Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah mencapai Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur https://economy.okezone.com/read/2026/10/22/320/3249523/lawan-rentenir-kredit-rp64-8-triliun-disalurkan-ke-2-3-juta-debituridhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/22/320/3249523/lawan-rentenir-kredit-rp64-8-triliun-disalurkan-ke-2-3-juta-debiturhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/22/320/3249523/lawan-rentenir-kredit-rp64-8-triliun-disalurkan-ke-2-3-juta-debiturKamis 22 Oktober 2026 14:43 WIBFeby NovaliusKetua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi di Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026. (Foto: Okezone.com/Setpres)https://img.okezone.com/content/2026/10/22/320/3249523/ojk-CEz2_large.jpgJAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi  Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah mencapai Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Program ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pembiayaan masyarakat agar dapat memperoleh layanan keuangan formal untuk memenuhi kebutuhan usaha dan mengurangi ketergantungan pada rentenir. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Laporan itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri kegiatan tersebut. Friderica menjelaskan, TPAKD menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Saat ini, terdapat 552 TPAKD yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Menurutnya, berbagai program perluasan akses keuangan merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat, otoritas sektor keuangan, Bank Indonesia (BI), dan pemerintah daerah. “Ini hasil kerja sama sangat baik antara pemerintah, pelaku jasa keuangan, BI, dan pemerintah daerah. Hasilnya nyata bisa dilihat dari beberapa program unggulan kita,” ujar Friderica, Kamis (22/10/2026). Selain program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, OJK mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas telah mencapai lebih dari Rp5,4 triliun kepada 203 ribu debitur. OJK juga mendorong inklusi keuangan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar. Program ini memberikan edukasi keuangan kepada anak-anak sekaligus memfasilitasi pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel) melalui dukungan perbankan, termasuk bank pembangunan daerah (BPD) dan bank nasional. Rekening tersebut dapat dibuka dengan setoran awal mulai Rp5.000. Friderica turut melaporkan perkembangan penyaluran kredit dan pembiayaan selama Agustus hingga Oktober 2026. Dalam periode tersebut, pembiayaan telah diberikan kepada 2,1 juta penerima dengan nilai mencapai Rp53 triliun. Penerima pembiayaan berasal dari berbagai kelompok masyarakat dan pelaku usaha, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), pedagang warung kelontong, penjual makanan dan pakaian, hingga petani kopi serta pembudidaya ikan nila. Menurut Friderica, capaian tersebut menunjukkan pentingnya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dengan akses pembiayaan yang memadai, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan produktif. Dalam kesempatan yang sama, OJK juga menggelar koordinasi dengan perwakilan dari 38 provinsi melalui dukungan kantor OJK di daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program percepatan akses keuangan agar menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah. Friderica menegaskan, perluasan akses keuangan perlu terus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi  Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah mencapai Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Program ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pembiayaan masyarakat agar dapat memperoleh layanan keuangan formal untuk memenuhi kebutuhan usaha dan mengurangi ketergantungan pada rentenir. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Laporan itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri kegiatan tersebut. Friderica menjelaskan, TPAKD menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Saat ini, terdapat 552 TPAKD yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Menurutnya, berbagai program perluasan akses keuangan merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat, otoritas sektor keuangan, Bank Indonesia (BI), dan pemerintah daerah. “Ini hasil kerja sama sangat baik antara pemerintah, pelaku jasa keuangan, BI, dan pemerintah daerah. Hasilnya nyata bisa dilihat dari beberapa program unggulan kita,” ujar Friderica, Kamis (22/10/2026). Selain program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, OJK mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas telah mencapai lebih dari Rp5,4 triliun kepada 203 ribu debitur. OJK juga mendorong inklusi keuangan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar. Program ini memberikan edukasi keuangan kepada anak-anak sekaligus memfasilitasi pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel) melalui dukungan perbankan, termasuk bank pembangunan daerah (BPD) dan bank nasional. Rekening tersebut dapat dibuka dengan setoran awal mulai Rp5.000. Friderica turut melaporkan perkembangan penyaluran kredit dan pembiayaan selama Agustus hingga Oktober 2026. Dalam periode tersebut, pembiayaan telah diberikan kepada 2,1 juta penerima dengan nilai mencapai Rp53 triliun. Penerima pembiayaan berasal dari berbagai kelompok masyarakat dan pelaku usaha, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), pedagang warung kelontong, penjual makanan dan pakaian, hingga petani kopi serta pembudidaya ikan nila. Menurut Friderica, capaian tersebut menunjukkan pentingnya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dengan akses pembiayaan yang memadai, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan produktif. Dalam kesempatan yang sama, OJK juga menggelar koordinasi dengan perwakilan dari 38 provinsi melalui dukungan kantor OJK di daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program percepatan akses keuangan agar menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah. Friderica menegaskan, perluasan akses keuangan perlu terus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.