Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat lifting minyak bumi sebesar 605,3 ribu barel per hari sepanjang 2025, setara 100,05 persen https://economy.okezone.com/read/2026/10/13/320/3247731/lifting-minyak-tembus-target-ini-arah-kebijakan-bahlil-di-sektor-energiidhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/13/320/3247731/lifting-minyak-tembus-target-ini-arah-kebijakan-bahlil-di-sektor-energihttps://economy.okezone.com/read/2026/10/13/320/3247731/lifting-minyak-tembus-target-ini-arah-kebijakan-bahlil-di-sektor-energiSelasa 13 Oktober 2026 22:08 WIBFeby NovaliusIndikator yang perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Foto; Okezone.com/Binti)https://img.okezone.com/content/2026/10/13/320/3247731/bahlil-qy6X_large.jpgJAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat lifting minyak bumi sebesar 605,3 ribu barel per hari sepanjang 2025, setara 100,05 persen dari target APBN. Selain mendorong peningkatan produksi migas, ESDM juga melanjutkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan percepatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Sejumlah capaian tersebut menjadi indikator yang perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Penilaian terhadap sektor energi perlu mempertimbangkan realisasi program dan target pemerintah, selain persepsi publik. “Dalam menilai Menteri ESDM, kita juga harus melihat produksi energi, lifting migas, ketahanan pasokan, hilirisasi, investasi, penerimaan negara, hingga pengembangan energi baru terbarukan,” kata Menurut Direktur Polieco Digital Insights Institute, Anthony Leong, dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026). Capaian lifting minyak pada 2025 menjadi salah satu indikator yang disoroti. Kementerian ESDM menyebut realisasi tersebut sebagai peningkatan pertama setelah sembilan tahun. Meski demikian, peningkatan produksi masih menjadi tantangan untuk mengurangi penurunan produksi alamiah dari lapangan minyak yang telah beroperasi. “Kalau ada indikator strategis yang untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade kembali mencapai target, tentu itu harus masuk ke dalam penilaian. Kita tidak boleh mengabaikan data hanya karena tidak sesuai dengan persepsi,” ujarnya.  Di sektor energi terbarukan, bauran EBT dalam kelistrikan tercatat mencapai 15,75 persen sepanjang 2025. Sementara itu, kapasitas pembangkit EBT mencapai sekitar 15.630 megawatt (MW). Kementerian ESDM menyatakan penambahan kapasitas pada tahun tersebut menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu agenda penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, percepatan transisi energi masih membutuhkan investasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat. Selain migas dan EBT, pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Sejumlah proyek yang disiapkan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah memasuki tahap implementasi. Pada April 2026, pemerintah melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek strategis hilirisasi yang sebelumnya melalui kajian dan studi kelayakan. Menurutnya, pengembangan hilirisasi perlu diarahkan untuk memperkuat industri domestik, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pelaksanaannya juga perlu diikuti pengawasan agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperhatikan aspek lingkungan. Ia menilai sektor ESDM memiliki tantangan yang kompleks karena berkaitan dengan ketahanan energi, investasi, penerimaan negara, harga energi, lingkungan hidup, hingga dinamika geopolitik global. Karena itu, capaian program perlu dilihat bersama dengan persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian. “Masih ada banyak pekerjaan rumah: produksi minyak harus terus ditingkatkan, transisi energi harus dipercepat, tata kelola pertambangan harus semakin transparan, dan masyarakat harus memperoleh energi dengan harga yang terjangkau. Kritik terhadap semua hal itu tetap diperlukan,” katanya.  