Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan bantuan sosial (bansos) digital mulai dinikmati sekitar 50 juta masyarakat miskin pada awal 2027. https://economy.okezone.com/read/2026/09/10/320/3241285/luhut-targetkan-bansos-digital-bisa-dinikmati-di-2027idhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/10/320/3241285/luhut-targetkan-bansos-digital-bisa-dinikmati-di-2027https://economy.okezone.com/read/2026/09/10/320/3241285/luhut-targetkan-bansos-digital-bisa-dinikmati-di-2027Kamis 10 September 2026 16:27 WIBTangguh YudhaLuhut (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/09/10/320/3241285/luhut-yTL2_large.jpgJAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan bantuan sosial (bansos) digital mulai dinikmati sekitar 50 juta masyarakat miskin pada awal 2027. Luhut mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba pendistribusian bansos digital pada kuartal I 2027. Sebelum itu, pemerintah akan menyelesaikan penataan dan pemadanan data penerima bansos sepanjang 2026. "Kalau pendistribusian kita uji coba nanti pada kuartal satu tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Kan selama ini banyak sekali tadi 60 persen, 50 persen itu off target secara nasional, ya," ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026). Luhut menyebut penerima bansos digital nantinya akan mencakup masyarakat yang masuk dalam desil satu hingga lima. Ia juga memastikan peluncuran atau roll out digitalisasi bansos dilangsungkan pada pekan ketiga Oktober 2026 dengan target sekitar 80 persen proses digitalisasi dan penataan data telah dirampungkan. "Kemarin presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ungkapnya. Selain menyiapkan sistem digital, pemerintah juga turut menyiapkan mekanisme penggunaan dana bansos agar bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian kupon digital dengan penggunaan yang dibatasi.   "Kita masih mikir apakah nanti memberikan kupon sehingga tidak boleh judi online, jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam," ujarnya. Menurut Luhut, pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan. Digitalisasi bansos juga diharapkan membuat proses penyaluran lebih transparan dan mengurangi potensi kebocoran. "Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia," jelasnya. JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan bantuan sosial (bansos) digital mulai dinikmati sekitar 50 juta masyarakat miskin pada awal 2027. Luhut mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba pendistribusian bansos digital pada kuartal I 2027. Sebelum itu, pemerintah akan menyelesaikan penataan dan pemadanan data penerima bansos sepanjang 2026. "Kalau pendistribusian kita uji coba nanti pada kuartal satu tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Kan selama ini banyak sekali tadi 60 persen, 50 persen itu off target secara nasional, ya," ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026). Luhut menyebut penerima bansos digital nantinya akan mencakup masyarakat yang masuk dalam desil satu hingga lima. Ia juga memastikan peluncuran atau roll out digitalisasi bansos dilangsungkan pada pekan ketiga Oktober 2026 dengan target sekitar 80 persen proses digitalisasi dan penataan data telah dirampungkan. "Kemarin presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ungkapnya. Selain menyiapkan sistem digital, pemerintah juga turut menyiapkan mekanisme penggunaan dana bansos agar bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian kupon digital dengan penggunaan yang dibatasi.   "Kita masih mikir apakah nanti memberikan kupon sehingga tidak boleh judi online, jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam," ujarnya. Menurut Luhut, pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan. Digitalisasi bansos juga diharapkan membuat proses penyaluran lebih transparan dan mengurangi potensi kebocoran. "Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia," jelasnya.