Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait pemeringkatan desil. https://economy.okezone.com/read/2026/09/18/320/3242766/gaji-rp30-ribu-sehari-buruh-pengupas-bawang-keluhkan-masuk-desil-6idhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/18/320/3242766/gaji-rp30-ribu-sehari-buruh-pengupas-bawang-keluhkan-masuk-desil-6https://economy.okezone.com/read/2026/09/18/320/3242766/gaji-rp30-ribu-sehari-buruh-pengupas-bawang-keluhkan-masuk-desil-6Jum'at 18 September 2026 10:02 WIBBinti MufaridaMenteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima ratusan warga yang berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial. (Foto: Okezone.com/Kemensos)https://img.okezone.com/content/2026/09/18/320/3242766/desil-KrAx_large.jpgJAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima ratusan warga yang berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait pemeringkatan desil. Satu per satu warga kemudian diberi kesempatan untuk berbicara langsung. Persoalan yang disampaikan beragam, mulai dari warga yang merasa desilnya terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi ekonomi sebenarnya, pernah menerima bantuan tetapi tidak lagi mendapatkannya, hingga warga yang telah mengajukan pembaruan melalui RT, RW, kelurahan, dan dinas sosial, tetapi belum melihat perubahan. Mardiana, misalnya. Buruh pengupas bawang yang menghidupi tiga anak itu mengaku tercatat dalam desil 6. Dari pekerjaannya, ia mengatakan memperoleh sekitar Rp30 ribu sehari. “Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak,” kata Mardiana kepada Gus Ipul, Jumat (18/9/2026). Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih, Jakarta Barat, menceritakan bahwa dirinya telah tinggal di rusun tersebut selama sekitar 14 tahun dan mengaku belum pernah menerima bantuan. Ia kini berhenti berdagang karena harus merawat suaminya yang mengalami stroke. “Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu,” kata Sri. Ada pula Julia yang khawatir desil keluarganya yang berada pada rentang 6–10 akan berdampak terhadap akses pendidikan anaknya. “Saya takutnya memengaruhi KJP anak-anak saya. Anak saya tahun depan mau melanjutkan kuliah. Kalau desilnya tinggi bagaimana, Pak?” tanya Julia. Juru Bicara KWJK Dea Melrisa mengatakan mereka tidak datang hanya membawa keluhan. Mereka juga membawa kajian akademik serta sekitar 2.500 data warga yang dikumpulkan dari posko pengaduan. Data tersebut, menurut Dea, mencakup warga dengan beragam persoalan, mulai dari desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi hingga warga yang belum terdaftar dalam DTSEN. “Dari posko yang telah kita buka, ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSEN,” kata Dea. Dea meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada warga yang sempat memegang mikrofon dan berbicara dalam dialog. “Tidak hanya Ibu dan Bapak yang tadi ngomong megang mikrofon, tapi semua data yang kami pegang itu juga harus diberikan perubahan,” ujarnya. JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima ratusan warga yang berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait pemeringkatan desil. Satu per satu warga kemudian diberi kesempatan untuk berbicara langsung. Persoalan yang disampaikan beragam, mulai dari warga yang merasa desilnya terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi ekonomi sebenarnya, pernah menerima bantuan tetapi tidak lagi mendapatkannya, hingga warga yang telah mengajukan pembaruan melalui RT, RW, kelurahan, dan dinas sosial, tetapi belum melihat perubahan. Mardiana, misalnya. Buruh pengupas bawang yang menghidupi tiga anak itu mengaku tercatat dalam desil 6. Dari pekerjaannya, ia mengatakan memperoleh sekitar Rp30 ribu sehari. “Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak,” kata Mardiana kepada Gus Ipul, Jumat (18/9/2026). Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih, Jakarta Barat, menceritakan bahwa dirinya telah tinggal di rusun tersebut selama sekitar 14 tahun dan mengaku belum pernah menerima bantuan. Ia kini berhenti berdagang karena harus merawat suaminya yang mengalami stroke. “Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu,” kata Sri. Ada pula Julia yang khawatir desil keluarganya yang berada pada rentang 6–10 akan berdampak terhadap akses pendidikan anaknya. “Saya takutnya memengaruhi KJP anak-anak saya. Anak saya tahun depan mau melanjutkan kuliah. Kalau desilnya tinggi bagaimana, Pak?” tanya Julia. Juru Bicara KWJK Dea Melrisa mengatakan mereka tidak datang hanya membawa keluhan. Mereka juga membawa kajian akademik serta sekitar 2.500 data warga yang dikumpulkan dari posko pengaduan. Data tersebut, menurut Dea, mencakup warga dengan beragam persoalan, mulai dari desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi hingga warga yang belum terdaftar dalam DTSEN. “Dari posko yang telah kita buka, ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSEN,” kata Dea. Dea meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada warga yang sempat memegang mikrofon dan berbicara dalam dialog. “Tidak hanya Ibu dan Bapak yang tadi ngomong megang mikrofon, tapi semua data yang kami pegang itu juga harus diberikan perubahan,” ujarnya.