saya membentuk ASN Kementerian PU yang lebih berkualitas, yang lebih berintegritas, yang lebih berakhlak, yang selalu menghadirkan Tuhan di hatinya,” pungkas Dody.