Ia menambahkan, evaluasi kebijakan sektor energi perlu menggunakan indikator yang terukur, termasuk perbandingan antara target dan realisasi program. Pendekatan tersebut dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan sektor ESDM sekaligus mengidentifikasi bidang yang masih perlu diperbaiki. “Kalau ada kekurangan, kritiklah dengan data. Tetapi kalau ada capaian, kita juga harus fair mengakuinya. Objektivitas berarti berani menyampaikan keduanya,” tuturnya. Dia menegaskan, keberhasilan kebijakan energi pada akhirnya perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, mulai dari ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, peningkatan investasi, hingga penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. “Yang lebih penting adalah apakah kebijakan yang dibuat menghasilkan energi yang lebih tersedia, investasi yang produktif, lapangan kerja, nilai tambah sumber daya alam, serta manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat lifting minyak bumi sebesar 605,3 ribu barel per hari sepanjang 2025, setara 100,05 persen dari target APBN. Selain mendorong peningkatan produksi migas, ESDM juga melanjutkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan percepatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Sejumlah capaian tersebut menjadi indikator yang perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Penilaian terhadap sektor energi perlu mempertimbangkan realisasi program dan target pemerintah, selain persepsi publik. “Dalam menilai Menteri ESDM, kita juga harus melihat produksi energi, lifting migas, ketahanan pasokan, hilirisasi, investasi, penerimaan negara, hingga pengembangan energi baru terbarukan,” kata Menurut Direktur Polieco Digital Insights Institute, Anthony Leong, dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026). Capaian lifting minyak pada 2025 menjadi salah satu indikator yang disoroti. Kementerian ESDM menyebut realisasi tersebut sebagai peningkatan pertama setelah sembilan tahun. Meski demikian, peningkatan produksi masih menjadi tantangan untuk mengurangi penurunan produksi alamiah dari lapangan minyak yang telah beroperasi. “Kalau ada indikator strategis yang untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade kembali mencapai target, tentu itu harus masuk ke dalam penilaian. Kita tidak boleh mengabaikan data hanya karena tidak sesuai dengan persepsi,” ujarnya.  Di sektor energi terbarukan, bauran EBT dalam kelistrikan tercatat mencapai 15,75 persen sepanjang 2025. Sementara itu, kapasitas pembangkit EBT mencapai sekitar 15.630 megawatt (MW). Kementerian ESDM menyatakan penambahan kapasitas pada tahun tersebut menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu agenda penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, percepatan transisi energi masih membutuhkan investasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat. Selain migas dan EBT, pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Sejumlah proyek yang disiapkan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah memasuki tahap implementasi. Pada April 2026, pemerintah melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek strategis hilirisasi yang sebelumnya melalui kajian dan studi kelayakan. Menurutnya, pengembangan hilirisasi perlu diarahkan untuk memperkuat industri domestik, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pelaksanaannya juga perlu diikuti pengawasan agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperhatikan aspek lingkungan. Ia menilai sektor ESDM memiliki tantangan yang kompleks karena berkaitan dengan ketahanan energi, investasi, penerimaan negara, harga energi, lingkungan hidup, hingga dinamika geopolitik global. Karena itu, capaian program perlu dilihat bersama dengan persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian. “Masih ada banyak pekerjaan rumah: produksi minyak harus terus ditingkatkan, transisi energi harus dipercepat, tata kelola pertambangan harus semakin transparan, dan masyarakat harus memperoleh energi dengan harga yang terjangkau. Kritik terhadap semua hal itu tetap diperlukan,” katanya.  Ia menambahkan, evaluasi kebijakan sektor energi perlu menggunakan indikator yang terukur, termasuk perbandingan antara target dan realisasi program. Pendekatan tersebut dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan sektor ESDM sekaligus mengidentifikasi bidang yang masih perlu diperbaiki. “Kalau ada kekurangan, kritiklah dengan data. Tetapi kalau ada capaian, kita juga harus fair mengakuinya. Objektivitas berarti berani menyampaikan keduanya,” tuturnya. Dia menegaskan, keberhasilan kebijakan energi pada akhirnya perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, mulai dari ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, peningkatan investasi, hingga penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. “Yang lebih penting adalah apakah kebijakan yang dibuat menghasilkan energi yang lebih tersedia, investasi yang produktif, lapangan kerja, nilai tambah sumber daya alam, serta manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya