BUMN yang dinilai terlalu banyak, perusahaan yang disebut tidak produktif dan terus merugi, hingga rencana mengusut jajaran direksi BUMN selama 30 tahun ke belakang https://economy.okezone.com/read/2026/08/15/320/3236134/6-fakta-prabowo-bongkar-masalah-bumn-dari-750-perusahaan-mau-ditutup-hingga-usut-direksi-30-tahunidhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/15/320/3236134/6-fakta-prabowo-bongkar-masalah-bumn-dari-750-perusahaan-mau-ditutup-hingga-usut-direksi-30-tahunhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/15/320/3236134/6-fakta-prabowo-bongkar-masalah-bumn-dari-750-perusahaan-mau-ditutup-hingga-usut-direksi-30-tahunSabtu 15 Agustus 2026 05:03 WIBFeby Novalius Presiden Prabowo Subianto memberi sorotan tajam terhadap kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)https://img.okezone.com/content/2026/08/14/320/3236134/prabowo-P0ry_large.jpgJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberi sorotan tajam terhadap kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mulai dari jumlah BUMN yang dinilai terlalu banyak, perusahaan yang disebut tidak produktif dan terus merugi, hingga rencana mengusut jajaran direksi BUMN selama 30 tahun ke belakang. Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo juga menegaskan BUMN bukan milik direksi maupun komisaris. Menurutnya, perusahaan negara merupakan aset seluruh rakyat Indonesia. Berikut fakta-fakta sorotan Prabowo terhadap BUMN: 1. BUMN Bukan Milik Direksi dan Komisaris Prabowo menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan milik direksi dan komisaris. Menurutnya, BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak boleh menjadi sumber dana bagi penguasa. "BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," kata Prabowo saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). 2. Prabowo Kaget Ada 1.074 BUMN, Lengkap dengan Anak hingga Cicit Usaha Prabowo mengaku terkejut setelah pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN saat Danantara dibentuk. Jumlah tersebut mencakup sejumlah perusahaan yang memiliki anak, cucu, bahkan cicit usaha. Prabowo mengatakan sebelumnya dirinya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. "Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400 (ternyata) 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo. Menurut Prabowo, jumlah BUMN yang terlalu banyak membuat struktur perusahaan negara menjadi gemuk. Ia juga menyoroti banyaknya lapisan direksi dan komisaris. "Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris," katanya. 3. Prabowo Klaim Sudah Tutup 290 BUMN Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari upaya membenahi perusahaan negara. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 maksimal hanya 300 perusahaan. "Tapi, saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN," kata Prabowo. Prabowo menegaskan hanya BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan. "750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," katanya. 4. Prabowo Soroti BUMN Rugi tapi Laporannya Untung Prabowo juga menyoroti adanya BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak selalu tercermin dalam laporan perusahaan yang justru mencatat keuntungan. "Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," ujarnya. Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu segera dibenahi karena BUMN juga menjalin kerja sama dengan perusahaan asing. Ia menilai tata kelola perusahaan negara harus diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 5. Prabowo Buka Opsi Pengadilan Ad Hoc Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang Prabowo bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus dan direksi BUMN dalam 30 tahun terakhir. Gagasan tersebut disampaikan Prabowo setelah menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang dinilai berjalan tidak semestinya. "Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin," tegasnya. Prabowo menilai langkah tersebut diperlukan untuk mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan negara selama beberapa dekade terakhir. 6. Prabowo Buka Peluang Amnesti bagi Pihak yang Mengakui Kesalahan Selain membuka opsi pengusutan, Prabowo juga menyatakan akan meminta pertimbangan DPR terkait kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat. "Saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui... Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," lanjut Prabowo. Prabowo menegaskan keputusan terkait kemungkinan pemberian amnesti tersebut akan diserahkan kepada para wakil rakyat untuk dipertimbangkan dan diputuskan. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberi sorotan tajam terhadap kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mulai dari jumlah BUMN yang dinilai terlalu banyak, perusahaan yang disebut tidak produktif dan terus merugi, hingga rencana mengusut jajaran direksi BUMN selama 30 tahun ke belakang. Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo juga menegaskan BUMN bukan milik direksi maupun komisaris. Menurutnya, perusahaan negara merupakan aset seluruh rakyat Indonesia. Berikut fakta-fakta sorotan Prabowo terhadap BUMN: 1. BUMN Bukan Milik Direksi dan Komisaris Prabowo menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan milik direksi dan komisaris. Menurutnya, BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak boleh menjadi sumber dana bagi penguasa. "BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," kata Prabowo saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). 2. Prabowo Kaget Ada 1.074 BUMN, Lengkap dengan Anak hingga Cicit Usaha Prabowo mengaku terkejut setelah pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN saat Danantara dibentuk. Jumlah tersebut mencakup sejumlah perusahaan yang memiliki anak, cucu, bahkan cicit usaha. Prabowo mengatakan sebelumnya dirinya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. "Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400 (ternyata) 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo. Menurut Prabowo, jumlah BUMN yang terlalu banyak membuat struktur perusahaan negara menjadi gemuk. Ia juga menyoroti banyaknya lapisan direksi dan komisaris. "Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris," katanya. 3. Prabowo Klaim Sudah Tutup 290 BUMN Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari upaya membenahi perusahaan negara. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 maksimal hanya 300 perusahaan. "Tapi, saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN," kata Prabowo. Prabowo menegaskan hanya BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan. "750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," katanya. 4. Prabowo Soroti BUMN Rugi tapi Laporannya Untung Prabowo juga menyoroti adanya BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak selalu tercermin dalam laporan perusahaan yang justru mencatat keuntungan. "Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," ujarnya. Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu segera dibenahi karena BUMN juga menjalin kerja sama dengan perusahaan asing. Ia menilai tata kelola perusahaan negara harus diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 5. Prabowo Buka Opsi Pengadilan Ad Hoc Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang Prabowo bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus dan direksi BUMN dalam 30 tahun terakhir. Gagasan tersebut disampaikan Prabowo setelah menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang dinilai berjalan tidak semestinya. "Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin," tegasnya. Prabowo menilai langkah tersebut diperlukan untuk mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan negara selama beberapa dekade terakhir. 6. Prabowo Buka Peluang Amnesti bagi Pihak yang Mengakui Kesalahan Selain membuka opsi pengusutan, Prabowo juga menyatakan akan meminta pertimbangan DPR terkait kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat. "Saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui... Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," lanjut Prabowo. Prabowo menegaskan keputusan terkait kemungkinan pemberian amnesti tersebut akan diserahkan kepada para wakil rakyat untuk dipertimbangkan dan diputuskan.