Optimalisasi instrumen kebijakan serta perbaikan iklim investasi dan operasional dunia usaha. https://economy.okezone.com/read/2026/10/08/320/3246636/perizinan-hingga-regulasi-tak-sinkron-ganggu-investasi-wamenko-dradjad-siapkan-solusiidhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/08/320/3246636/perizinan-hingga-regulasi-tak-sinkron-ganggu-investasi-wamenko-dradjad-siapkan-solusihttps://economy.okezone.com/read/2026/10/08/320/3246636/perizinan-hingga-regulasi-tak-sinkron-ganggu-investasi-wamenko-dradjad-siapkan-solusiKamis 08 Oktober 2026 12:02 WIBAnggie AriestaPemerintah terus mengurai berbagai hambatan di sektor swasta guna memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi nasional . (Foto: Okezone.com/Feby)https://img.okezone.com/content/2026/10/08/320/3246636/hambatan-XiKy_large.jpgJAKARTA — Pemerintah terus mengurai berbagai hambatan di sektor swasta guna memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Langkah tersebut ditempuh melalui optimalisasi instrumen kebijakan serta perbaikan iklim investasi dan operasional dunia usaha. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) telah memetakan sejumlah isu utama yang menjadi penghambat ruang gerak dunia usaha, mulai dari rumitnya perizinan hingga ketidaksinkronan regulasi lintas instansi. “Swasta ini banyak terhalang oleh berbagai bottleneck atau hambatan. Hambatan-hambatan itu sudah kita identifikasi. Saya sekarang membantu Pak Menko Airlangga supaya hambatan bagi swasta, baik untuk investasi maupun operasional, bisa kita kurangi. Hambatannya bisa berupa perizinan, ketidaksinkronan kebijakan, dan sebagainya. Ini yang kita identifikasi. Kemudian, sektor-sektornya juga sudah kita identifikasi,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo kepada awak media, dikutip Kamis (8/10/2026). Selain membenahi sektor swasta, pemerintah turut memetakan sektor potensial sebagai penopang pertumbuhan baru, seperti industri pengolahan dan pariwisata. Penataan sektor-sektor tersebut didukung melalui penyediaan stimulus, standardisasi, serta penguatan basis data statistik nasional. Dradjad menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus memberikan dampak secara inklusif, khususnya bagi masyarakat pada kelompok desil rendah dan menengah. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengandalkan fasilitas pembiayaan murah, tetapi juga perlu diimbangi dengan pendampingan dan skema usaha kelompok. “Salah satu tugas saya adalah mendorong ekonomi rakyat di desil rendah dan menengah. Jadi, masyarakat yang kurang beruntung kita dorong bukan hanya dengan kredit murah, tetapi juga dengan pemberdayaan dan usaha kelompok,” ujar Dradjad. Salah satu program konkret yang diperluas adalah Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Program pembiayaan tersebut dirancang untuk menjangkau puluhan juta masyarakat prasejahtera agar memiliki akses terhadap modal produktif dan sumber penghasilan mandiri yang berkelanjutan. Dalam menjalankan peran pendampingan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Dradjad mengemban mandat untuk mengawal agenda strategis guna mencapai target-target Asta Cita. Selain itu, tugasnya mencakup penyelesaian dinamika politik serta koordinasi antara kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. “Kemenko Perekonomian itu selain yang sifatnya teknokratis, memang banyak hal ekonomi yang terkait dengan politik. Nah, ini juga saya akan membantu Pak Menko untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang sifatnya politis,” jelas Dradjad. Melalui harmonisasi kebijakan pemerintah, perbaikan iklim usaha, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Kemenko Perekonomian optimistis dapat menjaga daya tahan sekaligus momentum pertumbuhan ekonomi nasional secara merata. JAKARTA — Pemerintah terus mengurai berbagai hambatan di sektor swasta guna memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Langkah tersebut ditempuh melalui optimalisasi instrumen kebijakan serta perbaikan iklim investasi dan operasional dunia usaha. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) telah memetakan sejumlah isu utama yang menjadi penghambat ruang gerak dunia usaha, mulai dari rumitnya perizinan hingga ketidaksinkronan regulasi lintas instansi. “Swasta ini banyak terhalang oleh berbagai bottleneck atau hambatan. Hambatan-hambatan itu sudah kita identifikasi. Saya sekarang membantu Pak Menko Airlangga supaya hambatan bagi swasta, baik untuk investasi maupun operasional, bisa kita kurangi. Hambatannya bisa berupa perizinan, ketidaksinkronan kebijakan, dan sebagainya. Ini yang kita identifikasi. Kemudian, sektor-sektornya juga sudah kita identifikasi,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo kepada awak media, dikutip Kamis (8/10/2026). Selain membenahi sektor swasta, pemerintah turut memetakan sektor potensial sebagai penopang pertumbuhan baru, seperti industri pengolahan dan pariwisata. Penataan sektor-sektor tersebut didukung melalui penyediaan stimulus, standardisasi, serta penguatan basis data statistik nasional. Dradjad menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus memberikan dampak secara inklusif, khususnya bagi masyarakat pada kelompok desil rendah dan menengah. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengandalkan fasilitas pembiayaan murah, tetapi juga perlu diimbangi dengan pendampingan dan skema usaha kelompok. “Salah satu tugas saya adalah mendorong ekonomi rakyat di desil rendah dan menengah. Jadi, masyarakat yang kurang beruntung kita dorong bukan hanya dengan kredit murah, tetapi juga dengan pemberdayaan dan usaha kelompok,” ujar Dradjad. Salah satu program konkret yang diperluas adalah Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Program pembiayaan tersebut dirancang untuk menjangkau puluhan juta masyarakat prasejahtera agar memiliki akses terhadap modal produktif dan sumber penghasilan mandiri yang berkelanjutan. Dalam menjalankan peran pendampingan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Dradjad mengemban mandat untuk mengawal agenda strategis guna mencapai target-target Asta Cita. Selain itu, tugasnya mencakup penyelesaian dinamika politik serta koordinasi antara kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. “Kemenko Perekonomian itu selain yang sifatnya teknokratis, memang banyak hal ekonomi yang terkait dengan politik. Nah, ini juga saya akan membantu Pak Menko untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang sifatnya politis,” jelas Dradjad. Melalui harmonisasi kebijakan pemerintah, perbaikan iklim usaha, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Kemenko Perekonomian optimistis dapat menjaga daya tahan sekaligus momentum pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.