Presiden Prabowo Subianto telah memaparkan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). https://economy.okezone.com/read/2026/08/14/320/3236218/teks-pidato-lengkap-ruu-apbn-2027-dan-nota-keuangan-presiden-prabowo-di-dpridhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/14/320/3236218/teks-pidato-lengkap-ruu-apbn-2027-dan-nota-keuangan-presiden-prabowo-di-dprhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/14/320/3236218/teks-pidato-lengkap-ruu-apbn-2027-dan-nota-keuangan-presiden-prabowo-di-dprJum'at 14 Agustus 2026 17:14 WIBTaufik FajarPresiden Prabowo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/08/14/320/3236218/presiden_prabowo-UvB0_large.pngJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memaparkan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pidato Prabowo tersebut menetapkan asumsi nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. "Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, nilai tukar rupiah kisaran Rp17.500 per 1 dolar," kata Prabowo. Berikut ini teks Pidato Lengkap RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan Presiden Prabowo di DPR Pidato Presiden 1.    Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 2.    Yang saya hormati, [daftar hadir dicetak]. 3.    Serta hadirin sekalian yang berbahagia, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 4.    Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat pengabdian. 5.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 6.    Pertama saya menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. 7.    APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. 8.    Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita adalah memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap rakyatnya.   9.    Negara hadir ketika petani membutuhkan pupuk. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat menyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. 10.    Negara hadir ketika anak membutuhkan makanan bergizi dan sekolah yang baik. Negara hadir ketika keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. 11.    Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat, di ruang kelas anak-anak kita, di Puskesmas dan rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. 12.    Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan: setiap Rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat. 13.    Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 14.    Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak mudah. Harga energi meningkat, suku bunga global tinggi, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. 15.    Namun, di tengah tekanan tersebut, perekonomian Indonesia tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. 16.    Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 17.    Belanja negara tumbuh kuat 18,2 persen. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. 18.    Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal. 19.    Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih keduanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya. 20.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 21.    Dunia melihat sikap kita. Pada 13 Juli 2026, Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil. Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. 22.    S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. 23.    Mereka juga menilai bahwa upaya Pemerintah memusatkan pengelolaan dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. 24.    Mereka secara khusus mencatat peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam memberantas praktik under-invoicing dan transfer pricing.    25.    Lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating juga memberikan rating AAA/Stable yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds Republik Indonesia. 26.    Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. 27.    Kita menerima penilaian- penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. 28.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 29.    Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027.  30.    Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong “Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”. 31.    Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus semakin solid; 32.    Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat; 33.    Program-program unggulan harus berjalan efektif; 34.    Program perlindungan sosial harus andal; 35.    Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan; 36.    Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat; 37.    Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin kokoh. 38.    Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakan tanpa pandang bulu.   39.    RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN, yaitu: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. 40.    Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. 41.    Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun Rupiah, naik dari 3.842,7 triliun Rupiah di APBN 2026. 42.    Pendapatan Negara diperkirakan mencapai 3.426,0 triliun Rupiah, naik dari 3.153,6 triliun Rupiah di APBN 2026. 43.    Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto.  44.    Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu 689,1 triliun Rupiah, dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto. 45.    Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 5,9 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. 46.    Inflasi akan dijaga pada 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar berada pada kisaran 17.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. 47.    Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. 48.    Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5 persen. 49.    Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen, turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026.   50.    Rasio Gini ditargetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, dan Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575. 51.    Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan. 52.    Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. 53.    Saudara-saudara sekalian,  54.    Angka angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makro ekonomi kita. Angka-angka makro ekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. 55.    Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. 56.    Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus, bekerja di seluruh desa kita, perlu kita pastikan berhasil. 57.    Saya minta agar saudara-saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. 58.    Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.  59.    Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. 60.    Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun Rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB. 61.    Jika ternyata PDB kita lebih besar, maka defisit kita lebih kecil.  62.    Selain itu, pembaharuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting. 63.    Saudara-saudara sekalian,  64.    Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. 65.    Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri.  66.    Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang, karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah.  67.    Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. 68.    Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen pada 2026. 69.    Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan 1.200 triliun Rupiah. Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar 360 triliun Rupiah. Ini bukan angka yang kecil. 70.    Karena itu Pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. 71.    Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan Pemerintah akan dilakukan secara digital, serta semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. 72.    Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri.   73.    Setiap Rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang kelas tambahan yang dapat diperbaiki, Puskesmas tambahan yang dapat direnovasi, rumah sakit tambahan yang dapat dibangun, dan kehidupan rakyat yang dapat ditingkatkan. 74.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 75.    Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di Majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya sepuluh langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. 76.    Pertama, kita akan memperbaiki seluruh Puskesmas di Indonesia. 77.    Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit.  78.    Di sanalah ibu memeriksakan kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, dan penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. 79.    Mulai tahun 2027, Pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap Puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar Rupiah. 80.    Selain itu kita juga akan merenovasi atau membangun 514 lab kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 81.    Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. 82.    Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. 83.    Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah. 84.    Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang mampu menyelamatkan rakyat. 85.    Sebagai langkah awal, kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 dari 66 rumah sakit umum daerah yang kita bangun sejak 2025 telah beroperasi. 86.    Kita telah membawa alat pemeriksaan jantung, CT Scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. 87.    Tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang baik. 88.    RSUD tersebut akan diperkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi: kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. 89.    Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. 90.    Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. 91.    Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak Indonesia belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. 92.    Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depannya. Tetapi masih ada anak yang belajar dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, dan ruang kelas yang tidak aman. 93.    Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat tahun 2029. 94.    Ini adalah proyek renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, dan layak untuk belajar. 95.    Selain itu, semua ruang kelas juga akan dilengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta untuk semua ruang kelas di Indonesia. 96.    Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) dan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita akan segera memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. 97.    Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya. 98.    Tetapi terlalu sering harga kekayaan yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas luar negeri, dengan acuan yang tidak kita bentuk sendiri. 99.    Kita menjual komoditasnya. Negara lain menentukan harganya. Kita menanggung biaya produksinya, pusat keuangan di luar negeri menikmati sebagian besar nilai transaksinya dan menyimpan keuntungannya. 100.    Keadaan ini harus kita ubah. Karena itu, Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027. 101.    Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026. 102.    Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. 103.    Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit. 104.    Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain. 105.    Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia. 106.    Kelima, kita akan percepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara. 107.    BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik. Sebagian belum menghasilkan manfaat yang sebanding dengan nilainya.   108.    Tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. 109.    Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. 110.    Kita harus belajar dari India. India menjalankan National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, kepemilikan tetap berada pada negara, dan modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. 111.    Keenam, kita telah mulai dan akan bangun 100.000 Mega Watt, atau 100 Giga Watt Energi Surya. 112.    Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. 113.    Tahun ini, kita akan bangun 30 Giga Watt pembangkit listrik tenaga surya dan hentikan 13 Giga Watt pembangkit listrik tenaga diesel. 114.    Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik. 115.    Dengan PLTS kita juga bisa bangun kemandirian energi tingkat desa. Idealnya, setiap desa ada PLTS 1 Mega Watt. 116.    Menko Perekonomian menghitung, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara akan hemat setidaknya 73,9 triliun Rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. 117.    Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat. 118.    Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. 119.    Kita telah tentukan lokasi PFII di kawasan eks Hotel Sultan hingga Jakarta Convention Center, di Gedung Danareksa, dan juga di Bali. 120.    PFII ini akan menjadi wajah baru Jakarta dan Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. 121.    Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. 122.    Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat diadopsi. 123.    Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. 124.    PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. 125.    Pada saat yang sama, aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap ditegakkan. 126.    Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. 127.    Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. 128.    Kedelapan, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. 129.    Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. 130.    DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi bangsa, tetapi belum dapat dibiayai dengan investasi komersial jangka pendek. 131.    Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional pada proyek mobil nasional, proyek motor nasional, proyek Giant Sea Wall, dan proyek-proyek transformasional lain yang dibutuhkan bangsa. 132.    Kita harus belajar dari Belanda. Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant Sea Wall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. 133.    Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura. Selain itu, Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus jadi infrastruktur air, jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. 134.    Kita tidak boleh hanya mewariskan dana kepada generasi berikutnya. Kita harus mewariskan industri, teknologi, perlindungan, dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. 135.    Modal bangsa harus membiayai masa depan bangsa. 136.    Kesembilan, kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. 137.    Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. 138.    Selain itu, hari ini kita umumkan, kita akan berikan subsidi untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh pengusaha Indonesia. 