Ara mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyetujui penambahan struktur birokrasi di kementeriannya. https://economy.okezone.com/read/2026/09/11/470/3241510/maruarar-datangi-menteri-panrb-ajukan-struktur-baru-percepat-program-perumahan-prabowoidhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/11/470/3241510/maruarar-datangi-menteri-panrb-ajukan-struktur-baru-percepat-program-perumahan-prabowohttps://economy.okezone.com/read/2026/09/11/470/3241510/maruarar-datangi-menteri-panrb-ajukan-struktur-baru-percepat-program-perumahan-prabowoJum'at 11 September 2026 18:07 WIBRohman Wibowo Maruarar Datangi Menteri PANRB Ajukan Struktur Baru, Percepat Program Perumahan Prabowo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/09/11/470/3241510/ara-1VaJ_large.jpgJAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyetujui penambahan struktur birokrasi di kementeriannya demi mempercepat target cetak dan bedah rumah nasional.  Langkah ekspansi kelembagaan ini diproyeksikan berimplikasi langsung pada penambahan kebutuhan pagu anggaran dan formasi kepegawaian. Lonjakan target pembangunan serta rehabilitasi hunian rakyat memaksa Kementerian PKP bergerak cepat menata formasi kelembagaan agar lebih responsif di lapangan. Maruarar memandang penambahan struktur unit kerja baru mutlak diperlukan agar eksekusi program tidak terhambat keterbatasan aparatur maupun kendala administrasi pembiayaan. "Tentu organisasinya ada syaratnya kalau mau dibentuk, mulai dari tahapannya, orangnya, sampai pembiayaannya. Kami menyusun organisasi secara efektif dan produktif untuk mengakomodir tugas yang makin berkembang," ujar Maruarar saat ditemui di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Jumat (11/9/2026). Dalam pertemuan antara Maruarar dan Menpan RB Rini Widyantini, Maruarar mengatakan diskusi soal rencana penambahan birokrasi di Kementerian PKP berlangsung terbuka. Kemenpan-RB disebut memberikan arahan regulasi serta pengelolaan kepegawaian secara jelas, termasuk tata cara menjaga integritas. Sebaliknya, PKP membeberkan jalannya birokrasi sejauh ini. Dia mencontohkan, pembentukan pos strategis seperti direktur strategi di tingkat direktorat jenderal sebelumnya telah terbukti membuahkan hasil nyata lewat peluncuran skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan subsidi bunga plafon hingga Rp20 miliar untuk pelaku UMKM toko bangunan dan pengembang lokal, serta pinjaman tanpa jaminan di bawah Rp100 juta dengan bunga rendah.   Menanggapi usulan penataan kelembagaan tersebut, Kemenpan-RB menyatakan komitmennya dalam mengkaji restrukturisasi organisasi guna mengimbangi target perumahan yang dibebankan kepada kementerian anyar itu. Penyesuaian organisasi ini diproyeksikan membawa implikasi pada kebutuhan belanja pegawai dan operasional menyusul besarnya mandat dari presiden. "Kementerian ini mendapatkan tugas yang luar biasa dari Bapak Presiden, sehingga perlu ada penguatan-penguatan. Kami membicarakan beberapa perubahan yang tentunya dalam kerangka peningkatan layanan kepada masyarakat," kata Rini. Rini menjelaskan, sejak hampir dua tahun lalu pihaknya telah bersama-sama merancang desain organisasi agar strategi presiden di sektor perumahan dapat dieksekusi secara solid. "Dan hari ini beliau (Maruarar) datang ke tempat saya untuk membicarakan ada beberapa perubahan-perubahan yang tentunya dalam kerangka peningkatan layanan kepada masyarakat," urai Rini Sementara, Ara menekankan soal penguatan kelembagaan di Kementerian PKP mendesak direalisasikan karena target fisik hunian melonjak drastis, serta adanya amanah pengelolaan aset tanah hibah skala besar, seperti lahan 30 hektare dari Lippo di Sukabumi, 45 hektare dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Depok, serta 3 hektare dari Kementerian Hukum di Tangerang yang prosesnya dikonsultasikan bersama Menteri Hukum dan Kepala Badan Pengaturan BUMN. Kenaikan volume pekerjaan perumahan rakyat tercermin dari target pembenahan fisik rumah tidak layak huni yang melesat tajam dalam setahun terakhir. Kondisi ini membuat Kementerian PKP membutuhkan mesin birokrasi yang jauh lebih berdaya jangkau luas untuk menyalurkan bantuan perbaikan rumah secara presisi. "Tahun lalu hanya 45 ribu rumah yang dibedah, sedangkan tahun ini mencapai 400 ribu rumah, sehingga ini bukan deret tambah melainkan deret kali. Tentu memerlukan suatu strategi yang berbeda untuk menghadapi situasi ini," kata Maruarar. Rencana penambahan birokrasi ini berjalan beriringan dengan postur fiskal kementerian. Berdasarkan data resmi Kementerian PKP dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2027 semula ditetapkan sebesar Rp11,77 triliun melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas per 5 Agustus 2026.  