Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN harus digunakan sebagai instrumen penggerak roda perekonomian. Sehingga perlu mempertajam belanja ketimbang potong anggaran di sana sini. https://economy.okezone.com/read/2026/09/23/320/3243768/suahasil-apbn-harus-terus-pertajam-belanja-bukan-sekedar-potong-anggaran-nbspidhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/23/320/3243768/suahasil-apbn-harus-terus-pertajam-belanja-bukan-sekedar-potong-anggaran-nbsphttps://economy.okezone.com/read/2026/09/23/320/3243768/suahasil-apbn-harus-terus-pertajam-belanja-bukan-sekedar-potong-anggaran-nbspRabu 23 September 2026 17:05 WIBIqbal Dwi PurnamaMenkeu Suahasil (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/09/23/320/3243768/menkeu_suahasil-HahJ_large.pngJAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN harus digunakan sebagai instrumen penggerak roda perekonomian. Sehingga perlu mempertajam belanja ketimbang potong anggaran di sana sini.  Suahasil mengatakan, belanja negara harus diarahkan secara lebih tepat sasaran agar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pelaksanaan program prioritas nasional. "Selain mengumpulkan lebih banyak, APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting, bukan sekadar potong anggaran, tapi meningkatkan efisiensi," ujar Suahasil dalam acara Antara Business Forum 2026, Rabu (23/9/2026). Menurut dia, efisiensi anggaran bukan semata-mata dilakukan dengan memangkas belanja. Pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia benar-benar mengalir ke sektor dan program yang memberikan dampak penting bagi perekonomian. "Sehingga belanja masuk ke titik-titik penting, yang mendorong pertumbuhan, memperbaiki kesejahteraan, mendorong program prioritas nasional," katanya. Di sisi penerimaan, Suahasil menegaskan fungsi pajak juga tidak sebatas mengumpulkan penerimaan negara. Kebijakan perpajakan perlu digunakan untuk memberikan insentif pada sektor-sektor yang dinilai penting bagi perekonomian.   "Pajak fungsinya bukan hanya mengumpulkan penerimaan, pajak fungsinya juga memberikan insentif di titik-titik penting perekonomian kita," ujarnya. Lebih lanjut, Suahasil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan APBN. Harmonisasi kebijakan dan kesamaan cara pandang diperlukan agar kebijakan fiskal dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian. "Jadi kemudian sinergi, pemerintah pusat dan daerah, harmonisasi kebijakan, cara pandang," tutur Suahasil. JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN harus digunakan sebagai instrumen penggerak roda perekonomian. Sehingga perlu mempertajam belanja ketimbang potong anggaran di sana sini.  Suahasil mengatakan, belanja negara harus diarahkan secara lebih tepat sasaran agar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pelaksanaan program prioritas nasional. "Selain mengumpulkan lebih banyak, APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting, bukan sekadar potong anggaran, tapi meningkatkan efisiensi," ujar Suahasil dalam acara Antara Business Forum 2026, Rabu (23/9/2026). Menurut dia, efisiensi anggaran bukan semata-mata dilakukan dengan memangkas belanja. Pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia benar-benar mengalir ke sektor dan program yang memberikan dampak penting bagi perekonomian. "Sehingga belanja masuk ke titik-titik penting, yang mendorong pertumbuhan, memperbaiki kesejahteraan, mendorong program prioritas nasional," katanya. Di sisi penerimaan, Suahasil menegaskan fungsi pajak juga tidak sebatas mengumpulkan penerimaan negara. Kebijakan perpajakan perlu digunakan untuk memberikan insentif pada sektor-sektor yang dinilai penting bagi perekonomian.   "Pajak fungsinya bukan hanya mengumpulkan penerimaan, pajak fungsinya juga memberikan insentif di titik-titik penting perekonomian kita," ujarnya. Lebih lanjut, Suahasil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan APBN. Harmonisasi kebijakan dan kesamaan cara pandang diperlukan agar kebijakan fiskal dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian. "Jadi kemudian sinergi, pemerintah pusat dan daerah, harmonisasi kebijakan, cara pandang," tutur Suahasil.