Presiden Prabowo Subianto menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat di tengah tekanan ekonomi global. https://economy.okezone.com/read/2026/08/14/320/3236190/prabowo-anggap-apbn-kuat-karena-disiplin-kelola-uang-negaraidhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/14/320/3236190/prabowo-anggap-apbn-kuat-karena-disiplin-kelola-uang-negarahttps://economy.okezone.com/read/2026/08/14/320/3236190/prabowo-anggap-apbn-kuat-karena-disiplin-kelola-uang-negaraJum'at 14 Agustus 2026 16:01 WIBBinti MufaridaPresiden Prabowo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/08/14/320/3236190/presiden_prabowo-eyJz_large.pngJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat di tengah tekanan ekonomi global.  Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari penerapan disiplin fiskal dalam pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo mengatakan Indonesia memasuki 2026 dalam kondisi dunia yang tidak mudah. Harga energi meningkat, suku bunga global masih tinggi, nilai tukar berbagai negara tertekan, serta ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. "Namun, di tengah tekanan tersebut, perekonomian Indonesia tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat," kata Prabowo. Dia menilai kinerja APBN juga menunjukkan kondisi yang positif. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujarnya.   Di sisi lain, belanja negara tumbuh 18,2 persen. Menurut Prabowo, belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Meski belanja negara tumbuh, Prabowo menyebut defisit APBN masih terjaga pada level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal," katanya. Prabowo menegaskan pemerintah tidak perlu memilih antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kehati-hatian fiskal. Menurutnya, kedua hal tersebut dapat dijalankan secara bersamaan. "Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih keduanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya," tegas Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan disiplin fiskal tidak hanya berlaku ketika anggaran disahkan. Disiplin tersebut, kata dia, harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan. "Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan," ujar Prabowo. Dia pun menyoroti praktik pengadaan barang oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai masih dilakukan secara terpisah meski barang yang dibeli memiliki spesifikasi sama. "Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri," katanya. Menurut Prabowo, pengadaan secara terpisah membuat proses pembelian berulang, jumlah pengadaan terpecah, dan daya tawar pemerintah menjadi lemah. "Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang, karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah," ujarnya. Karena itu, Prabowo meminta praktik tersebut dihentikan agar penggunaan APBN lebih efisien. "Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara," tegasnya. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat di tengah tekanan ekonomi global.  Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari penerapan disiplin fiskal dalam pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo mengatakan Indonesia memasuki 2026 dalam kondisi dunia yang tidak mudah. Harga energi meningkat, suku bunga global masih tinggi, nilai tukar berbagai negara tertekan, serta ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. "Namun, di tengah tekanan tersebut, perekonomian Indonesia tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat," kata Prabowo. Dia menilai kinerja APBN juga menunjukkan kondisi yang positif. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujarnya.   Di sisi lain, belanja negara tumbuh 18,2 persen. Menurut Prabowo, belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Meski belanja negara tumbuh, Prabowo menyebut defisit APBN masih terjaga pada level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal," katanya. Prabowo menegaskan pemerintah tidak perlu memilih antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kehati-hatian fiskal. Menurutnya, kedua hal tersebut dapat dijalankan secara bersamaan. "Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih keduanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya," tegas Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan disiplin fiskal tidak hanya berlaku ketika anggaran disahkan. Disiplin tersebut, kata dia, harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan. "Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan," ujar Prabowo. Dia pun menyoroti praktik pengadaan barang oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai masih dilakukan secara terpisah meski barang yang dibeli memiliki spesifikasi sama. "Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri," katanya. Menurut Prabowo, pengadaan secara terpisah membuat proses pembelian berulang, jumlah pengadaan terpecah, dan daya tawar pemerintah menjadi lemah. "Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang, karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah," ujarnya. Karena itu, Prabowo meminta praktik tersebut dihentikan agar penggunaan APBN lebih efisien. "Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara," tegasnya.