Pemerintah mematangkan mekanisme pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite khusus untuk kelompok masyarakat mampu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan langkah ini bertujuan agar alokasi kuota subsidi energi tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh konsumen kelas atas. https://economy.okezone.com/read/2026/08/11/320/3235495/larang-mobil-mewah-beli-bbm-subsidi-pemerintah-batasi-pertalite-sebelum-akhir-tahunidhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/11/320/3235495/larang-mobil-mewah-beli-bbm-subsidi-pemerintah-batasi-pertalite-sebelum-akhir-tahunhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/11/320/3235495/larang-mobil-mewah-beli-bbm-subsidi-pemerintah-batasi-pertalite-sebelum-akhir-tahunSelasa 11 Agustus 2026 17:27 WIBAnggie AriestaMenkeu Purbaya dan Menteri Bahlil (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/08/11/320/3235495/menkeu_purbaya_dan_menteri_bahlil-6Phm_large.jpegJAKARTA - Pemerintah mematangkan mekanisme pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite khusus untuk kelompok masyarakat mampu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan langkah ini bertujuan agar alokasi kuota subsidi energi tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh konsumen kelas atas. Purbaya mengatakan bahwa uji coba dan evaluasi sistem teknologi pemantauan milik PT Pertamina (Persero) saat ini menunjukkan kesiapan yang memadai. Lewat mekanisme tersebut, masyarakat yang tergolong dalam kategori desil 9 dan 10 tidak lagi diperkenankan membeli Pertalite. "Nanti kan kita sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang di desil 9-10 tidak bisa beli yang bersubsidi. Mereka harus bayar harga Pertamax atau yang lain," kata Purbaya di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Menambahkan penjelasan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa kriteria pembatasan secara teknis juga akan menyasar jenis kendaraan mewah yang beredar di jalan raya. "Jadi gini, nanti menyangkut dengan pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan] tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi. Ini penting saya luruskan," ujar Bahlil. Di tengah gejolak harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP), Bahlil menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tarif BBM bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan.   "Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting. Dan kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun, ya turun. Kalau naik, ya terkoreksi juga untuk kenaikan," tegas Bahlil. Purbaya menjelaskan, pembatasan ini tidak secara otomatis memangkas total volume konsumsi BBM nasional secara mendadak. Namun, kebijakan ini akan mengalihkan beban skema belanja subsidi pada APBN, karena kelompok masyarakat mampu akan terdorong membeli BBM nonsubsidi sesuai dengan tingkat ekonominya. "Konsumsi mungkin akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi. Kita lihat nanti seperti apa, kita sedang pelajari sistemnya seperti apa, yang jelas saya sudah lihat sistemnya bisa dijalankan, mobil per mobil, atau desil per desil. Yang jelas kita incar adalah yang atas aja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka," jelas Purbaya. Saat ditanya mengenai jadwal eksekusi di lapangan, Purbaya memberi sinyal bahwa regulasi dan sistem pembatasan Pertalite ini ditargetkan dapat diimplementasikan sebelum bergantinya tahun anggaran. "Sebelum tahun depan. Akhir-akhir tahun lah," pungkas Purbaya. JAKARTA - Pemerintah mematangkan mekanisme pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite khusus untuk kelompok masyarakat mampu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan langkah ini bertujuan agar alokasi kuota subsidi energi tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh konsumen kelas atas. Purbaya mengatakan bahwa uji coba dan evaluasi sistem teknologi pemantauan milik PT Pertamina (Persero) saat ini menunjukkan kesiapan yang memadai. Lewat mekanisme tersebut, masyarakat yang tergolong dalam kategori desil 9 dan 10 tidak lagi diperkenankan membeli Pertalite. "Nanti kan kita sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang di desil 9-10 tidak bisa beli yang bersubsidi. Mereka harus bayar harga Pertamax atau yang lain," kata Purbaya di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Menambahkan penjelasan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa kriteria pembatasan secara teknis juga akan menyasar jenis kendaraan mewah yang beredar di jalan raya. "Jadi gini, nanti menyangkut dengan pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan] tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi. Ini penting saya luruskan," ujar Bahlil. Di tengah gejolak harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP), Bahlil menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tarif BBM bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan.   "Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting. Dan kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun, ya turun. Kalau naik, ya terkoreksi juga untuk kenaikan," tegas Bahlil. Purbaya menjelaskan, pembatasan ini tidak secara otomatis memangkas total volume konsumsi BBM nasional secara mendadak. Namun, kebijakan ini akan mengalihkan beban skema belanja subsidi pada APBN, karena kelompok masyarakat mampu akan terdorong membeli BBM nonsubsidi sesuai dengan tingkat ekonominya. "Konsumsi mungkin akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi. Kita lihat nanti seperti apa, kita sedang pelajari sistemnya seperti apa, yang jelas saya sudah lihat sistemnya bisa dijalankan, mobil per mobil, atau desil per desil. Yang jelas kita incar adalah yang atas aja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka," jelas Purbaya. Saat ditanya mengenai jadwal eksekusi di lapangan, Purbaya memberi sinyal bahwa regulasi dan sistem pembatasan Pertalite ini ditargetkan dapat diimplementasikan sebelum bergantinya tahun anggaran. "Sebelum tahun depan. Akhir-akhir tahun lah," pungkas Purbaya.