Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memprediksi anggaran kompensasi dan subsidi energi di Tanah Air bengkak Rp300 triliun. https://economy.okezone.com/read/2026/09/02/320/3239686/anggaran-subsidi-dan-kompensasi-energi-diprediksi-bengkak-jadi-rp700-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/02/320/3239686/anggaran-subsidi-dan-kompensasi-energi-diprediksi-bengkak-jadi-rp700-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/02/320/3239686/anggaran-subsidi-dan-kompensasi-energi-diprediksi-bengkak-jadi-rp700-triliunRabu 02 September 2026 13:33 WIBIqbal Dwi PurnamaAnggaran Subsidi dan Kompensasi Energi Diprediksi Bengkak Jadi Rp700 Triliun (Foto: Wamen ESDM/Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/09/02/320/3239686/wamen_esdm-iX28_large.jpgJAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, konflik geopolitik yang mengerek harga energi global bisa memicu tekanan fiskal untuk pembayaran kompensasi dan subsidi energi di Tanah Air. Yuliot mengatakan, saat ini kompensasi dan subsidi energi setiap tahunnya selama ini sekitar Rp400 triliun. Namun dampak geopolitik akan membuat rantai pasok ketersediaan energi global terhambat. Hal ini melihat ketegangan antara Amerika dan Iran, Ukraina dan Rusia yang hingga saat ini belum ada tanda mereda. Kondisi tersebut diperkirakan bakal membuat subsidi dan kompensasi energi meningkat Rp300 triliun, sehingga totalnya bisa tembus Rp700 triliun. "ESDM sudah menghitung ini dampak kenaikan ini kalau kita tidak antisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, ini konsekuensinya peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp400 triliun itu bisa meningkat sekitar Rp300 triliun," ujarnya dalam acara EBTKE Conex di JIExpo Kemayoran, Rabu (2/9/2026). Kenaikan harga energi, lanjut Yuliot, tidak hanya berdampak terhadap harga bahan bakar, tetapi juga berimbas pada biaya produksi dan inflasi. Bagi Indonesia, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, listrik, dan LPG. "Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp300 triliun, dampaknya juga ada defisit pembiayaan yang dibiayai dari APBN, khususnya pada tahun 2026 ini," ujarnya. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan EBT sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.   Yuliot menilai ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau merupakan fondasi bagi aktivitas ekonomi dan hilirisasi industri. Pengembangan EBT juga dinilai dapat membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses energi bagi masyarakat. Selain pengembangan EBT, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat kemandirian energi. Salah satunya dengan meningkatkan produksi minyak nasional dari sekitar 600.000 barel per hari saat ini menjadi sekitar 1 juta barel per hari pada 2030. Pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi gas menjadi sekitar 12 miliar kaki kubik per hari pada periode yang sama. Di sisi konsumsi, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik secara masif sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Yuliot mencatat penjualan kendaraan listrik pada 2025 meningkat sekitar 400 persen dibandingkan 2024. "Dengan adanya penggunaan kendaraan listrik secara masif, tentu ini merupakan hal yang menggembirakan, berarti terjadi pengurangan konsumsi untuk bahan bakar minyak," katanya. Pemerintah juga tengah mendorong penggunaan CNG sebagai substitusi LPG. Pasalnya, kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 9 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 1,6 juta ton. Dengan demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7,4 juta ton LPG. Yuliot menegaskan, penguatan ketahanan energi tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber energi. Pemerintah perlu membangun ekosistem energi yang mencakup peningkatan produksi energi domestik, pengembangan EBT, pembangunan infrastruktur, efisiensi konsumsi, hingga penguatan industri dalam negeri. "Ketahanan energi bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas kita bersama," pungkasnya. JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, konflik geopolitik yang mengerek harga energi global bisa memicu tekanan fiskal untuk pembayaran kompensasi dan subsidi energi di Tanah Air. Yuliot mengatakan, saat ini kompensasi dan subsidi energi setiap tahunnya selama ini sekitar Rp400 triliun. Namun dampak geopolitik akan membuat rantai pasok ketersediaan energi global terhambat. Hal ini melihat ketegangan antara Amerika dan Iran, Ukraina dan Rusia yang hingga saat ini belum ada tanda mereda. Kondisi tersebut diperkirakan bakal membuat subsidi dan kompensasi energi meningkat Rp300 triliun, sehingga totalnya bisa tembus Rp700 triliun. "ESDM sudah menghitung ini dampak kenaikan ini kalau kita tidak antisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, ini konsekuensinya peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp400 triliun itu bisa meningkat sekitar Rp300 triliun," ujarnya dalam acara EBTKE Conex di JIExpo Kemayoran, Rabu (2/9/2026). Kenaikan harga energi, lanjut Yuliot, tidak hanya berdampak terhadap harga bahan bakar, tetapi juga berimbas pada biaya produksi dan inflasi. Bagi Indonesia, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, listrik, dan LPG. "Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp300 triliun, dampaknya juga ada defisit pembiayaan yang dibiayai dari APBN, khususnya pada tahun 2026 ini," ujarnya. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan EBT sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.   Yuliot menilai ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau merupakan fondasi bagi aktivitas ekonomi dan hilirisasi industri. Pengembangan EBT juga dinilai dapat membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses energi bagi masyarakat. Selain pengembangan EBT, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat kemandirian energi. Salah satunya dengan meningkatkan produksi minyak nasional dari sekitar 600.000 barel per hari saat ini menjadi sekitar 1 juta barel per hari pada 2030. Pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi gas menjadi sekitar 12 miliar kaki kubik per hari pada periode yang sama. Di sisi konsumsi, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik secara masif sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Yuliot mencatat penjualan kendaraan listrik pada 2025 meningkat sekitar 400 persen dibandingkan 2024. "Dengan adanya penggunaan kendaraan listrik secara masif, tentu ini merupakan hal yang menggembirakan, berarti terjadi pengurangan konsumsi untuk bahan bakar minyak," katanya. Pemerintah juga tengah mendorong penggunaan CNG sebagai substitusi LPG. Pasalnya, kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 9 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 1,6 juta ton. Dengan demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7,4 juta ton LPG. Yuliot menegaskan, penguatan ketahanan energi tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber energi. Pemerintah perlu membangun ekosistem energi yang mencakup peningkatan produksi energi domestik, pengembangan EBT, pembangunan infrastruktur, efisiensi konsumsi, hingga penguatan industri dalam negeri. "Ketahanan energi bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas kita bersama," pungkasnya.