Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyiapkan skema integrasi strategis untuk memasukkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam ekosistem bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). https://economy.okezone.com/read/2026/10/08/320/3246765/kadin-satukan-umkm-dan-kopdes-merah-putih-untuk-perkuat-rantai-pasokidhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/08/320/3246765/kadin-satukan-umkm-dan-kopdes-merah-putih-untuk-perkuat-rantai-pasokhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/08/320/3246765/kadin-satukan-umkm-dan-kopdes-merah-putih-untuk-perkuat-rantai-pasokKamis 08 Oktober 2026 19:26 WIBRohman WibowoKadin (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/10/08/320/3246765/kadin-kSAt_large.jpgJAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyiapkan skema integrasi strategis untuk memasukkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam ekosistem bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).  Inisiatif ini memposisikan Kadin sebagai katalisator sekaligus jembatan rantai pasok antara korporasi produsen dengan jaringan koperasi perdesaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang merata. Kadin menekankan urgensi untuk mengambil posisi strategis di tengah arus distribusi barang dari pabrik menuju pelosok desa itu, terletak dalam hal agar suplai komoditas kebutuhan pokok yang diproduksi industri manufaktur dapat terserap optimal oleh jaringan koperasi rakyat. "Kadin harus mengambil peran di tengah sebagai jembatan antara produsen dengan KDKMP karena produk seperti sembako diproduksi di pabrik, bukan di desa, sehingga peran mediator ini vital untuk mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM Kadin Indonesia Nurdin Halid dalam rapat koordinasi nasional Kadin sektor Koperasi, UMKM dan Sosial, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Penetapan peran penghubung ini berjalan beriringan dengan realisasi pembentukan 80.000 unit KDKMP oleh pemerintah yang kini telah merampungkan legalitas badan hukum, kepengurusan, serta tahapan rekrutmen manajer. Sebanyak 30.000 gerai fisik dan pergudangan tercatat telah rampung dibangun untuk mengamankan hak alokasi jalur distribusi komoditas desa.  Kadin bakal memperkuat KDKMP melalui kemitraan industri, injeksi investasi, alih teknologi, konsolidasi produksi, standardisasi mutu, dan pembukaan akses pasar tanpa mengambil alih hak kepemilikan lokal. Kata Nurdin, penguatan kapasitas pelaku usaha akar rumput membutuhkan wadah konsolidasi terpadu agar mampu bersaing dalam skala ekonomi yang lebih efisien. Kadin juga lantas mendorong percepatan peningkatan skala bisnis melalui pembentukan entitas koperasi internal yang menjadi motor penggerak rantai pasok lokal.   "Kalau kita mau mempercepat UMKM naik kelas, satu-satunya wadah adalah mengoperasikan mereka ke dalam koperasi agar bisa menggarap bisnis material, distribusi sembilan bahan pokok, hingga peternakan ayam dan telur yang bermodal terjangkau," jelas Nurdin. Nurdin membeberkan bahwa Kadin telah mendirikan koperasi beranggotakan para pelaku usaha untuk menyokong rantai distribusi produsen dan BUMN ke pedesaan. Skema ini mengurai jalur pergudangan berjenjang, mulai dari lini satu di tingkat provinsi, lini dua di kabupaten, hingga lini tiga di gerai KDKMP.  Langkah pembenahan struktural ini mendesak dilakukan lantaran dari total 63 juta pelaku UMKM nasional yang didominasi 97 persen usaha mikro hanya menikmati 18 persen dari total kucuran kredit perbankan sebesar Rp8.000 triliun. Padahal sektor ini menyerap 97 persen tenaga kerja. Dominasi struktur piramida usaha nasional memperlihatkan jurang ketimpangan tajam, di mana pengusaha besar hanya bertengger di angka 0,3 persen dan usaha menengah 0,97 persen. Untuk mengatasi jurang kesenjangan tersebut, dunia usaha dituntut membangun kolaborasi inklusif yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan eksistensi bisnis swasta. "Kami mengimbau seluruh anggota Kadin