Kemenhub membuka posko terpadu untuk memperkuat koordinasi pencarian, evakuasi, dan pendataan korban kecelakaan KMP Virgo Transport. https://economy.okezone.com/read/2026/09/14/320/3241897/kecelakaan-kapal-virgo-terbalik-di-laut-jawa-menhub-prioritaskan-pencarian-138-penumpangidhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/14/320/3241897/kecelakaan-kapal-virgo-terbalik-di-laut-jawa-menhub-prioritaskan-pencarian-138-penumpanghttps://economy.okezone.com/read/2026/09/14/320/3241897/kecelakaan-kapal-virgo-terbalik-di-laut-jawa-menhub-prioritaskan-pencarian-138-penumpangSenin 14 September 2026 10:46 WIBIqbal Dwi PurnamaKecelakaan Kapal Virgo Terbalik di Laut Jawa, Menhub Prioritaskan Pencarian 138 Penumpang (Foto: Kemenhub)https://img.okezone.com/content/2026/09/14/320/3241897/menhub-UWMp_large.jpgJAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka posko terpadu di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk memperkuat koordinasi pencarian, evakuasi, dan pendataan korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, posko tersebut dibuka untuk mempermudah koordinasi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi kemanusiaan, termasuk proses pendataan penumpang yang telah dievakuasi maupun yang masih dalam pencarian. "Kami berharap seluruh proses dapat berjalan dengan lancar dan bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarga, diharapkan segera melaporkan informasi tersebut kepada petugas posko," ujar Dudy dalam konferensi keterangan resmi, Jakarta, Senin (14/9/2026). Berdasarkan data manifest, KMP Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang. Hingga Minggu sore, Basarnas telah mengevakuasi 107 korban selamat dan menemukan enam korban meninggal dunia. Sementara itu, 136 orang masih dalam proses pencarian. Dudy menegaskan pencarian dan penyelamatan korban menjadi prioritas pemerintah. Dia meminta seluruh jajaran dan pihak terkait mengerahkan upaya maksimal untuk menemukan penumpang dan awak kapal yang masih belum diketahui keberadaannya.   Kemenhub mengapresiasi keterlibatan Basarnas, TNI/Polri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tenaga kesehatan, operator kapal, Pelindo, serta unsur terkait lainnya dalam operasi pencarian dan evakuasi. Sementara itu, penyebab kecelakaan KMP Virgo Transport 8 masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Pemerintah meminta masyarakat tidak berspekulasi dan memberikan kesempatan kepada KNKT untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan berbasis fakta. JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka posko terpadu di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk memperkuat koordinasi pencarian, evakuasi, dan pendataan korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, posko tersebut dibuka untuk mempermudah koordinasi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi kemanusiaan, termasuk proses pendataan penumpang yang telah dievakuasi maupun yang masih dalam pencarian. "Kami berharap seluruh proses dapat berjalan dengan lancar dan bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarga, diharapkan segera melaporkan informasi tersebut kepada petugas posko," ujar Dudy dalam konferensi keterangan resmi, Jakarta, Senin (14/9/2026). Berdasarkan data manifest, KMP Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang. Hingga Minggu sore, Basarnas telah mengevakuasi 107 korban selamat dan menemukan enam korban meninggal dunia. Sementara itu, 136 orang masih dalam proses pencarian. Dudy menegaskan pencarian dan penyelamatan korban menjadi prioritas pemerintah. Dia meminta seluruh jajaran dan pihak terkait mengerahkan upaya maksimal untuk menemukan penumpang dan awak kapal yang masih belum diketahui keberadaannya.   Kemenhub mengapresiasi keterlibatan Basarnas, TNI/Polri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tenaga kesehatan, operator kapal, Pelindo, serta unsur terkait lainnya dalam operasi pencarian dan evakuasi. Sementara itu, penyebab kecelakaan KMP Virgo Transport 8 masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Pemerintah meminta masyarakat tidak berspekulasi dan memberikan kesempatan kepada KNKT untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan berbasis fakta.