Beredar kabar bahwa keputusan tersebut akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan pada 14 Agustus. https://economy.okezone.com/read/2026/08/06/320/3234503/purbaya-tegaskan-tak-ada-niat-hapus-batas-defisit-apbn-presiden-komit-jaga-fiskalidhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/06/320/3234503/purbaya-tegaskan-tak-ada-niat-hapus-batas-defisit-apbn-presiden-komit-jaga-fiskalhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/06/320/3234503/purbaya-tegaskan-tak-ada-niat-hapus-batas-defisit-apbn-presiden-komit-jaga-fiskalKamis 06 Agustus 2026 12:56 WIBAnggie AriestaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah spekulasi mengenai rencana penghapusan batas maksimal defisit APBN. (foto: Okezone.com/IMG)https://img.okezone.com/content/2026/08/06/320/3234503/purbaya-SsxC_large.jpgJAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah spekulasi mengenai rencana penghapusan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen. Beredar kabar bahwa keputusan tersebut akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan pada 14 Agustus. Menurut Purbaya, pemerintah tidak pernah merancang agenda tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara. "Tidak ada niat seperti itu. Bahkan Presiden sangat tegas dalam menjalankan kebijakan fiskal sesuai dengan aturan dan prinsip kehati-hatian," ungkap Purbaya dalam media briefing, Rabu (5/8/2026). Purbaya menjelaskan, proyeksi defisit APBN 2027 dipastikan tetap berada di bawah ambang batas 3 persen. Bendahara negara tersebut juga meluruskan bahwa ketentuan batas defisit berada di bawah payung Undang-Undang Keuangan Negara. Sementara itu, Nota Keuangan yang akan disampaikan pemerintah merupakan penjabaran dari Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027. "Kalau batas 3 persen itu ada di Undang-Undang Keuangan Negara, sedangkan ini berbeda dengan Undang-Undang APBN. Nota Keuangan mengikuti Undang-Undang APBN dan menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang APBN. Jadi tidak ada batas 3 persen itu yang akan dilewati," pungkasnya. Adapun gambaran kinerja fiskal hingga semester I 2026 mencatat defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, penerimaan negara terkumpul sebesar Rp1.459,4 triliun atau meningkat 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen. "Kinerja fiskal sepanjang semester I menunjukkan tren yang semakin menguat. Pendapatan negara terus meningkat dari Rp574,9 triliun pada akhir Maret menjadi Rp1.459,4 triliun pada akhir Juni," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/7/2026). JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah spekulasi mengenai rencana penghapusan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen. Beredar kabar bahwa keputusan tersebut akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan pada 14 Agustus. Menurut Purbaya, pemerintah tidak pernah merancang agenda tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara. "Tidak ada niat seperti itu. Bahkan Presiden sangat tegas dalam menjalankan kebijakan fiskal sesuai dengan aturan dan prinsip kehati-hatian," ungkap Purbaya dalam media briefing, Rabu (5/8/2026). Purbaya menjelaskan, proyeksi defisit APBN 2027 dipastikan tetap berada di bawah ambang batas 3 persen. Bendahara negara tersebut juga meluruskan bahwa ketentuan batas defisit berada di bawah payung Undang-Undang Keuangan Negara. Sementara itu, Nota Keuangan yang akan disampaikan pemerintah merupakan penjabaran dari Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027. "Kalau batas 3 persen itu ada di Undang-Undang Keuangan Negara, sedangkan ini berbeda dengan Undang-Undang APBN. Nota Keuangan mengikuti Undang-Undang APBN dan menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang APBN. Jadi tidak ada batas 3 persen itu yang akan dilewati," pungkasnya. Adapun gambaran kinerja fiskal hingga semester I 2026 mencatat defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, penerimaan negara terkumpul sebesar Rp1.459,4 triliun atau meningkat 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen. "Kinerja fiskal sepanjang semester I menunjukkan tren yang semakin menguat. Pendapatan negara terus meningkat dari Rp574,9 triliun pada akhir Maret menjadi Rp1.459,4 triliun pada akhir Juni," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/7/2026).