Dari angka tersebut, sebesar Rp914 miliar dialokasikan untuk dukungan manajemen, sementara Rp10,85 triliun untuk program perumahan. Namun, untuk merealisasikan target pembangunan dan renovasi 2,08 juta unit rumah pada 2027 yang membutuhkan dana total Rp106 triliun, Kementerian PKP telah mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp94,23 triliun kepada DPR RI. Di sisi lain, serapan anggaran Kementerian PKP per 1 September 2026 telah terealisasi sebesar Rp3,78 triliun atau 36,64 persen dari pagu non-Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp10,30 triliun (atau Rp12,52 triliun setelah ditambah ABT pascabencana). Untuk capaian fisik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, per awal September 2026 telah rampung sebanyak 131.689 unit atau 33,37 persen dari target 400 ribu unit tahun ini, dengan target serapan akhir tahun dipatok menembus 97 persen, naik dari realisasi 96 persen pada 2025.   Kendati usulan penguatan birokrasi telah disepakati dari segi substansi urgensi, Kemenpan-RB masih mematangkan formulasi teknisnya agar postur baru tetap ramping namun bertenaga. Koordinasi lintas instansi dipastikan terus berlanjut guna merumuskan batas kewenangan unit-unit baru yang akan dibentuk. "Memang belum ada keputusan yang sangat final, tapi kita sudah ada kesepakatan untuk memperbaiki layanan-layanan dan lebih memberdayakan pelaksanaan Kementerian Perumahan," ungkap Rini. Ara menitikberatkan pihaknya memastikan seluruh catatan regulasi dari Kemenpan-RB segera dituntaskan jajaran teknis internal sebagai dasar pengajuan formasi dan penyesuaian belanja kelembagaan. Penataan ini ditargetkan tuntas dalam waktu dekat agar akselerasi pembangunan tiga juta rumah rakyat tidak tertahan kendala administrasi. "Tadi semua kami konsultasikan dengan sangat lengkap kepada Ibu Menteri dan informasinya sangat jelas. Nanti akan ditindaklanjuti jajaran teknis kami demi mengakomodir organisasi dan tugas yang makin berkembang," kata Ara. JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyetujui penambahan struktur birokrasi di kementeriannya demi mempercepat target cetak dan bedah rumah nasional.  Langkah ekspansi kelembagaan ini diproyeksikan berimplikasi langsung pada penambahan kebutuhan pagu anggaran dan formasi kepegawaian. Lonjakan target pembangunan serta rehabilitasi hunian rakyat memaksa Kementerian PKP bergerak cepat menata formasi kelembagaan agar lebih responsif di lapangan. Maruarar memandang penambahan struktur unit kerja baru mutlak diperlukan agar eksekusi program tidak terhambat keterbatasan aparatur maupun kendala administrasi pembiayaan. "Tentu organisasinya ada syaratnya kalau mau dibentuk, mulai dari tahapannya, orangnya, sampai pembiayaannya. Kami menyusun organisasi secara efektif dan produktif untuk mengakomodir tugas yang makin berkembang," ujar Maruarar saat ditemui di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Jumat (11/9/2026). Dalam pertemuan antara Maruarar dan Menpan RB Rini Widyantini, Maruarar mengatakan diskusi soal rencana penambahan birokrasi di Kementerian PKP berlangsung terbuka. Kemenpan-RB disebut memberikan arahan regulasi serta pengelolaan kepegawaian secara jelas, termasuk tata cara menjaga integritas. Sebaliknya, PKP membeberkan jalannya birokrasi sejauh ini. Dia mencontohkan, pembentukan pos strategis seperti direktur strategi di tingkat direktorat jenderal sebelumnya telah terbukti membuahkan hasil nyata lewat peluncuran skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan subsidi bunga plafon hingga Rp20 miliar untuk pelaku UMKM toko bangunan dan pengembang lokal, serta pinjaman tanpa jaminan di bawah Rp100 juta dengan bunga rendah.   