Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi BUMN yang dinilai terlalu gemuk dan masih banyak yang tidak produktif. Mau tutup 750 BUMN. https://economy.okezone.com/read/2026/08/14/320/3236099/prabowo-mau-tutup-750-bumn-tersisa-300-perusahaan-di-akhir-2026idhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/14/320/3236099/prabowo-mau-tutup-750-bumn-tersisa-300-perusahaan-di-akhir-2026https://economy.okezone.com/read/2026/08/14/320/3236099/prabowo-mau-tutup-750-bumn-tersisa-300-perusahaan-di-akhir-2026Jum'at 14 Agustus 2026 11:44 WIBTangguh YudhaPrabowo Mau Tutup 750 BUMN, Tersisa 300 Perusahaan di Akhir 2026 (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/08/14/320/3236099/prabowo_subianto-EGUx_large.jpgJAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu gemuk dan masih banyak yang tidak produktif. Prabowo juga menyinggung adanya BUMN yang terus mengalami kerugian, namun dalam laporan justru tercatat mencetak keuntungan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo mengatakan, jumlah BUMN yang ada saat ini jauh lebih banyak dari perkiraannya. Saat pembentukan Danantara, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, dengan sejumlah perusahaan memiliki anak, cucu, bahkan cicit perusahaan. "Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400 (ternyata)1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo. Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu segera dibenahi. Dia bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus direksi BUMN dalam beberapa terakhir. "Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," tegasnya. Prabowo juga menyatakan akan menyerahkan kepada DPR terkait kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat. "Saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui... Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," lanjut Prabowo. Prabowo kemudian menyoroti banyaknya BUMN yang dinilai tidak produktif. Dia mengatakan ada perusahaan yang terus merugi, tetapi dalam laporan justru disebut memperoleh keuntungan. "Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," ujarnya. Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 maksimal hanya 300 perusahaan. "Tapi, saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN," kata Prabowo.   Dengan target tersebut, lebih dari 750 BUMN akan ditutup. Prabowo menegaskan hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan. "Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," ujarnya. Prabowo juga menyebut perampingan jumlah BUMN telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan tersebut berasal antara lain dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa mobil, hingga perjalanan dinas. "Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun," katanya. Dia menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026. "Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat Rp70 triliun lebih," ujar Prabowo JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu gemuk dan masih banyak yang tidak produktif. Prabowo juga menyinggung adanya BUMN yang terus mengalami kerugian, namun dalam laporan justru tercatat mencetak keuntungan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo mengatakan, jumlah BUMN yang ada saat ini jauh lebih banyak dari perkiraannya. Saat pembentukan Danantara, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, dengan sejumlah perusahaan memiliki anak, cucu, bahkan cicit perusahaan. "Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400 (ternyata)1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo. Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu segera dibenahi. Dia bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus direksi BUMN dalam beberapa terakhir. "Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," tegasnya. Prabowo juga menyatakan akan menyerahkan kepada DPR terkait kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat. "Saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui... Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," lanjut Prabowo. Prabowo kemudian menyoroti banyaknya BUMN yang dinilai tidak produktif. Dia mengatakan ada perusahaan yang terus merugi, tetapi dalam laporan justru disebut memperoleh keuntungan. "Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," ujarnya. Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 maksimal hanya 300 perusahaan. "Tapi, saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN," kata Prabowo.   Dengan target tersebut, lebih dari 750 BUMN akan ditutup. Prabowo menegaskan hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan. "Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," ujarnya. Prabowo juga menyebut perampingan jumlah BUMN telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan tersebut berasal antara lain dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa mobil, hingga perjalanan dinas. "Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun," katanya. Dia menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026. "Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat Rp70 triliun lebih," ujar Prabowo