Pemerintah mengarahkan bansos tersebut untuk diberikan dalam bentuk tunai. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penggunaan kupon untuk mengatur pemanfaatan bantuan. https://economy.okezone.com/read/2026/09/19/320/3242435/mekanisme-penyaluran-blt-rp5-4-juta-bisa-pakai-kupon-agar-tepat-sasaranidhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/19/320/3242435/mekanisme-penyaluran-blt-rp5-4-juta-bisa-pakai-kupon-agar-tepat-sasaranhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/19/320/3242435/mekanisme-penyaluran-blt-rp5-4-juta-bisa-pakai-kupon-agar-tepat-sasaranSabtu 19 September 2026 15:01 WIBFeby NovaliusPemerintah menyiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp5,4 juta per keluarga. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2026/09/16/320/3242435/bansos-ITX4_large.jpgJAKARTA – Pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp5,4 juta per keluarga. Namun, pemerintah masih merancang mekanisme penyaluran agar dana bantuan digunakan sesuai kebutuhan penerima dan tidak disalahgunakan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mengarahkan bansos tersebut untuk diberikan dalam bentuk tunai. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penggunaan kupon untuk mengatur pemanfaatan bantuan. “Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujar Luhut. Luhut mengatakan pemerintah masih menghitung besaran bantuan yang akan diberikan. Berdasarkan perhitungan sementara, nilai bansos dapat mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga. Namun, nominal tersebut belum final karena masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. “Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya. Data Penerima Masih Diverifikasi Pemerintah saat ini masih mengolah dan memutakhirkan data untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bansos. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga mengembangkan sistem digital dengan mengintegrasikan data penerima dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Selain integrasi data kependudukan, pemerintah akan menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dalam proses verifikasi penerima. Masyarakat yang telah memenuhi kriteria akan menerima bantuan melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, warga yang merasa berhak tetapi belum menerima bantuan nantinya dapat mengajukan sanggah. “Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut. BLT Rp5,4 Juta Belum Cair pada 2026 Pemerintah belum menetapkan tanggal pencairan bansos tunai tersebut. Luhut mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan data selesai pada akhir 2026 dan uji coba penyaluran dilakukan pada kuartal I-II 2027. Dengan demikian, bansos tunai yang nilainya diperkirakan mencapai Rp5,4 juta per keluarga tersebut belum menjadi bantuan yang cair pada 2026. Pemerintah masih menyiapkan sistem, memutakhirkan data penerima, serta menguji mekanisme penyaluran sebelum diterapkan secara lebih luas. Luhut mengatakan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap agar pemerintah dapat mengevaluasi hasil uji coba. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mengurangi risiko bantuan diterima masyarakat yang tidak memenuhi kriteria. JAKARTA – Pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp5,4 juta per keluarga. Namun, pemerintah masih merancang mekanisme penyaluran agar dana bantuan digunakan sesuai kebutuhan penerima dan tidak disalahgunakan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mengarahkan bansos tersebut untuk diberikan dalam bentuk tunai. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penggunaan kupon untuk mengatur pemanfaatan bantuan. “Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujar Luhut. Luhut mengatakan pemerintah masih menghitung besaran bantuan yang akan diberikan. Berdasarkan perhitungan sementara, nilai bansos dapat mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga. Namun, nominal tersebut belum final karena masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. “Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya. Data Penerima Masih Diverifikasi Pemerintah saat ini masih mengolah dan memutakhirkan data untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bansos. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga mengembangkan sistem digital dengan mengintegrasikan data penerima dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Selain integrasi data kependudukan, pemerintah akan menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dalam proses verifikasi penerima. Masyarakat yang telah memenuhi kriteria akan menerima bantuan melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, warga yang merasa berhak tetapi belum menerima bantuan nantinya dapat mengajukan sanggah. “Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut. BLT Rp5,4 Juta Belum Cair pada 2026 Pemerintah belum menetapkan tanggal pencairan bansos tunai tersebut. Luhut mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan data selesai pada akhir 2026 dan uji coba penyaluran dilakukan pada kuartal I-II 2027. Dengan demikian, bansos tunai yang nilainya diperkirakan mencapai Rp5,4 juta per keluarga tersebut belum menjadi bantuan yang cair pada 2026. Pemerintah masih menyiapkan sistem, memutakhirkan data penerima, serta menguji mekanisme penyaluran sebelum diterapkan secara lebih luas. Luhut mengatakan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap agar pemerintah dapat mengevaluasi hasil uji coba. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mengurangi risiko bantuan diterima masyarakat yang tidak memenuhi kriteria.