Penggunaan desil sebagai penentu seseorang tergolong mampu atau tidak dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan. https://economy.okezone.com/read/2026/09/13/320/3241736/jangan-jadikan-desil-sebagai-penentu-bansos-ini-alasannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/13/320/3241736/jangan-jadikan-desil-sebagai-penentu-bansos-ini-alasannyahttps://economy.okezone.com/read/2026/09/13/320/3241736/jangan-jadikan-desil-sebagai-penentu-bansos-ini-alasannyaMinggu 13 September 2026 13:06 WIBFeby NovaliusMasyarakat perlu mengetahui posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2026/09/13/320/3241736/bansos-Tjqu_large.pngJAKARTA - Masyarakat perlu mengetahui posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) karena kategori tersebut semakin banyak digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Namun, penggunaan desil sebagai penentu seseorang tergolong mampu atau tidak dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai desil pada dasarnya hanya menunjukkan posisi relatif kesejahteraan seseorang atau keluarga dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, desil tidak tepat jika digunakan secara langsung untuk menentukan seseorang masuk kategori kaya atau miskin. "Ketika desil dijadikan suatu kriteria seseorang untuk tidak dapat bantuan, menurut saya di sinilah ketidakadilannya," kata Achmad dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Minggu (13/9/2026). Desil Makin Penting bagi Masyarakat Achmad mengatakan istilah desil sebenarnya sudah cukup dikenal masyarakat, terutama penerima bantuan sosial (bansos). Masyarakat yang menerima bansos, Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan lainnya sudah terbiasa dengan kategori desil 1 sampai 5. Bahkan, masyarakat dapat mengetahui posisi desilnya melalui layanan pemerintah dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurut Achmad, masyarakat perlu mengetahui posisi desil masing-masing karena kategori tersebut kini semakin berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk bantuan energi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Kalau dalam kebijakan baru seseorang menerima atau tidak menerima, dalam hal ini bantuan energi, maka semua orang harus aware, harus mengetahui posisi dia di desil berapa," ujarnya. Masalah Muncul Saat Desil Jadi Penentu Bantuan Achmad menilai persoalan muncul ketika desil tidak lagi digunakan sekadar untuk menggambarkan posisi relatif kesejahteraan, tetapi menjadi dasar untuk menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bantuan. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menjadi kesalahan secara konseptual karena desil memang dirancang untuk membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok dengan ukuran yang relatif sama, bukan secara langsung menetapkan batas antara masyarakat miskin dan kaya. "Ini menjadikan data sosial ekonomi nasional sebagai alat untuk memutus seseorang dianggap mampu atau tidak, sesuatu yang menurut saya konseptual error," katanya. Desil Bukan Ukuran Mutlak Kaya atau Miskin Achmad menjelaskan, secara sederhana, desil membagi penduduk atau keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok paling tinggi. Dengan konsep tersebut, seseorang yang berada di desil tertentu belum tentu secara otomatis dapat dikategorikan sebagai orang kaya atau miskin secara mutlak. "Desil by definition hanya membagi jumlah penduduk atau keluarga dengan box yang sama, dalam hal ini 10 bagian setiap desil," jelasnya. Karena itu, Achmad mengingatkan pemerintah agar berhati-hati apabila menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan masyarakat menerima bantuan. Masyarakat Diminta Mengetahui Desilnya Di tengah penggunaan data sosial ekonomi dalam berbagai kebijakan, Achmad menilai masyarakat perlu mengetahui posisi desil masing-masing. Hal itu penting karena status desil dapat berkaitan dengan akses terhadap sejumlah program bantuan pemerintah. Menurutnya, pemerintah juga telah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengecek data tersebut dengan memasukkan NIK. "Jadi kalau menurut saya semua orang harus mengetahui dia desil berapa," ujarnya. JAKARTA - Masyarakat perlu mengetahui posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) karena kategori tersebut semakin banyak digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Namun, penggunaan desil sebagai penentu seseorang tergolong mampu atau tidak dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai desil pada dasarnya hanya menunjukkan posisi relatif kesejahteraan seseorang atau keluarga dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, desil tidak tepat jika digunakan secara langsung untuk menentukan seseorang masuk kategori kaya atau miskin. "Ketika desil dijadikan suatu kriteria seseorang untuk tidak dapat bantuan, menurut saya di sinilah ketidakadilannya," kata Achmad dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Minggu (13/9/2026). Desil Makin Penting bagi Masyarakat Achmad mengatakan istilah desil sebenarnya sudah cukup dikenal masyarakat, terutama penerima bantuan sosial (bansos). Masyarakat yang menerima bansos, Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan lainnya sudah terbiasa dengan kategori desil 1 sampai 5. Bahkan, masyarakat dapat mengetahui posisi desilnya melalui layanan pemerintah dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurut Achmad, masyarakat perlu mengetahui posisi desil masing-masing karena kategori tersebut kini semakin berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk bantuan energi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Kalau dalam kebijakan baru seseorang menerima atau tidak menerima, dalam hal ini bantuan energi, maka semua orang harus aware, harus mengetahui posisi dia di desil berapa," ujarnya. Masalah Muncul Saat Desil Jadi Penentu Bantuan Achmad menilai persoalan muncul ketika desil tidak lagi digunakan sekadar untuk menggambarkan posisi relatif kesejahteraan, tetapi menjadi dasar untuk menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bantuan. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menjadi kesalahan secara konseptual karena desil memang dirancang untuk membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok dengan ukuran yang relatif sama, bukan secara langsung menetapkan batas antara masyarakat miskin dan kaya. "Ini menjadikan data sosial ekonomi nasional sebagai alat untuk memutus seseorang dianggap mampu atau tidak, sesuatu yang menurut saya konseptual error," katanya. Desil Bukan Ukuran Mutlak Kaya atau Miskin Achmad menjelaskan, secara sederhana, desil membagi penduduk atau keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok paling tinggi. Dengan konsep tersebut, seseorang yang berada di desil tertentu belum tentu secara otomatis dapat dikategorikan sebagai orang kaya atau miskin secara mutlak. "Desil by definition hanya membagi jumlah penduduk atau keluarga dengan box yang sama, dalam hal ini 10 bagian setiap desil," jelasnya. Karena itu, Achmad mengingatkan pemerintah agar berhati-hati apabila menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan masyarakat menerima bantuan. Masyarakat Diminta Mengetahui Desilnya Di tengah penggunaan data sosial ekonomi dalam berbagai kebijakan, Achmad menilai masyarakat perlu mengetahui posisi desil masing-masing. Hal itu penting karena status desil dapat berkaitan dengan akses terhadap sejumlah program bantuan pemerintah. Menurutnya, pemerintah juga telah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengecek data tersebut dengan memasukkan NIK. "Jadi kalau menurut saya semua orang harus mengetahui dia desil berapa," ujarnya.