Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai komoditas bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Skema ini ditargetkan mulai diterapkan pada September 2026. https://economy.okezone.com/read/2026/07/24/320/3232120/purbaya-penyaluran-bansos-lewat-kopdes-arahan-langsung-prabowoidhttps://economy.okezone.com/read/2026/07/24/320/3232120/purbaya-penyaluran-bansos-lewat-kopdes-arahan-langsung-prabowohttps://economy.okezone.com/read/2026/07/24/320/3232120/purbaya-penyaluran-bansos-lewat-kopdes-arahan-langsung-prabowoJum'at 24 Juli 2026 16:43 WIBAnggie AriestaMenkeu Purbaya (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/07/24/320/3232120/menkeu_purbaya-RBpA_large.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai komoditas bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Skema ini ditargetkan mulai diterapkan pada September 2026. Menurut Purbaya, seluruh bantuan pemerintah dalam bentuk komoditas yang mendapatkan subsidi, termasuk beras, nantinya akan disalurkan melalui Kopdes. “Semua bansos, barang subsidi disalurkan lewat kopdes nanti, itu perintah presiden kemarin, jadi beras, apa semuanya yang subsidi lewat situ,” kata Purbaya ke awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Purbaya menambahkan, kebijakan tersebut telah dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Meski demikian, ia menegaskan mekanisme teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh instansi yang selama ini bertanggung jawab menyalurkan bantuan. "Kalau perintah, saya denger di rapat sih seperti itu, tapi nanti teknikalnya teknisnya diputuskan oleh lembaga-lembaga yang nyalurin barang itu," ujar Purbaya.   Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa sistem distribusi bansos dan barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan mulai beroperasi secara efektif pada September 2026. "Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Kamis (23/7/2026). Menurut Zulhas, pemerintah menilai pemusatan distribusi melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan sekaligus meningkatkan transparansi serta ketepatan sasaran penerima manfaat JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai komoditas bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Skema ini ditargetkan mulai diterapkan pada September 2026. Menurut Purbaya, seluruh bantuan pemerintah dalam bentuk komoditas yang mendapatkan subsidi, termasuk beras, nantinya akan disalurkan melalui Kopdes. “Semua bansos, barang subsidi disalurkan lewat kopdes nanti, itu perintah presiden kemarin, jadi beras, apa semuanya yang subsidi lewat situ,” kata Purbaya ke awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Purbaya menambahkan, kebijakan tersebut telah dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Meski demikian, ia menegaskan mekanisme teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh instansi yang selama ini bertanggung jawab menyalurkan bantuan. "Kalau perintah, saya denger di rapat sih seperti itu, tapi nanti teknikalnya teknisnya diputuskan oleh lembaga-lembaga yang nyalurin barang itu," ujar Purbaya.   Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa sistem distribusi bansos dan barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan mulai beroperasi secara efektif pada September 2026. "Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Kamis (23/7/2026). Menurut Zulhas, pemerintah menilai pemusatan distribusi melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan sekaligus meningkatkan transparansi serta ketepatan sasaran penerima manfaat