Hal ini dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai meninjau dalam kunjungannya ke Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026. https://economy.okezone.com/read/2026/09/07/470/3240541/dari-huntap-hingga-infrastruktur-percepatan-pemulihan-pascabencana-di-sumutidhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/07/470/3240541/dari-huntap-hingga-infrastruktur-percepatan-pemulihan-pascabencana-di-sumuthttps://economy.okezone.com/read/2026/09/07/470/3240541/dari-huntap-hingga-infrastruktur-percepatan-pemulihan-pascabencana-di-sumutSenin 07 September 2026 09:26 WIBDani Jumadil AkhirPemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara (Sumut), mulai dari pembangunan hunian, pemulihan fasilitas pendidikan. (Foto: Okezone.com/PU)https://img.okezone.com/content/2026/09/07/470/3240541/huntara-eMup_large.jpgJAKARTA - Pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara (Sumut), mulai dari pembangunan hunian, pemulihan fasilitas pendidikan, konektivitas, dan pengendalian risiko bencana. Hal ini dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai meninjau dalam kunjungannya ke Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026. Di Sibolga, Wapres melihat perkembangan hunian tetap Aek Parombunan. Sementara di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, peninjauan dilakukan antara lain terhadap sekolah, hunian masyarakat, Sabo Dam Hutanabolon, serta Jembatan Garoga. Ekonom dan Akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menilai kunjungan pejabat pusat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi penting karena persoalan yang dihadapi daerah sudah lebih kompleks dibanding saat masa tanggap darurat. “Pejabat pusat seharusnya berfungsi sebagai pemecah hambatan lintas kewenangan dan memastikan keputusan pemerintah dapat dieksekusi lebih cepat.” kata Wahyu dalam keterangannya, Jakarta, Senin (7/9/2026). Menurutnya, Wapres dapat memainkan peran untuk mempertemukan persoalan di daerah dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikannya. Dia juga menilai arahan agar pemerintah daerah turun langsung, mengidentifikasi persoalan, dan memastikan setiap masalah memiliki penanggung jawab serta target penyelesaian merupakan hal yang penting. “Jadi, nilai sebuah kunjungan pejabat pusat sebenarnya bukan pada siapa yang datang, tetapi pada berapa banyak hambatan pemulihan yang dapat diselesaikan setelah kunjungan tersebut.” tambah Wahyu Menurut Wahyu, tantangan berikutnya adalah memastikan temuan selama kunjungan Wapres benar-benar masuk ke mekanisme tindak lanjut dan tidak berhenti sebagai agenda peninjauan. JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara (Sumut), mulai dari pembangunan hunian, pemulihan fasilitas pendidikan, konektivitas, dan pengendalian risiko bencana. Hal ini dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai meninjau dalam kunjungannya ke Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026. Di Sibolga, Wapres melihat perkembangan hunian tetap Aek Parombunan. Sementara di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, peninjauan dilakukan antara lain terhadap sekolah, hunian masyarakat, Sabo Dam Hutanabolon, serta Jembatan Garoga. Ekonom dan Akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menilai kunjungan pejabat pusat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi penting karena persoalan yang dihadapi daerah sudah lebih kompleks dibanding saat masa tanggap darurat. “Pejabat pusat seharusnya berfungsi sebagai pemecah hambatan lintas kewenangan dan memastikan keputusan pemerintah dapat dieksekusi lebih cepat.” kata Wahyu dalam keterangannya, Jakarta, Senin (7/9/2026). Menurutnya, Wapres dapat memainkan peran untuk mempertemukan persoalan di daerah dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikannya. Dia juga menilai arahan agar pemerintah daerah turun langsung, mengidentifikasi persoalan, dan memastikan setiap masalah memiliki penanggung jawab serta target penyelesaian merupakan hal yang penting. “Jadi, nilai sebuah kunjungan pejabat pusat sebenarnya bukan pada siapa yang datang, tetapi pada berapa banyak hambatan pemulihan yang dapat diselesaikan setelah kunjungan tersebut.” tambah Wahyu Menurut Wahyu, tantangan berikutnya adalah memastikan temuan selama kunjungan Wapres benar-benar masuk ke mekanisme tindak lanjut dan tidak berhenti sebagai agenda peninjauan.