Hunian tersebut dikembangkan dengan akses langsung atau terintegrasi dengan transportasi publik. https://economy.okezone.com/read/2026/09/23/470/3243829/768-unit-rumah-subsidi-mbr-siap-dibangun-di-3-lokasi-tod-jabodetabekidhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/23/470/3243829/768-unit-rumah-subsidi-mbr-siap-dibangun-di-3-lokasi-tod-jabodetabekhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/23/470/3243829/768-unit-rumah-subsidi-mbr-siap-dibangun-di-3-lokasi-tod-jabodetabekRabu 23 September 2026 21:03 WIBTaufik FajarPerum Perumnas menyediakan 768 unit hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tiga kawasan Transit-Oriented Development (TOD). (Foto: Okezone.com/Perumnas)https://img.okezone.com/content/2026/09/23/470/3243829/tod-8DM9_large.jpgJAKARTA - Perum Perumnas menyediakan 768 unit hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tiga kawasan Transit-Oriented Development (TOD). Hunian tersebut dikembangkan dengan akses langsung atau terintegrasi dengan transportasi publik. Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan penyediaan hunian bagi MBR di perkotaan tidak cukup hanya mempertimbangkan harga rumah. Faktor lokasi, akses transportasi, hingga biaya dan waktu perjalanan sehari-hari juga perlu diperhitungkan. “Hunian yang terjangkau bagi MBR tidak cukup hanya diukur dari harga rumah. Lokasi, akses terhadap transportasi publik, serta biaya dan waktu perjalanan sehari-hari juga menentukan keterjangkauan yang sesungguhnya,” kata Imelda dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (23/9/2026). Sebanyak 768 unit hunian subsidi tersebut tersebar di tiga kawasan TOD. Rinciannya, 256 unit berada di Samesta Mahata Tanjung Barat, 182 unit di Samesta Mahata Margonda, dan 330 unit di Samesta Mahata Serpong. Perumnas menyebut unit subsidi di kawasan Margonda dan Tanjung Barat telah terserap habis.  Sementara untuk memenuhi kebutuhan hunian MBR yang masih tinggi, pembangunan kembali tower hunian subsidi di Samesta Mahata Serpong akan dilakukan. Pengembangan hunian berbasis TOD dilakukan Perumnas bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan mengintegrasikan kawasan tempat tinggal dan transportasi publik. Konsep tersebut ditujukan untuk memudahkan mobilitas penghuni menuju pusat bisnis, pendidikan, perdagangan, hingga fasilitas perkotaan lainnya. Selain kawasan TOD, Perumnas juga mengembangkan hunian subsidi di sejumlah wilayah lain, antara lain Samesta Sentraland Cengkareng, Samesta Grand Sentraland Karawang, Samesta Jakabaring Palembang, Proyek Jatim II Pasuruan, dan Proyek Cirebon. Perumnas juga mengembangkan hunian vertikal bersubsidi di Jakarta melalui Samesta Alonia Jakarta di Kemayoran. Sebanyak 609 unit disiapkan untuk MBR di kawasan tersebut. Imelda mengatakan penyediaan hunian subsidi di kawasan perkotaan diarahkan agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak harus memilih antara rumah murah yang jauh dari pusat aktivitas dan hunian strategis dengan harga yang tidak terjangkau. “Melalui TOD, pengembangan hunian subsidi vertikal maupun landed, Perumnas berupaya menghadirkan alternatif hunian yang lebih dekat, terkoneksi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan,” ujarnya. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong perluasan akses kepemilikan rumah bagi MBR melalui skema pembiayaan bersubsidi. Salah satunya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian pertama, termasuk di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. JAKARTA - Perum Perumnas menyediakan 768 unit hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tiga kawasan Transit-Oriented Development (TOD). Hunian tersebut dikembangkan dengan akses langsung atau terintegrasi dengan transportasi publik. Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan penyediaan hunian bagi MBR di perkotaan tidak cukup hanya mempertimbangkan harga rumah. Faktor lokasi, akses transportasi, hingga biaya dan waktu perjalanan sehari-hari juga perlu diperhitungkan. “Hunian yang terjangkau bagi MBR tidak cukup hanya diukur dari harga rumah. Lokasi, akses terhadap transportasi publik, serta biaya dan waktu perjalanan sehari-hari juga menentukan keterjangkauan yang sesungguhnya,” kata Imelda dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (23/9/2026). Sebanyak 768 unit hunian subsidi tersebut tersebar di tiga kawasan TOD. Rinciannya, 256 unit berada di Samesta Mahata Tanjung Barat, 182 unit di Samesta Mahata Margonda, dan 330 unit di Samesta Mahata Serpong. Perumnas menyebut unit subsidi di kawasan Margonda dan Tanjung Barat telah terserap habis.  Sementara untuk memenuhi kebutuhan hunian MBR yang masih tinggi, pembangunan kembali tower hunian subsidi di Samesta Mahata Serpong akan dilakukan. Pengembangan hunian berbasis TOD dilakukan Perumnas bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan mengintegrasikan kawasan tempat tinggal dan transportasi publik. Konsep tersebut ditujukan untuk memudahkan mobilitas penghuni menuju pusat bisnis, pendidikan, perdagangan, hingga fasilitas perkotaan lainnya. Selain kawasan TOD, Perumnas juga mengembangkan hunian subsidi di sejumlah wilayah lain, antara lain Samesta Sentraland Cengkareng, Samesta Grand Sentraland Karawang, Samesta Jakabaring Palembang, Proyek Jatim II Pasuruan, dan Proyek Cirebon. Perumnas juga mengembangkan hunian vertikal bersubsidi di Jakarta melalui Samesta Alonia Jakarta di Kemayoran. Sebanyak 609 unit disiapkan untuk MBR di kawasan tersebut. Imelda mengatakan penyediaan hunian subsidi di kawasan perkotaan diarahkan agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak harus memilih antara rumah murah yang jauh dari pusat aktivitas dan hunian strategis dengan harga yang tidak terjangkau. “Melalui TOD, pengembangan hunian subsidi vertikal maupun landed, Perumnas berupaya menghadirkan alternatif hunian yang lebih dekat, terkoneksi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan,” ujarnya. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong perluasan akses kepemilikan rumah bagi MBR melalui skema pembiayaan bersubsidi. Salah satunya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian pertama, termasuk di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.