menjadi anggota koperasi karena kemitraan yang solid ini tidak akan mematikan usaha pribadi atau swasta, melainkan menjadikan bisnis semakin tangguh sebab anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa," kata Nurdin. Tata kelola kelembagaan koperasi kini diarahkan bertransformasi dari sekadar badan administratif menjadi entitas komersial berdaya kompetitif. Pola pendampingan usaha mikro hingga korporasi besar pun diformulasikan secara bertahap melalui sistem berjenjang berbasis akurasi data tunggal. "Pengembangan usaha mikro hingga besar dilakukan melalui business ladder berbasis satu data dan peningkatan produktivitas, sementara koperasibditransformasikan sebagai agregator, integrator, serta akselerator yang memperkuat posisi tawar anggota di pasar," urai Nurdin. Di sisi lain, upaya mengerek kelas UMKM ke dalam ekosistem koperasi desa tidak dapat dipisahkan dari daya tahan sosial dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam.  Kadin Bidang Sosial yang menaungi tujuh kelompok kerja sektor turunan seperti pariwisata hingga industri MICE menilai ketangguhan pelaku usaha terhadap disrupsi lingkungan menjadi fondasi utama keberlanjutan ekonomi. Kerentanan geografis Indonesia menuntut para pelaku usaha mikro di daerah untuk memiliki pemahaman mitigasi risiko yang memadai saat bencana melanda. Kadin memandang proteksi sosial merupakan benteng vital agar momentum pemulihan ekonomi tidak runtuh seketika akibat bencana. "Bagaimana UMKM bisa naik kelas dan pariwisata bisa berkelanjutan apabila fondasi bidang sosial ini tidak dikuatkan, sehingga tugas Kadin saat ini adalah memastikan pelaku usaha menyadari risiko kebencanaan dan terlindungi daribmasalah sosial," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial Kadin Indonesia Nita Yudi dalam kesempatan sama. Efektivitas program pendampingan sosial bagi dunia usaha menuntut integrasi data lapangan yang akurat bersama kementerian teknis dan otoritas penanggulangan bencana. Kemitraan strategis ini diarahkan tidak sekadar mendistribusikan santunan darurat, melainkan merehabilitasi roda usaha para korban pascabencana. "Kami bekerja sama dengan kementerian dan BNPB untuk memperoleh data tepat titik bencana dan kemiskinan seperti penanganan di Aceh, di mana fokus kami bukan hanya memberi bantuan, melainkan memberi edukasi dan membangunkan kembali UMKM yang terdampak," tutur Nita. JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyiapkan skema integrasi strategis untuk memasukkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam ekosistem bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).  Inisiatif ini memposisikan Kadin sebagai katalisator sekaligus jembatan rantai pasok antara korporasi produsen dengan jaringan koperasi perdesaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang merata. Kadin menekankan urgensi untuk mengambil posisi strategis di tengah arus distribusi barang dari pabrik menuju pelosok desa itu, terletak dalam hal agar suplai komoditas kebutuhan pokok yang diproduksi industri manufaktur dapat terserap optimal oleh jaringan koperasi rakyat. "Kadin harus mengambil peran di tengah sebagai jembatan antara produsen dengan KDKMP karena produk seperti sembako diproduksi di pabrik, bukan di desa, sehingga peran mediator ini vital untuk mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM Kadin Indonesia Nurdin Halid dalam rapat koordinasi nasional Kadin sektor Koperasi, UMKM dan Sosial, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Penetapan peran penghubung ini berjalan beriringan dengan realisasi pembentukan 80.000 unit KDKMP oleh pemerintah yang kini telah merampungkan legalitas badan hukum, kepengurusan, serta tahapan rekrutmen manajer. Sebanyak 30.000 gerai fisik dan pergudangan tercatat telah rampung dibangun untuk mengamankan hak alokasi jalur distribusi komoditas desa.  