Menanggapi usulan penataan kelembagaan tersebut, Kemenpan-RB menyatakan komitmennya dalam mengkaji restrukturisasi organisasi guna mengimbangi target perumahan yang dibebankan kepada kementerian anyar itu. Penyesuaian organisasi ini diproyeksikan membawa implikasi pada kebutuhan belanja pegawai dan operasional menyusul besarnya mandat dari presiden. "Kementerian ini mendapatkan tugas yang luar biasa dari Bapak Presiden, sehingga perlu ada penguatan-penguatan. Kami membicarakan beberapa perubahan yang tentunya dalam kerangka peningkatan layanan kepada masyarakat," kata Rini. Rini menjelaskan, sejak hampir dua tahun lalu pihaknya telah bersama-sama merancang desain organisasi agar strategi presiden di sektor perumahan dapat dieksekusi secara solid. "Dan hari ini beliau (Maruarar) datang ke tempat saya untuk membicarakan ada beberapa perubahan-perubahan yang tentunya dalam kerangka peningkatan layanan kepada masyarakat," urai Rini Sementara, Ara menekankan soal penguatan kelembagaan di Kementerian PKP mendesak direalisasikan karena target fisik hunian melonjak drastis, serta adanya amanah pengelolaan aset tanah hibah skala besar, seperti lahan 30 hektare dari Lippo di Sukabumi, 45 hektare dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Depok, serta 3 hektare dari Kementerian Hukum di Tangerang yang prosesnya dikonsultasikan bersama Menteri Hukum dan Kepala Badan Pengaturan BUMN. Kenaikan volume pekerjaan perumahan rakyat tercermin dari target pembenahan fisik rumah tidak layak huni yang melesat tajam dalam setahun terakhir. Kondisi ini membuat Kementerian PKP membutuhkan mesin birokrasi yang jauh lebih berdaya jangkau luas untuk menyalurkan bantuan perbaikan rumah secara presisi. "Tahun lalu hanya 45 ribu rumah yang dibedah, sedangkan tahun ini mencapai 400 ribu rumah, sehingga ini bukan deret tambah melainkan deret kali. Tentu memerlukan suatu strategi yang berbeda untuk menghadapi situasi ini," kata Maruarar. Rencana penambahan birokrasi ini berjalan beriringan dengan postur fiskal kementerian. Berdasarkan data resmi Kementerian PKP dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2027 semula ditetapkan sebesar Rp11,77 triliun melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas per 5 Agustus 2026.  Dari angka tersebut, sebesar Rp914 miliar dialokasikan untuk dukungan manajemen, sementara Rp10,85 triliun untuk program perumahan. Namun, untuk merealisasikan target pembangunan dan renovasi 2,08 juta unit rumah pada 2027 yang membutuhkan dana total Rp106 triliun, Kementerian PKP telah mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp94,23 triliun kepada DPR RI. Di sisi lain, serapan anggaran Kementerian PKP per 1 September 2026 telah terealisasi sebesar Rp3,78 triliun atau 36,64 persen dari pagu non-Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp10,30 triliun (atau Rp12,52 triliun setelah ditambah ABT pascabencana). Untuk capaian fisik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, per awal September 2026 telah rampung sebanyak 131.689 unit atau 33,37 persen dari target 400 ribu unit tahun ini, dengan target serapan akhir tahun dipatok menembus 97 persen, naik dari realisasi 96 persen pada 2025.   Kendati usulan penguatan birokrasi telah disepakati dari segi substansi urgensi, Kemenpan-RB masih mematangkan formulasi teknisnya agar postur baru tetap ramping namun bertenaga. Koordinasi lintas instansi dipastikan terus berlanjut guna merumuskan batas kewenangan unit-unit baru yang akan dibentuk. "Memang belum ada keputusan yang sangat final, tapi kita sudah ada kesepakatan untuk memperbaiki layanan-layanan dan lebih memberdayakan pelaksanaan Kementerian Perumahan," ungkap Rini. Ara menitikberatkan pihaknya memastikan seluruh catatan regulasi dari Kemenpan-RB segera dituntaskan jajaran teknis internal sebagai dasar pengajuan formasi dan penyesuaian belanja kelembagaan. Penataan ini ditargetkan tuntas dalam waktu dekat agar akselerasi pembangunan tiga juta rumah rakyat tidak tertahan kendala administrasi. "Tadi semua kami konsultasikan dengan sangat lengkap kepada Ibu Menteri dan informasinya sangat jelas. Nanti akan ditindaklanjuti jajaran teknis kami demi mengakomodir organisasi dan tugas yang makin berkembang," kata Ara.