Tito Karnavian menyarankan penggunaan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menyaring secara presisi calon penerima program rekening gratis. https://economy.okezone.com/read/2026/09/24/320/3243951/rekening-gratis-rp50-000-disarankan-pakai-data-dukcapil-penerima-bansos-bakal-scan-wajahidhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/24/320/3243951/rekening-gratis-rp50-000-disarankan-pakai-data-dukcapil-penerima-bansos-bakal-scan-wajahhttps://economy.okezone.com/read/2026/09/24/320/3243951/rekening-gratis-rp50-000-disarankan-pakai-data-dukcapil-penerima-bansos-bakal-scan-wajahKamis 24 September 2026 14:32 WIBAnggie AriestaRekening Gratis Rp50.000 Disarankan Pakai Data Dukcapil, Penerima Bansos Bakal Scan Wajah (Foto: Kemensos)https://img.okezone.com/content/2026/09/24/320/3243951/bansos-XmhL_large.pngJAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan penggunaan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menyaring secara presisi calon penerima program rekening gratis bagi warga berusia 17 tahun ke atas. Rekonsiliasi data ini dinilai penting mengingat catatan Danantara menunjukkan baru sekitar 170 juta penduduk yang memiliki rekening perbankan. Tito menekankan bahwa database Dukcapil mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dengan rincian identitas yang lengkap, mulai dari perekaman wajah, sidik jari, nama, alamat, hingga status kependudukan. Hal ini memungkinkan pemadanan data secara by name, by address hingga tingkat desa. "Dari data yang ada di Danantara, perbankan itu 170 juta yang baru memiliki rekening sehingga kemarin kami menyampaikan, saya menyarankan menggunakan data Dukcapil," ujar Tito dalam acara FEKDI x IFSE, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Tito menjelaskan bahwa pencocokan data kependudukan Dukcapil akan mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi secara akurat warga berusia 17 tahun ke atas yang belum tersentuh akses perbankan. "Kalau di rekonsiliasi, kita akan ketemu siapa yang umur 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening di bank. By name, by address, bukan hanya sampel, by name, by address, dan kita bisa belah lagi per provinsi, kabupaten, kota," jelas Tito. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mematangkan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis biometrik wajah (face recognition) yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan guna meningkatkan akurasi penerima manfaat. "Sekarang tahap pertama adalah untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial dengan face recognition," kata Tito.   Menurut Tito, sistem ini tidak hanya menginduk pada data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga terinterkoneksi dengan basis data kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Kepolisian RI. "Begitu menggunakan wajahnya, face recognition, namanya langsung keluar. Lantas terkoneksi dengan kepolisian, dia punya mobil atau enggak, punya motor atau enggak, punya tanah atau enggak dengan ATR/BPN, nanti langsung keluar tidak layak atau layak. Dia masuk desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya," jelas Tito. Penerapan teknologi ini telah melewati tahap uji coba awal di Kabupaten Banyuwangi, yang mana sistem mendeteksi hampir 70 persen penyaluran bansos sebelumnya tidak tepat sasaran. Saat ini, skema percontohan digitalisasi bansos tersebut telah diperluas ke 42 kabupaten/kota dan ditargetkan mampu menjangkau hingga 200 daerah pada akhir tahun 2026. "Target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga," pungkas Tito. JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan penggunaan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menyaring secara presisi calon penerima program rekening gratis bagi warga berusia 17 tahun ke atas. Rekonsiliasi data ini dinilai penting mengingat catatan Danantara menunjukkan baru sekitar 170 juta penduduk yang memiliki rekening perbankan. Tito menekankan bahwa database Dukcapil mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dengan rincian identitas yang lengkap, mulai dari perekaman wajah, sidik jari, nama, alamat, hingga status kependudukan. Hal ini memungkinkan pemadanan data secara by name, by address hingga tingkat desa. "Dari data yang ada di Danantara, perbankan itu 170 juta yang baru memiliki rekening sehingga kemarin kami menyampaikan, saya menyarankan menggunakan data Dukcapil," ujar Tito dalam acara FEKDI x IFSE, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Tito menjelaskan bahwa pencocokan data kependudukan Dukcapil akan mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi secara akurat warga berusia 17 tahun ke atas yang belum tersentuh akses perbankan. "Kalau di rekonsiliasi, kita akan ketemu siapa yang umur 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening di bank. By name, by address, bukan hanya sampel, by name, by address, dan kita bisa belah lagi per provinsi, kabupaten, kota," jelas Tito. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mematangkan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis biometrik wajah (face recognition) yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan guna meningkatkan akurasi penerima manfaat. "Sekarang tahap pertama adalah untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial dengan face recognition," kata Tito.   Menurut Tito, sistem ini tidak hanya menginduk pada data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga terinterkoneksi dengan basis data kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Kepolisian RI. "Begitu menggunakan wajahnya, face recognition, namanya langsung keluar. Lantas terkoneksi dengan kepolisian, dia punya mobil atau enggak, punya motor atau enggak, punya tanah atau enggak dengan ATR/BPN, nanti langsung keluar tidak layak atau layak. Dia masuk desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya," jelas Tito. Penerapan teknologi ini telah melewati tahap uji coba awal di Kabupaten Banyuwangi, yang mana sistem mendeteksi hampir 70 persen penyaluran bansos sebelumnya tidak tepat sasaran. Saat ini, skema percontohan digitalisasi bansos tersebut telah diperluas ke 42 kabupaten/kota dan ditargetkan mampu menjangkau hingga 200 daerah pada akhir tahun 2026. "Target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga," pungkas Tito.