Kadin bakal memperkuat KDKMP melalui kemitraan industri, injeksi investasi, alih teknologi, konsolidasi produksi, standardisasi mutu, dan pembukaan akses pasar tanpa mengambil alih hak kepemilikan lokal. Kata Nurdin, penguatan kapasitas pelaku usaha akar rumput membutuhkan wadah konsolidasi terpadu agar mampu bersaing dalam skala ekonomi yang lebih efisien. Kadin juga lantas mendorong percepatan peningkatan skala bisnis melalui pembentukan entitas koperasi internal yang menjadi motor penggerak rantai pasok lokal.   "Kalau kita mau mempercepat UMKM naik kelas, satu-satunya wadah adalah mengoperasikan mereka ke dalam koperasi agar bisa menggarap bisnis material, distribusi sembilan bahan pokok, hingga peternakan ayam dan telur yang bermodal terjangkau," jelas Nurdin. Nurdin membeberkan bahwa Kadin telah mendirikan koperasi beranggotakan para pelaku usaha untuk menyokong rantai distribusi produsen dan BUMN ke pedesaan. Skema ini mengurai jalur pergudangan berjenjang, mulai dari lini satu di tingkat provinsi, lini dua di kabupaten, hingga lini tiga di gerai KDKMP.  Langkah pembenahan struktural ini mendesak dilakukan lantaran dari total 63 juta pelaku UMKM nasional yang didominasi 97 persen usaha mikro hanya menikmati 18 persen dari total kucuran kredit perbankan sebesar Rp8.000 triliun. Padahal sektor ini menyerap 97 persen tenaga kerja. Dominasi struktur piramida usaha nasional memperlihatkan jurang ketimpangan tajam, di mana pengusaha besar hanya bertengger di angka 0,3 persen dan usaha menengah 0,97 persen. Untuk mengatasi jurang kesenjangan tersebut, dunia usaha dituntut membangun kolaborasi inklusif yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan eksistensi bisnis swasta. "Kami mengimbau seluruh anggota Kadin menjadi anggota koperasi karena kemitraan yang solid ini tidak akan mematikan usaha pribadi atau swasta, melainkan menjadikan bisnis semakin tangguh sebab anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa," kata Nurdin. Tata kelola kelembagaan koperasi kini diarahkan bertransformasi dari sekadar badan administratif menjadi entitas komersial berdaya kompetitif. Pola pendampingan usaha mikro hingga korporasi besar pun diformulasikan secara bertahap melalui sistem berjenjang berbasis akurasi data tunggal. "Pengembangan usaha mikro hingga besar dilakukan melalui business ladder berbasis satu data dan peningkatan produktivitas, sementara koperasibditransformasikan sebagai agregator, integrator, serta akselerator yang memperkuat posisi tawar anggota di pasar," urai Nurdin. Di sisi lain, upaya mengerek kelas UMKM ke dalam ekosistem koperasi desa tidak dapat dipisahkan dari daya tahan sosial dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam.  Kadin Bidang Sosial yang menaungi tujuh kelompok kerja sektor turunan seperti pariwisata hingga industri MICE menilai ketangguhan pelaku usaha terhadap disrupsi lingkungan menjadi fondasi utama keberlanjutan ekonomi. Kerentanan geografis Indonesia menuntut para pelaku usaha mikro di daerah untuk memiliki pemahaman mitigasi risiko yang memadai saat bencana melanda. Kadin memandang proteksi sosial merupakan benteng vital agar momentum pemulihan ekonomi tidak runtuh seketika akibat bencana. "Bagaimana UMKM bisa naik kelas dan pariwisata bisa berkelanjutan apabila fondasi bidang sosial ini tidak dikuatkan, sehingga tugas Kadin saat ini adalah memastikan pelaku usaha menyadari risiko kebencanaan dan terlindungi daribmasalah sosial," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial Kadin Indonesia Nita Yudi dalam kesempatan sama. Efektivitas program pendampingan sosial bagi dunia usaha menuntut integrasi data lapangan yang akurat bersama kementerian teknis dan otoritas penanggulangan bencana. Kemitraan strategis ini diarahkan tidak sekadar mendistribusikan santunan darurat, melainkan merehabilitasi roda usaha para korban pascabencana. "Kami bekerja sama dengan kementerian dan BNPB untuk memperoleh data tepat titik bencana dan kemiskinan seperti penanganan di Aceh, di mana fokus kami bukan hanya memberi bantuan, melainkan memberi edukasi dan membangunkan kembali UMKM yang terdampak," tutur Nita.