139.    Setiap unit motor listrik akan memperoleh subsidi 3 juta rupiah dari harga jualnya. Setiap KTP boleh membeli 1 motor listrik. 140.    Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya. 141.    Kebijakan ini adalah investasi untuk menjadikan rakyat Indonesia pasar pertama bagi karya anak Indonesia. 142.    Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus: penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa. 143.    Kesepuluh, hari ini kita umumkan kebijakan dwi-kewarganegaraan bagi talenta istimewa Indonesia. 144.    Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, dan profesional kelas dunia. 145.    Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. 146.    Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan untuk berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. 147.    Hari ini Pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi warga negara Indonesia yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. 148.    Kebijakan ini akan dirancang selektif dan terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. 149.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 150.    Seluruh kebijakan yang kami putuskan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. 151.    Renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan 441 RSUD, dan perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. 152.    Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan harga. Optimalisasi aset BUMN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia Financial Center atau PFII akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. 153.    Subsidi motor listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik diaspora kita. 154.    Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat. 155.    Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda ini bersama-sama. 156.    Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaatnya. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi.  157.    Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. 158.    Untuk itu, saya juga mengajak kita semua untuk terus menerus koreksi diri dan terus menerus lebih disiplin. 159.    Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat. Mengabdi kepada bangsa. Memberikan solusi pada kesulitan-kesulitan rakyat. 160.    Tugas Pemerintah yang paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman bahaya. Ancaman kemiskinan. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja. Dan berbagai ancaman lainnya. 161.    Pemerintah di semua tingkatan harus hilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, dan mark up. Penggelembungan lebih dari 3% menurut saya sudah masuk ke penipuan. 162.    Pemerintah di semua tingkatan harus lebih efisien. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Jangan pernah ada lagi proyek-proyek untuk menarik dana. Setiap proyek harus tingkatkan produktivitas rakyat. 163.    Kita juga harus berani menghadapi akar masalah kita, yaitu sistem politik yang terlalu mahal. Kita harus berani ubah sistem politik kita. 164.    Ke depan, pemilihan Bupati, Walikota, dan Gubernur harus kita kembalikan ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum. 165.    Pemilihan eksekutif oleh DPRD hasil Pemilihan Umum memenuhi kaidah-kaidah demokrasi. India, Inggris, dan Kanada, dan ratusan negara lainnya menganut pemilihan eksekutif oleh DPRD hasil Pemilihan Umum. 166.    Pemilihan eksekutif oleh DPRD hasil Pemilihan Umum juga akan menghemat puluhan triliun Rupiah anggaran Pilkada dari APBN dan APBD.  167.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 168.    Demikian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. 169.    Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara konstruktif, terbuka, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat. 170.    Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia. 171.    Dirgahayu Republik Indonesia! 172.    Sekali merdeka, tetap merdeka! Sekali berdaulat, harus berdaulat selamanya! 173.    Merdeka! 174.    Terima kasih. 175.    Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memaparkan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pidato Prabowo tersebut menetapkan asumsi nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. "Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, nilai tukar rupiah kisaran Rp17.500 per 1 dolar," kata Prabowo. Berikut ini teks Pidato Lengkap RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan Presiden Prabowo di DPR Pidato Presiden 1.    Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 2.    Yang saya hormati, [daftar hadir dicetak]. 3.    Serta hadirin sekalian yang berbahagia, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 4.    Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat pengabdian. 5.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 6.    Pertama saya menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. 7.    APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. 8.    Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita adalah memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap rakyatnya.   9.    Negara hadir ketika petani membutuhkan pupuk. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat menyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. 10.    Negara hadir ketika anak membutuhkan makanan bergizi dan sekolah yang baik. Negara hadir ketika keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. 11.    Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat, di ruang kelas anak-anak kita, di Puskesmas dan rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. 12.    Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan: setiap Rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat. 13.    Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 14.    Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak mudah. Harga energi meningkat, suku bunga global tinggi, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. 15.    Namun, di tengah tekanan tersebut, perekonomian Indonesia tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. 16.    Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 17.    Belanja negara tumbuh kuat 18,2 persen. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. 18.    Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal. 19.    Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih keduanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya. 20.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 21.    Dunia melihat sikap kita. Pada 13 Juli 2026, Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil. Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. 22.    S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. 23.    Mereka juga menilai bahwa upaya Pemerintah memusatkan pengelolaan dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. 24.    Mereka secara khusus mencatat peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam memberantas praktik under-invoicing dan transfer pricing.    25.    Lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating juga memberikan rating AAA/Stable yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds Republik Indonesia. 26.    Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. 27.    Kita menerima penilaian- penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. 28.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 29.    Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027.  30.    Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong “Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”. 31.    Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus semakin solid; 32.    Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat; 33.    Program-program unggulan harus berjalan efektif; 34.    Program perlindungan sosial harus andal; 35.    Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan; 36.    Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat; 37.    Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin kokoh. 38.    Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakan tanpa pandang bulu.   39.    RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN, yaitu: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. 40.    Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. 41.    Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun Rupiah, naik dari 3.842,7 triliun Rupiah di APBN 2026. 42.    Pendapatan Negara diperkirakan mencapai 3.426,0 triliun Rupiah, naik dari 3.153,6 triliun Rupiah di APBN 2026. 43.    Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto.  44.    Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu 689,1 triliun Rupiah, dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto. 45.    Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 5,9 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. 46.    Inflasi akan dijaga pada 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar berada pada kisaran 17.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. 47.    Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. 48.    Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5 persen. 49.    Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen, turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026.   50.    Rasio Gini ditargetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, dan Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575. 51.    Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan. 52.    Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. 53.    Saudara-saudara sekalian,  54.    Angka angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makro ekonomi kita. Angka-angka makro ekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. 55.    Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. 56.    Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus, bekerja di seluruh desa kita, perlu kita pastikan berhasil. 57.    Saya minta agar saudara-saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. 58.    Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.  59.    Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. 60.    Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun Rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB. 61.    Jika ternyata PDB kita lebih besar, maka defisit kita lebih kecil.  62.    Selain itu, pembaharuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting. 63.    Saudara-saudara sekalian,  64.    Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. 65.    Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri.  66.    Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang, karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah.  67.    Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. 68.    Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen pada 2026. 69.    Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan 1.200 triliun Rupiah. Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar 360 triliun Rupiah. Ini bukan angka yang kecil. 70.    Karena itu Pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. 71.    Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan Pemerintah akan dilakukan secara digital, serta semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. 72.    Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri.   73.    Setiap Rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang kelas tambahan yang dapat diperbaiki, Puskesmas tambahan yang dapat direnovasi, rumah sakit tambahan yang dapat dibangun, dan kehidupan rakyat yang dapat ditingkatkan. 74.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 75.    Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di Majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya sepuluh langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. 76.    Pertama, kita akan memperbaiki seluruh Puskesmas di Indonesia. 77.    Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit.  78.    Di sanalah ibu memeriksakan kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, dan penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. 79.    Mulai tahun 2027, Pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap Puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar Rupiah. 80.    Selain itu kita juga akan merenovasi atau membangun 514 lab kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 81.    Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. 82.    Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. 83.    Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah. 84.    Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang mampu menyelamatkan rakyat. 85.    Sebagai langkah awal, kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 dari 66 rumah sakit umum daerah yang kita bangun sejak 2025 telah beroperasi. 86.    Kita telah membawa alat pemeriksaan jantung, CT Scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. 87.    Tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang baik. 88.    RSUD tersebut akan diperkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi: kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. 89.    Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. 90.    Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. 91.    Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak Indonesia belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. 92.    Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depannya. Tetapi masih ada anak yang belajar dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, dan ruang kelas yang tidak aman. 93.    Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat tahun 2029. 94.    Ini adalah proyek renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, dan layak untuk belajar. 95.    Selain itu, semua ruang kelas juga akan dilengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta untuk semua ruang kelas di Indonesia. 96.    Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) dan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita akan segera memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. 97.    Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya. 98.    Tetapi terlalu sering harga kekayaan yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas luar negeri, dengan acuan yang tidak kita bentuk sendiri. 99.    Kita menjual komoditasnya. Negara lain menentukan harganya. Kita menanggung biaya produksinya, pusat keuangan di luar negeri menikmati sebagian besar nilai transaksinya dan menyimpan keuntungannya. 100.    Keadaan ini harus kita ubah. Karena itu, Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027. 101.    Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026. 102.    Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. 103.    Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit. 104.    Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain. 105.    Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia. 106.    