Digitalisasi desa harus menjadi instrumen untuk memperkuat pengentasan kemiskinan, bukan sekadar meningkatkan layanan publik. https://economy.okezone.com/read/2026/08/21/320/3237577/digitalisasi-desa-harus-gerakkan-ekonomi-hingga-pengentasan-kemiskinanidhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/21/320/3237577/digitalisasi-desa-harus-gerakkan-ekonomi-hingga-pengentasan-kemiskinanhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/21/320/3237577/digitalisasi-desa-harus-gerakkan-ekonomi-hingga-pengentasan-kemiskinanJum'at 21 Agustus 2026 22:00 WIBFeby NovaliusDigitalisasi Desa Harus Gerakkan Ekonomi hingga Pengentasan Kemiskinan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/08/21/320/3237577/kemiskinan-ulXD_large.jpgJAKARTA – Digitalisasi desa harus menjadi instrumen untuk memperkuat pengentasan kemiskinan, bukan sekadar meningkatkan layanan publik. Data yang akurat dan mutakhir diperlukan untuk mengetahui kondisi warga, memetakan potensi ekonomi, serta menentukan intervensi pemerintah secara tepat sasaran. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, pendekatan tersebut harus terhubung dengan program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, MBG tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa dengan mengoptimalkan pasokan pangan dari wilayah setempat. “MBG harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Masyarakat berpenghasilan rendah jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam produksi dan rantai pasoknya,” ujar Budiman, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Telur, beras, sayuran, ikan, dan berbagai komoditas pangan lainnya dapat diproduksi oleh masyarakat desa dan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Dengan demikian, belanja pemerintah melalui program tersebut dapat sekaligus menciptakan pasar bagi produk masyarakat dan memperkuat perputaran ekonomi lokal. Digitalisasi kemudian berfungsi untuk menghubungkan seluruh proses tersebut, mulai dari data warga, potensi produksi, pembiayaan, kelembagaan ekonomi, hingga akses pasar.   Budiman juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan aparatur desa. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menjadi bagian dari ekosistem yang memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata di tingkat desa. “Pengentasan kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan. Yang kita bangun adalah kemampuan masyarakat untuk menjadi berdaya, memiliki akses terhadap modal dan pasar, serta mampu mengembangkan potensi ekonominya sendiri,” kata Budiman. Dari desa, pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun satu ekosistem yang mencakup data yang kuat, pembiayaan yang tepat, peningkatan produksi masyarakat, ketersediaan pasar, serta kelembagaan desa yang mampu menggerakkan perekonomian lokal. JAKARTA – Digitalisasi desa harus menjadi instrumen untuk memperkuat pengentasan kemiskinan, bukan sekadar meningkatkan layanan publik. Data yang akurat dan mutakhir diperlukan untuk mengetahui kondisi warga, memetakan potensi ekonomi, serta menentukan intervensi pemerintah secara tepat sasaran. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, pendekatan tersebut harus terhubung dengan program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, MBG tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa dengan mengoptimalkan pasokan pangan dari wilayah setempat. “MBG harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Masyarakat berpenghasilan rendah jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam produksi dan rantai pasoknya,” ujar Budiman, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Telur, beras, sayuran, ikan, dan berbagai komoditas pangan lainnya dapat diproduksi oleh masyarakat desa dan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Dengan demikian, belanja pemerintah melalui program tersebut dapat sekaligus menciptakan pasar bagi produk masyarakat dan memperkuat perputaran ekonomi lokal. Digitalisasi kemudian berfungsi untuk menghubungkan seluruh proses tersebut, mulai dari data warga, potensi produksi, pembiayaan, kelembagaan ekonomi, hingga akses pasar.   Budiman juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan aparatur desa. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menjadi bagian dari ekosistem yang memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata di tingkat desa. “Pengentasan kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan. Yang kita bangun adalah kemampuan masyarakat untuk menjadi berdaya, memiliki akses terhadap modal dan pasar, serta mampu mengembangkan potensi ekonominya sendiri,” kata Budiman. Dari desa, pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun satu ekosistem yang mencakup data yang kuat, pembiayaan yang tepat, peningkatan produksi masyarakat, ketersediaan pasar, serta kelembagaan desa yang mampu menggerakkan perekonomian lokal.