Kasus Timbul menjadi salah satu contoh pentingnya pembaruan data secara berkala. https://economy.okezone.com/read/2026/08/30/320/3238911/belajar-dari-kasus-timbul-bps-ajak-masyarakat-mutakhirkan-data-dtsenidhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/30/320/3238911/belajar-dari-kasus-timbul-bps-ajak-masyarakat-mutakhirkan-data-dtsenhttps://economy.okezone.com/read/2026/08/30/320/3238911/belajar-dari-kasus-timbul-bps-ajak-masyarakat-mutakhirkan-data-dtsenMinggu 30 Agustus 2026 07:02 WIBFeby NovaliusBadan Pusat Statistik (BPS) menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala. (foto: Okezone.com/BPS)https://img.okezone.com/content/2026/08/29/320/3238911/bansos-X76z_large.jpgJAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat tetap sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut menjadi sorotan setelah data Timbul, seorang tukang becak di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami perubahan posisi desil dari desil 1 menjadi desil 9 sebelum akhirnya diperbarui menjadi desil 3. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemutakhiran DTSEN tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Masyarakat dapat memperbarui data secara mandiri melalui kanal yang telah disediakan. “Peran aktif masyarakat dalam melakukan pemutakhiran secara mandiri merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk memastikan DTSEN yang digunakan sebagai basis data pembangunan tetap valid dan akurat,” kata Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/8/2026). Kasus Timbul menjadi salah satu contoh pentingnya pembaruan data secara berkala. Data Timbul sebelumnya menjadi perhatian publik setelah posisi desilnya dalam DTSEN tercatat berubah dari desil 1 menjadi desil 9. BPS Provinsi Yogyakarta dan BPS Kabupaten Kulon Progo kemudian melakukan pengecekan langsung ke tempat tinggal Timbul di Kulon Progo. Dari hasil pengecekan, BPS menemukan informasi mengenai kondisi Timbul yang sebelumnya tercatat dalam DTSEN belum mencerminkan kondisi terkini. Timbul juga diketahui belum pernah melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui kanal yang tersedia. BPS kemudian mendampingi Timbul melakukan pemutakhiran data melalui kanal Cek DTSEN. Setelah data diperbarui dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, posisi desil Timbul kini tercatat pada desil 3. Pemutakhiran tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bagi anaknya. Amalia menjelaskan, pendaftar KIP-K memiliki mekanisme pemutakhiran data yang memungkinkan hasil pembaruan desil diketahui dalam waktu sekitar dua minggu. Mekanisme tersebut berbeda dengan pemutakhiran desil secara umum yang mengikuti siklus pemutakhiran DTSEN. “Kasus Bapak Timbul merupakan bagian dari mekanisme pemutakhiran data untuk mendukung kebutuhan pengajuan KIP-K bagi anaknya. Mekanisme ini memungkinkan hasil pemutakhiran desil dapat diketahui dalam waktu sekitar dua minggu, berbeda dengan pemutakhiran desil secara umum yang mengikuti siklus pemutakhiran DTSEN. Setelah data Bapak Timbul diperbarui dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, posisinya saat ini berada pada desil 3,” jelas Amalia. BPS menjelaskan pembaruan DTSEN memanfaatkan berbagai sumber data, mulai dari data administrasi, hasil sensus dan survei, hasil pemutakhiran data, hingga sumber data lainnya dari instansi pusat dan/atau instansi daerah. Sumber data tersebut antara lain berasal dari hasil pengecekan lapangan atau ground check oleh kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial, pemutakhiran yang dilakukan pemerintah daerah, serta pemutakhiran mandiri oleh masyarakat melalui kanal yang disediakan. DTSEN pada awalnya dibangun dengan mengintegrasikan tiga sumber data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial; Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikoordinasikan Bappenas. Data tersebut kemudian diperkaya dengan data administratif lainnya, seperti BPJS Kesehatan dan PLN, serta disinkronisasi dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pemutakhiran DTSEN dilakukan secara triwulanan. Hingga saat ini, proses tersebut telah menghasilkan DTSEN versi 3 