Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya potensi cadangan sumber daya alam (SDA) senilai USD300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun. https://economy.okezone.com/read/2026/10/24/320/3249840/ri-punya-5-lokasi-tambang-rp5-400-triliun-ini-4-faktanyaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/24/320/3249840/ri-punya-5-lokasi-tambang-rp5-400-triliun-ini-4-faktanyahttps://economy.okezone.com/read/2026/10/24/320/3249840/ri-punya-5-lokasi-tambang-rp5-400-triliun-ini-4-faktanyaSabtu 24 Oktober 2026 09:01 WIBDani Jumadil AkhirRI Punya 5 Lokasi Tambang Rp5.400 Triliun, Ini 4 Faktanya (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2026/10/23/320/3249840/tambang-RLch_large.jpgJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya potensi cadangan sumber daya alam (SDA) senilai USD300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun berdasarkan laporan atas lima konsesi pertambangan di Indonesia.  Temuan tersebut menjadi sorotan di tengah upaya menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak produktif dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Berikut ini Okezone rangkum fakta IUP pertambangan punya cadangan Rp5.400 triliun, Jakarta, Sabtu (24/10/2026). 1. 5 IUP Pertambangan Prabowo mengatakan, nilai cadangan senilai USD300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun berasal dari hasil studi cadangan yang telah dilakukan terhadap lima IUP dari ratusan izin pertambangan yang ada. “Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima konsesi, lima IUP dari sekitar ratusan IUP, memiliki cadangan terbukti (proven reserves) yang sudah didasarkan atas studi cadangan. Nilainya itu adalah Rp5.400 triliun, USD300 miliar,” ujar Prabowo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).  2. Prabowo Ingatkan Pemberian Konsesi Menurut Prabowo, besarnya potensi sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan pengelolaan yang optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat hingga daerah diminta lebih cermat dalam memberikan konsesi kepada pelaku usaha. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan izin pertambangan tanpa memastikan kemampuan pemegang konsesi dalam menjalankan kegiatan usaha secara nyata. “Kita tidak boleh selalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti. Kita percayakan konsesi itu kepada pihak yang benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya,” kata Prabowo.   3. Tambang Mangkrak, IUP Dicabut  Prabowo menduga sebagian pelaku usaha hanya mengincar izin untuk kepentingan spekulasi, bukan untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Karena itu, pemerintah akan menertibkan izin yang tidak menunjukkan aktivitas nyata. “Saya beri instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut,” tegasnya. Prabowo menyoroti masih adanya konsesi pertambangan yang tidak dikelola selama bertahun-tahun meski telah memperoleh izin. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menghambat pemanfaatan sumber daya alam dan merugikan kepentingan negara. "Masalahnya banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan, inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsensi. Dia bukan ahli tambang, dia tidak ngerti operasi tambang, tapi dia minta aja," kata Prabowo. Prabowo juga menyinggung proyek pengembangan gas di Blok Masela yang telah lama tertunda. Ia mengatakan telah menemui perwakilan perusahaan Jepang, Inpex, untuk meminta kepastian mengenai kelanjutan proyek tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pengembangan sumber daya energi untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta perusahaan memberikan kepastian pelaksanaan proyek atau menghadapi kemungkinan pencabutan izin. Menurut Prabowo, pihak Inpex kemudian menyatakan komitmen untuk memulai aktivitas dalam enam bulan. Pemerintah, kata dia, akan memantau realisasi komitmen tersebut. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati investor yang beroperasi di Indonesia. Namun, penghormatan tersebut harus diimbangi dengan komitmen menjalankan kegiatan usaha sesuai izin yang diberikan. 4. Bahlil Ungkap Lokasi Tambang Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal temuan tambang senilai Rp5.400 triliun.  Bahlil mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan menindaklanjuti terkait pernyataan tersebut. Dia menyebut beberapa lokasi tambang tersebut berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua dan wilayah lainnya. "Itu ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi, ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Bahlil menjelaskan besarnya potensi nilai ekonomis dari kelima tambang itu karena komoditas yang terkandung di dalamnya antara lain tembaga dan emas. Namun ia belum menjelaskan lebih jauh terkait rencana eksekusi lokasi pertambangan yang dimaksud.  "Itu ada komoditas emas dan tembaga," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.    JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya potensi cadangan sumber daya alam (SDA) senilai USD300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun berdasarkan laporan atas lima konsesi pertambangan di Indonesia.  Temuan tersebut menjadi sorotan di tengah upaya menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak produktif dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Berikut ini Okezone rangkum fakta IUP pertambangan punya cadangan Rp5.400 triliun, Jakarta, Sabtu (24/10/2026). 1. 5 IUP Pertambangan Prabowo mengatakan, nilai cadangan senilai USD300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun berasal dari hasil studi cadangan yang telah dilakukan terhadap lima IUP dari ratusan izin pertambangan yang ada. “Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima konsesi, lima IUP dari sekitar ratusan IUP, memiliki cadangan terbukti (proven reserves) yang sudah didasarkan atas studi cadangan. Nilainya itu adalah Rp5.400 triliun, USD300 miliar,” ujar Prabowo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).  2. Prabowo Ingatkan Pemberian Konsesi Menurut Prabowo, besarnya potensi sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan pengelolaan yang optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat hingga daerah diminta lebih cermat dalam memberikan konsesi kepada pelaku usaha. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan izin pertambangan tanpa memastikan kemampuan pemegang konsesi dalam menjalankan kegiatan usaha secara nyata. “Kita tidak boleh selalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti. Kita percayakan konsesi itu kepada pihak yang benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya,” kata Prabowo.   3. Tambang Mangkrak, IUP Dicabut  Prabowo menduga sebagian pelaku usaha hanya mengincar izin untuk kepentingan spekulasi, bukan untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Karena itu, pemerintah akan menertibkan izin yang tidak menunjukkan aktivitas nyata. “Saya beri instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut,” tegasnya. Prabowo menyoroti masih adanya konsesi pertambangan yang tidak dikelola selama bertahun-tahun meski telah memperoleh izin. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menghambat pemanfaatan sumber daya alam dan merugikan kepentingan negara. "Masalahnya banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan, inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsensi. Dia bukan ahli tambang, dia tidak ngerti operasi tambang, tapi dia minta aja," kata Prabowo. Prabowo juga menyinggung proyek pengembangan gas di Blok Masela yang telah lama tertunda. Ia mengatakan telah menemui perwakilan perusahaan Jepang, Inpex, untuk meminta kepastian mengenai kelanjutan proyek tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pengembangan sumber daya energi untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta perusahaan memberikan kepastian pelaksanaan proyek atau menghadapi kemungkinan pencabutan izin. Menurut Prabowo, pihak Inpex kemudian menyatakan komitmen untuk memulai aktivitas dalam enam bulan. Pemerintah, kata dia, akan memantau realisasi komitmen tersebut. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati investor yang beroperasi di Indonesia. Namun, penghormatan tersebut harus diimbangi dengan komitmen menjalankan kegiatan usaha sesuai izin yang diberikan. 4. Bahlil Ungkap Lokasi Tambang Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal temuan tambang senilai Rp5.400 triliun.  Bahlil mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan menindaklanjuti terkait pernyataan tersebut. Dia menyebut beberapa lokasi tambang tersebut berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua dan wilayah lainnya. "Itu ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi, ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Bahlil menjelaskan besarnya potensi nilai ekonomis dari kelima tambang itu karena komoditas yang terkandung di dalamnya antara lain tembaga dan emas. Namun ia belum menjelaskan lebih jauh terkait rencana eksekusi lokasi pertambangan yang dimaksud.  "Itu ada komoditas emas dan tembaga," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.