Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menggodok aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyusun aturan tersebut. https://economy.okezone.com/read/2026/10/23/320/3249733/aturan-turunan-perpres-ojol-masih-digodok-ini-penjelasan-menteri-mamanidhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/23/320/3249733/aturan-turunan-perpres-ojol-masih-digodok-ini-penjelasan-menteri-mamanhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/23/320/3249733/aturan-turunan-perpres-ojol-masih-digodok-ini-penjelasan-menteri-mamanJum'at 23 Oktober 2026 13:24 WIBTangguh YudhaOjek Online (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/10/23/320/3249733/ojek_online-jXDW_large.jpgJAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menggodok aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyusun aturan tersebut. Maman mengatakan, pemerintah memberikan tenggat waktu hingga akhir Desember 2026 untuk menyelesaikan Peraturan Menteri (Permen) sebagai aturan turunan Perpres Ojol. Namun demikian, pihaknya ingin memastikan kebijakan yang diterbitkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online. "Saya ingin sampaikan, kami tidak mau gegabah, kami ingin betul-betul menghasilkan sebuah langkah kebijakan yang komprehensif, positif, dan memiliki kemanfaatan yang baik buat kedua belah pihak dan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ini," ungkap Maman dalam konferensi pers, Kamis (22/10/2026). Maman menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap ekosistem transportasi online karena melibatkan jutaan masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, penyusunan aturan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. "Karena Pak Presiden menganggap bahwa ekosistem transportasi online ini cukup besar dan Pak Presiden melihat apabila ingin mendorong ataupun meningkatkan kesejahteraan, perlu ada perhatian yang besar kepada ekosistem ini," lanjut Maman. Menurut Maman, terdapat sekitar 5 juta pengemudi ojol yang terdaftar secara administratif. Namun, jumlah pengemudi yang rutin bekerja diperkirakan hanya sekitar 1 juta orang. Selain pengemudi, ekosistem tersebut juga melibatkan sekitar 13 juta hingga 15 juta merchant atau pelaku UMKM, perusahaan penyedia aplikasi, serta perusahaan logistik. Besarnya ekosistem tersebut membuat pelaksanaan Perpres Ojol tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja. Karena itu, pemerintah membagi kewenangan kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait.   Lebih jauh Maman menyebut Kementerian UMKM mendapat tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi online. "Penugasan kepada Kementerian UMKM, selain memang ditugaskan sebagai pengampunya, kami ditugaskan untuk melakukan monitoring pengawasan terkait perjanjian kemitraan, karena pada akhirnya kata kuncinya adalah ada di perjanjian kemitraan," ungkapnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian UMKM akan berkoordinasi secara rutin dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. "Keberadaan kami di situ sekaligus melakukan pemmonitoringan terhadap perjanjian kemitraan agar perjanjian kemitraan itu betul-betul berpihak kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam ekosistem ini," pungkasnya. JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menggodok aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyusun aturan tersebut. Maman mengatakan, pemerintah memberikan tenggat waktu hingga akhir Desember 2026 untuk menyelesaikan Peraturan Menteri (Permen) sebagai aturan turunan Perpres Ojol. Namun demikian, pihaknya ingin memastikan kebijakan yang diterbitkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online. "Saya ingin sampaikan, kami tidak mau gegabah, kami ingin betul-betul menghasilkan sebuah langkah kebijakan yang komprehensif, positif, dan memiliki kemanfaatan yang baik buat kedua belah pihak dan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ini," ungkap Maman dalam konferensi pers, Kamis (22/10/2026). Maman menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap ekosistem transportasi online karena melibatkan jutaan masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, penyusunan aturan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. "Karena Pak Presiden menganggap bahwa ekosistem transportasi online ini cukup besar dan Pak Presiden melihat apabila ingin mendorong ataupun meningkatkan kesejahteraan, perlu ada perhatian yang besar kepada ekosistem ini," lanjut Maman. Menurut Maman, terdapat sekitar 5 juta pengemudi ojol yang terdaftar secara administratif. Namun, jumlah pengemudi yang rutin bekerja diperkirakan hanya sekitar 1 juta orang. Selain pengemudi, ekosistem tersebut juga melibatkan sekitar 13 juta hingga 15 juta merchant atau pelaku UMKM, perusahaan penyedia aplikasi, serta perusahaan logistik. Besarnya ekosistem tersebut membuat pelaksanaan Perpres Ojol tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja. Karena itu, pemerintah membagi kewenangan kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait.   Lebih jauh Maman menyebut Kementerian UMKM mendapat tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi online. "Penugasan kepada Kementerian UMKM, selain memang ditugaskan sebagai pengampunya, kami ditugaskan untuk melakukan monitoring pengawasan terkait perjanjian kemitraan, karena pada akhirnya kata kuncinya adalah ada di perjanjian kemitraan," ungkapnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian UMKM akan berkoordinasi secara rutin dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. "Keberadaan kami di situ sekaligus melakukan pemmonitoringan terhadap perjanjian kemitraan agar perjanjian kemitraan itu betul-betul berpihak kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam ekosistem ini," pungkasnya.