Tahun 2026 yang mencakup 290,13 juta data individu atau 95,98 juta data keluarga. BPS menilai keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas DTSEN. Dengan pembaruan yang dilakukan secara berkelanjutan, data sosial ekonomi diharapkan dapat semakin mencerminkan kondisi masyarakat dan mendukung ketepatan sasaran berbagai program pembangunan. JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat tetap sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut menjadi sorotan setelah data Timbul, seorang tukang becak di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami perubahan posisi desil dari desil 1 menjadi desil 9 sebelum akhirnya diperbarui menjadi desil 3. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemutakhiran DTSEN tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Masyarakat dapat memperbarui data secara mandiri melalui kanal yang telah disediakan. “Peran aktif masyarakat dalam melakukan pemutakhiran secara mandiri merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk memastikan DTSEN yang digunakan sebagai basis data pembangunan tetap valid dan akurat,” kata Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/8/2026). Kasus Timbul menjadi salah satu contoh pentingnya pembaruan data secara berkala. Data Timbul sebelumnya menjadi perhatian publik setelah posisi desilnya dalam DTSEN tercatat berubah dari desil 1 menjadi desil 9. BPS Provinsi Yogyakarta dan BPS Kabupaten Kulon Progo kemudian melakukan pengecekan langsung ke tempat tinggal Timbul di Kulon Progo. Dari hasil pengecekan, BPS menemukan informasi mengenai kondisi Timbul yang sebelumnya tercatat dalam DTSEN belum mencerminkan kondisi terkini. Timbul juga diketahui belum pernah melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui kanal yang tersedia. BPS kemudian mendampingi Timbul melakukan pemutakhiran data melalui kanal Cek DTSEN. Setelah data diperbarui dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, posisi desil Timbul kini tercatat pada desil 3. Pemutakhiran tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bagi anaknya. Amalia menjelaskan, pendaftar KIP-K memiliki mekanisme pemutakhiran data yang memungkinkan hasil pembaruan desil diketahui dalam waktu sekitar dua minggu. Mekanisme tersebut berbeda dengan pemutakhiran desil secara umum yang mengikuti siklus pemutakhiran DTSEN. “Kasus Bapak Timbul merupakan bagian dari mekanisme pemutakhiran data untuk mendukung kebutuhan pengajuan KIP-K bagi anaknya. Mekanisme ini memungkinkan hasil pemutakhiran desil dapat diketahui dalam waktu sekitar dua minggu, berbeda dengan pemutakhiran desil secara umum yang mengikuti siklus pemutakhiran DTSEN. Setelah data Bapak Timbul diperbarui dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, posisinya saat ini berada pada desil 3,” jelas Amalia. BPS menjelaskan pembaruan DTSEN memanfaatkan berbagai sumber data, mulai dari data administrasi, hasil sensus dan survei, hasil pemutakhiran data, hingga sumber data lainnya dari instansi pusat dan/atau instansi daerah. Sumber data tersebut antara lain berasal dari hasil pengecekan lapangan atau ground check oleh kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial, pemutakhiran yang dilakukan pemerintah daerah, serta pemutakhiran mandiri oleh masyarakat melalui kanal yang disediakan. DTSEN pada awalnya dibangun dengan mengintegrasikan tiga sumber data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial; Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikoordinasikan Bappenas. Data tersebut kemudian diperkaya dengan data administratif lainnya, seperti BPJS Kesehatan dan PLN, serta disinkronisasi dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pemutakhiran DTSEN dilakukan secara triwulanan. Hingga saat ini, proses tersebut telah menghasilkan DTSEN versi 3 Tahun 2026 yang mencakup 290,13 juta data individu atau 95,98 juta data keluarga. BPS menilai keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas DTSEN. Dengan pembaruan yang dilakukan secara berkelanjutan, data sosial ekonomi diharapkan dapat semakin mencerminkan kondisi masyarakat dan mendukung ketepatan sasaran berbagai program pembangunan.