Kelima, kita akan percepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara. 107.    BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik. Sebagian belum menghasilkan manfaat yang sebanding dengan nilainya.   108.    Tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. 109.    Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. 110.    Kita harus belajar dari India. India menjalankan National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, kepemilikan tetap berada pada negara, dan modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. 111.    Keenam, kita telah mulai dan akan bangun 100.000 Mega Watt, atau 100 Giga Watt Energi Surya. 112.    Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. 113.    Tahun ini, kita akan bangun 30 Giga Watt pembangkit listrik tenaga surya dan hentikan 13 Giga Watt pembangkit listrik tenaga diesel. 114.    Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik. 115.    Dengan PLTS kita juga bisa bangun kemandirian energi tingkat desa. Idealnya, setiap desa ada PLTS 1 Mega Watt. 116.    Menko Perekonomian menghitung, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara akan hemat setidaknya 73,9 triliun Rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. 117.    Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat. 118.    Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. 119.    Kita telah tentukan lokasi PFII di kawasan eks Hotel Sultan hingga Jakarta Convention Center, di Gedung Danareksa, dan juga di Bali. 120.    PFII ini akan menjadi wajah baru Jakarta dan Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. 121.    Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. 122.    Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat diadopsi. 123.    Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. 124.    PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. 125.    Pada saat yang sama, aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap ditegakkan. 126.    Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. 127.    Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. 128.    Kedelapan, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. 129.    Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. 130.    DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi bangsa, tetapi belum dapat dibiayai dengan investasi komersial jangka pendek. 131.    Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional pada proyek mobil nasional, proyek motor nasional, proyek Giant Sea Wall, dan proyek-proyek transformasional lain yang dibutuhkan bangsa. 132.    Kita harus belajar dari Belanda. Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant Sea Wall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. 133.    Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura. Selain itu, Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus jadi infrastruktur air, jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. 134.    Kita tidak boleh hanya mewariskan dana kepada generasi berikutnya. Kita harus mewariskan industri, teknologi, perlindungan, dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. 135.    Modal bangsa harus membiayai masa depan bangsa. 136.    Kesembilan, kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. 137.    Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. 138.    Selain itu, hari ini kita umumkan, kita akan berikan subsidi untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh pengusaha Indonesia. 139.    Setiap unit motor listrik akan memperoleh subsidi 3 juta rupiah dari harga jualnya. Setiap KTP boleh membeli 1 motor listrik. 140.    Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya. 141.    Kebijakan ini adalah investasi untuk menjadikan rakyat Indonesia pasar pertama bagi karya anak Indonesia. 142.    Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus: penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa. 143.    Kesepuluh, hari ini kita umumkan kebijakan dwi-kewarganegaraan bagi talenta istimewa Indonesia. 144.    Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, dan profesional kelas dunia. 145.    Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. 146.    Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan untuk berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. 147.    Hari ini Pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi warga negara Indonesia yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. 148.    Kebijakan ini akan dirancang selektif dan terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. 149.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 150.    Seluruh kebijakan yang kami putuskan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. 151.    Renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan 441 RSUD, dan perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. 152.    Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan harga. Optimalisasi aset BUMN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia Financial Center atau PFII akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. 153.    Subsidi motor listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik diaspora kita. 154.    Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat. 155.    Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda ini bersama-sama. 156.    Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaatnya. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi.  157.    Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. 158.    Untuk itu, saya juga mengajak kita semua untuk terus menerus koreksi diri dan terus menerus lebih disiplin. 159.    Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat. Mengabdi kepada bangsa. Memberikan solusi pada kesulitan-kesulitan rakyat. 160.    Tugas Pemerintah yang paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman bahaya. Ancaman kemiskinan. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja. Dan berbagai ancaman lainnya. 161.    Pemerintah di semua tingkatan harus hilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, dan mark up. Penggelembungan lebih dari 3% menurut saya sudah masuk ke penipuan. 162.    Pemerintah di semua tingkatan harus lebih efisien. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Jangan pernah ada lagi proyek-proyek untuk menarik dana. Setiap proyek harus tingkatkan produktivitas rakyat. 163.    Kita juga harus berani menghadapi akar masalah kita, yaitu sistem politik yang terlalu mahal. Kita harus berani ubah sistem politik kita. 164.    Ke depan, pemilihan Bupati, Walikota, dan Gubernur harus kita kembalikan ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum. 165.    Pemilihan eksekutif oleh DPRD hasil Pemilihan Umum memenuhi kaidah-kaidah demokrasi. India, Inggris, dan Kanada, dan ratusan negara lainnya menganut pemilihan eksekutif oleh DPRD hasil Pemilihan Umum. 166.    Pemilihan eksekutif oleh DPRD hasil Pemilihan Umum juga akan menghemat puluhan triliun Rupiah anggaran Pilkada dari APBN dan APBD.  167.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, 168.    Demikian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. 169.    Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara konstruktif, terbuka, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat. 170.    Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia. 171.    Dirgahayu Republik Indonesia! 172.    Sekali merdeka, tetap merdeka! Sekali berdaulat, harus berdaulat selamanya! 173.    Merdeka! 174.    Terima kasih. 175.    Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.