Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik pengemplangan pajak pada sejumlah sektor bisnis asing di Indonesia, khususnya industri baja dan bahan bangunan. Berdasarkan hasil penelusuran tim Kementerian Keuangan, nilai potensi penerimaan negara yang bocor dari kedua sektor tersebut diperkirakan menembus lebih dari Rp10 triliun. https://economy.okezone.com/read/2026/08/28/320/3238844/purbaya-sebut-kebocoran-pajak-sektor-baja-dan-bahan-bangunan-tembus-rp10-triliun-janji-usut-tuntas-di-2027idhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/28/320/3238844/purbaya-sebut-kebocoran-pajak-sektor-baja-dan-bahan-bangunan-tembus-rp10-triliun-janji-usut-tuntas-di-2027https://economy.okezone.com/read/2026/08/28/320/3238844/purbaya-sebut-kebocoran-pajak-sektor-baja-dan-bahan-bangunan-tembus-rp10-triliun-janji-usut-tuntas-di-2027Jum'at 28 Agustus 2026 19:16 WIBAnggie AriestaMenkeu Purbaya (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/08/28/320/3238844/menkeu_purbaya-dgYi_large.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik pengemplangan pajak pada sejumlah sektor bisnis asing di Indonesia, khususnya industri baja dan bahan bangunan. Berdasarkan hasil penelusuran tim Kementerian Keuangan, nilai potensi penerimaan negara yang bocor dari kedua sektor tersebut diperkirakan menembus lebih dari Rp10 triliun. Purbaya mengatakan bahwa indikasi kebocoran pajak tersebut melibatkan entitas usaha asing, di antaranya perusahaan asal China yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan regulasi di dalam negeri. "Dari sektor industri baja yang tidak beroperasi sesuai aturan seperti beberapa dari perusahaan China potensinya bisa lebih dari Rp5 triliun. Dari sektor bahan bangunan yang pola kerjanya sama, potensinya juga lebih dari Rp5 triliun," kata Purbaya di kantornya, Jumat (28/8/2026). Purbaya menegaskan bahwa indikasi kecurangan yang telah teridentifikasi sejak awal tahun ini akan ditindak tegas dan dituntaskan pada tahun 2027. Langkah penertiban ini dinilai mendesak lantaran praktik ilegal tersebut telah merusak iklim persaingan industri nasional, sehingga produk-produk buatan dalam negeri kalah bersaing di pasar domestik. "Tahun depan masalah ini akan kita selesaikan agar penerimaan negara lebih baik dan perusahaan nasional bisa lebih kompetitif. Perusahaan baja nasional kan saat ini tidak bisa bersaing karena tertekan," ujar Purbaya. Purbaya tidak memungkiri bahwa kendala penanganan kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Bea Masuk sektor bisnis asing tersebut belum dapat diselesaikan secara penuh pada tahun ini akibat lambannya penindakan di internal direktorat terkait.   "Kendalanya penanganan di internal Pajak masih lambat. Laporan resminya belum ada, tetapi secara gambaran kita tahu siapa saja yang bermain," ungkap Purbaya. Purbaya juga menggarisbawahi bahwa modus utama yang digunakan para pelaku pengemplang pajak di sektor baja dan bahan bangunan berkaitan erat dengan maraknya peredaran barang hasil praktik impor ilegal yang dijual bebas di pasar publik. "Banyak juga praktik impor bodong untuk barang-barang yang kemudian dijual di tempat umum. Jumlah barangnya sangat banyak-kalau saya sebutkan satu per satu nanti jadi rumit. Selama ini penanganannya belum terlalu serius, dan saya akan membereskan hal tersebut," tegasnya. JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik pengemplangan pajak pada sejumlah sektor bisnis asing di Indonesia, khususnya industri baja dan bahan bangunan. Berdasarkan hasil penelusuran tim Kementerian Keuangan, nilai potensi penerimaan negara yang bocor dari kedua sektor tersebut diperkirakan menembus lebih dari Rp10 triliun. Purbaya mengatakan bahwa indikasi kebocoran pajak tersebut melibatkan entitas usaha asing, di antaranya perusahaan asal China yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan regulasi di dalam negeri. "Dari sektor industri baja yang tidak beroperasi sesuai aturan seperti beberapa dari perusahaan China potensinya bisa lebih dari Rp5 triliun. Dari sektor bahan bangunan yang pola kerjanya sama, potensinya juga lebih dari Rp5 triliun," kata Purbaya di kantornya, Jumat (28/8/2026). Purbaya menegaskan bahwa indikasi kecurangan yang telah teridentifikasi sejak awal tahun ini akan ditindak tegas dan dituntaskan pada tahun 2027. Langkah penertiban ini dinilai mendesak lantaran praktik ilegal tersebut telah merusak iklim persaingan industri nasional, sehingga produk-produk buatan dalam negeri kalah bersaing di pasar domestik. "Tahun depan masalah ini akan kita selesaikan agar penerimaan negara lebih baik dan perusahaan nasional bisa lebih kompetitif. Perusahaan baja nasional kan saat ini tidak bisa bersaing karena tertekan," ujar Purbaya. Purbaya tidak memungkiri bahwa kendala penanganan kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Bea Masuk sektor bisnis asing tersebut belum dapat diselesaikan secara penuh pada tahun ini akibat lambannya penindakan di internal direktorat terkait.   "Kendalanya penanganan di internal Pajak masih lambat. Laporan resminya belum ada, tetapi secara gambaran kita tahu siapa saja yang bermain," ungkap Purbaya. Purbaya juga menggarisbawahi bahwa modus utama yang digunakan para pelaku pengemplang pajak di sektor baja dan bahan bangunan berkaitan erat dengan maraknya peredaran barang hasil praktik impor ilegal yang dijual bebas di pasar publik. "Banyak juga praktik impor bodong untuk barang-barang yang kemudian dijual di tempat umum. Jumlah barangnya sangat banyak-kalau saya sebutkan satu per satu nanti jadi rumit. Selama ini penanganannya belum terlalu serius, dan saya akan membereskan hal tersebut," tegasnya.