Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu kendala masyarakat saat hendak mencairkan bantuan hingga Rp600.000 pada September 2026. https://economy.okezone.com/read/2026/09/15/320/3242074/ktp-tak-terdaftar-ini-cara-cairkan-blt-rp600-ribuidhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/15/320/3242074/ktp-tak-terdaftar-ini-cara-cairkan-blt-rp600-ribuhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/15/320/3242074/ktp-tak-terdaftar-ini-cara-cairkan-blt-rp600-ribuSelasa 15 September 2026 07:30 WIBTaufik FajarBLT (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/09/14/320/3242074/blt-cLhr_large.jpgJAKARTA - Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu kendala masyarakat saat hendak mencairkan bantuan hingga Rp600.000 pada September 2026. Masyarakat yang merasa memenuhi syarat sebagai penerima bantuan tetapi nama atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak muncul dalam sistem perlu memastikan validitas data kependudukan dan mengajukan usulan penerima bantuan. Pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako pada September 2026. Penyaluran tersebut memasuki tahap III untuk periode Juli-September 2026. Penerima bantuan dapat mengecek status kepesertaan menggunakan data KTP melalui situs Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos). Jika terdaftar dan memenuhi kriteria, penerima dapat memperoleh bantuan sesuai jenis program dan kategori penerimanya. Namun, jika KTP atau NIK tidak terdaftar, bantuan tidak dapat langsung dicairkan. Penyaluran PKH dan BPNT dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah. KTP Tidak Terdaftar, Apa yang Harus Dilakukan? Masyarakat yang merasa memenuhi syarat sebagai keluarga kurang mampu tetapi belum terdaftar sebagai penerima bansos dapat melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki atau mengusulkan data. 1. Pastikan data Dukcapil valid Langkah pertama adalah memastikan KTP dan Kartu Keluarga (KK) masih aktif serta data kependudukan telah sesuai. Masyarakat dapat melakukan pengecekan dan pemutakhiran data melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.   Data kependudukan yang tidak valid atau belum sinkron dapat menyebabkan proses verifikasi penerima bantuan mengalami kendala. 2. Ajukan usulan melalui aplikasi Cek Bansos Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan melalui menu Daftar Usulan. Masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila terdapat data penerima yang dinilai tidak sesuai. pesyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan melalui menu Daftar Usulan. Masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila terdapat data penerima yang dinilai tidak sesuai. Rincian Bantuan PKH Besaran bantuan PKH berbeda berdasarkan kategori penerima. Untuk satu tahap penyaluran, rinciannya sebagai berikut: Ibu hamil: Rp750.000 per tahap. Anak usia dini: Rp750.000 per tahap. Siswa SD: Rp225.000 per tahap. Siswa SMP: Rp375.000 per tahap. Siswa SMA: Rp500.000 per tahap. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap. Artinya, nominal Rp600.000 pada PKH tidak diterima oleh seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melainkan sesuai kategori penerima yang telah ditetapkan. Baca selengkapnya: KTP Tidak Terdaftar, Bagaimana Cara Cairkan BLT Rp600 Ribu? JAKARTA - Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu kendala masyarakat saat hendak mencairkan bantuan hingga Rp600.000 pada September 2026. Masyarakat yang merasa memenuhi syarat sebagai penerima bantuan tetapi nama atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak muncul dalam sistem perlu memastikan validitas data kependudukan dan mengajukan usulan penerima bantuan. Pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako pada September 2026. Penyaluran tersebut memasuki tahap III untuk periode Juli-September 2026. Penerima bantuan dapat mengecek status kepesertaan menggunakan data KTP melalui situs Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos). Jika terdaftar dan memenuhi kriteria, penerima dapat memperoleh bantuan sesuai jenis program dan kategori penerimanya. Namun, jika KTP atau NIK tidak terdaftar, bantuan tidak dapat langsung dicairkan. Penyaluran PKH dan BPNT dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah. KTP Tidak Terdaftar, Apa yang Harus Dilakukan? Masyarakat yang merasa memenuhi syarat sebagai keluarga kurang mampu tetapi belum terdaftar sebagai penerima bansos dapat melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki atau mengusulkan data. 1. Pastikan data Dukcapil valid Langkah pertama adalah memastikan KTP dan Kartu Keluarga (KK) masih aktif serta data kependudukan telah sesuai. Masyarakat dapat melakukan pengecekan dan pemutakhiran data melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.   Data kependudukan yang tidak valid atau belum sinkron dapat menyebabkan proses verifikasi penerima bantuan mengalami kendala. 2. Ajukan usulan melalui aplikasi Cek Bansos Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan melalui menu Daftar Usulan. Masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila terdapat data penerima yang dinilai tidak sesuai. pesyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan melalui menu Daftar Usulan. Masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila terdapat data penerima yang dinilai tidak sesuai. Rincian Bantuan PKH Besaran bantuan PKH berbeda berdasarkan kategori penerima. Untuk satu tahap penyaluran, rinciannya sebagai berikut: Ibu hamil: Rp750.000 per tahap. Anak usia dini: Rp750.000 per tahap. Siswa SD: Rp225.000 per tahap. Siswa SMP: Rp375.000 per tahap. Siswa SMA: Rp500.000 per tahap. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap. Artinya, nominal Rp600.000 pada PKH tidak diterima oleh seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melainkan sesuai kategori penerima yang telah ditetapkan. Baca selengkapnya: KTP Tidak Terdaftar, Bagaimana Cara Cairkan BLT Rp600 Ribu?