Realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan daerah mencapai Rp53 triliun kepada 2,1 juta penerima manfaat selama periode Agustus hingga Oktober 2026. https://economy.okezone.com/read/2026/10/22/320/3249531/di-depan-prabowo-bos-ojk-ungkap-realisasi-kredit-daerah-rp53-triliun-dalam-3-bulanidhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/22/320/3249531/di-depan-prabowo-bos-ojk-ungkap-realisasi-kredit-daerah-rp53-triliun-dalam-3-bulanhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/22/320/3249531/di-depan-prabowo-bos-ojk-ungkap-realisasi-kredit-daerah-rp53-triliun-dalam-3-bulanKamis 22 Oktober 2026 14:59 WIBRohman WibowoDi Depan Prabowo, Bos OJK Ungkap Realisasi Kredit Daerah Rp53 Triliun dalam 3 Bulan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/10/22/320/3249531/ojk-cWqp_large.jpgJAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan daerah mencapai Rp53 triliun kepada 2,1 juta penerima manfaat selama periode Agustus hingga Oktober 2026. Penyaluran masif ini lahir dari penguatan sinergi antara OJK dan lembaga jasa keuangan di tingkat daerah melalui skema Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Capaian pembiayaan triwulanan tersebut disampaikan Friderica langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam forum koordinasi TPAKD. Ia menegaskan kucuran modal kerja ini menyentuh aktivitas produktif para pelaku usaha mikro di akar rumput secara nyata. "Dari mulai bulan Agustus, September, Oktober sudah terjadi pemberian kredit pembiayaan kepada 2.100.000 penerima sebesar Rp53 triliun. Pembiayaan ini langsung dimanfaatkan masyarakat, mulai dari pengemudi ojek daring yang membuka warung kelontong hingga pelaku usaha makanan dan pakaian," ujar Friderica dalam forum tersebut yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Friderica menekankan bahwa realisasi tersebut tercermin dari profil penerima manfaat di lapangan, seperti pengemudi ojek daring yang membuka warung kelontong, masyarakat yang mengembangkan usaha penjualan makanan, hingga yang berdagang pakaian. Selain usaha perdagangan skala rumahan, fasilitas pembiayaan ini turut menopang sektor komoditas dan pangan lokal, seperti yang diakses oleh penerima manfaat untuk perkebunan kopi sampai budi daya ikan nila. Perluasan pembiayaan produktif tersebut ditopang oleh kesiapan kelembagaan keuangan daerah yang kini telah terbentuk menyeluruh di seluruh penjuru Tanah Air. OJK bersama pemerintah daerah memastikan seluruh yurisdiksi administratif memiliki wadah terpadu untuk mendorong pemerataan ekonomi. "Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Jadi tidak ada daerah yang belum memiliki hal ini," kata Friderica.   Efektivitas kerja TPAKD dipantau secara berkala melalui monitoring tahunan lewat Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan hasil kolaborasi OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  Hasil survei mencatat indeks literasi keuangan masyarakat telah menyentuh 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan menembus angka di atas 93 persen. Capaian ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen yang semula dipatok untuk tahun 2029, berkat kerja sama solid pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Akselerasi permodalan daerah juga digencarkan melalui skema program terarah untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman informal berbunga tinggi. Berbagai instrumen pembiayaan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sektor prioritas maupun pelaku usaha mikro yang rentan. "Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas mencapai Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur," ungkap Friderica. Di samping pembiayaan usaha, edukasi keuangan sejak dini digulirkan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (SimPel) yang menggandeng bank nasional dan bank daerah. Melalui program ini, anak-anak sekolah, termasuk siswa di Sekolah Rakyat binaan Presiden diberi kemudahan membuka tabungan perbankan hanya dengan setoran awal sebesar Rp5.000. Kelancaran distribusi dana pembiayaan puluhan triliun rupiah di level daerah ini terwujud berkat keterlibatan aktif ratusan entitas industri perbankan dan lembaga keuangan. Friderica mengapresiasi komitmen bersama industri dalam mempermudah akses pembiayaan masyarakat hingga ke pelosok. "Dari Rp53 triliun tersebut, ada 350 PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) yang memberikan dukungan kepada masyarakat kita. Lembaga-lembaga pembiayaan ini bersama-sama meningkatkan akses keuangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutur Friderica.   JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan daerah mencapai Rp53 triliun kepada 2,1 juta penerima manfaat selama periode Agustus hingga Oktober 2026. Penyaluran masif ini lahir dari penguatan sinergi antara OJK dan lembaga jasa keuangan di tingkat daerah melalui skema Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Capaian pembiayaan triwulanan tersebut disampaikan Friderica langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam forum koordinasi TPAKD. Ia menegaskan kucuran modal kerja ini menyentuh aktivitas produktif para pelaku usaha mikro di akar rumput secara nyata. "Dari mulai bulan Agustus, September, Oktober sudah terjadi pemberian kredit pembiayaan kepada 2.100.000 penerima sebesar Rp53 triliun. Pembiayaan ini langsung dimanfaatkan masyarakat, mulai dari pengemudi ojek daring yang membuka warung kelontong hingga pelaku usaha makanan dan pakaian," ujar Friderica dalam forum tersebut yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Friderica menekankan bahwa realisasi tersebut tercermin dari profil penerima manfaat di lapangan, seperti pengemudi ojek daring yang membuka warung kelontong, masyarakat yang mengembangkan usaha penjualan makanan, hingga yang berdagang pakaian. Selain usaha perdagangan skala rumahan, fasilitas pembiayaan ini turut menopang sektor komoditas dan pangan lokal, seperti yang diakses oleh penerima manfaat untuk perkebunan kopi sampai budi daya ikan nila. Perluasan pembiayaan produktif tersebut ditopang oleh kesiapan kelembagaan keuangan daerah yang kini telah terbentuk menyeluruh di seluruh penjuru Tanah Air. OJK bersama pemerintah daerah memastikan seluruh yurisdiksi administratif memiliki wadah terpadu untuk mendorong pemerataan ekonomi. "Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Jadi tidak ada daerah yang belum memiliki hal ini," kata Friderica.   Efektivitas kerja TPAKD dipantau secara berkala melalui monitoring tahunan lewat Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan hasil kolaborasi OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  Hasil survei mencatat indeks literasi keuangan masyarakat telah menyentuh 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan menembus angka di atas 93 persen. Capaian ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen yang semula dipatok untuk tahun 2029, berkat kerja sama solid pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Akselerasi permodalan daerah juga digencarkan melalui skema program terarah untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman informal berbunga tinggi. Berbagai instrumen pembiayaan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sektor prioritas maupun pelaku usaha mikro yang rentan. "Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas mencapai Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur," ungkap Friderica. Di samping pembiayaan usaha, edukasi keuangan sejak dini digulirkan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (SimPel) yang menggandeng bank nasional dan bank daerah. Melalui program ini, anak-anak sekolah, termasuk siswa di Sekolah Rakyat binaan Presiden diberi kemudahan membuka tabungan perbankan hanya dengan setoran awal sebesar Rp5.000. Kelancaran distribusi dana pembiayaan puluhan triliun rupiah di level daerah ini terwujud berkat keterlibatan aktif ratusan entitas industri perbankan dan lembaga keuangan. Friderica mengapresiasi komitmen bersama industri dalam mempermudah akses pembiayaan masyarakat hingga ke pelosok. "Dari Rp53 triliun tersebut, ada 350 PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) yang memberikan dukungan kepada masyarakat kita. Lembaga-lembaga pembiayaan ini bersama-sama meningkatkan akses keuangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutur Friderica.