Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa postur fiskal Indonesia pada 2027 akan memikul pagu belanja negara sebesar Rp4.000 triliun, sehingga pemerintah dituntut menghimpun penerimaan negara hingga Rp3.400 triliun. https://economy.okezone.com/read/2026/10/26/320/3250322/belanja-negara-capai-rp4-000-triliun-di-2027-suahasil-pastikan-anggaran-berdampak-gandaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/26/320/3250322/belanja-negara-capai-rp4-000-triliun-di-2027-suahasil-pastikan-anggaran-berdampak-gandahttps://economy.okezone.com/read/2026/10/26/320/3250322/belanja-negara-capai-rp4-000-triliun-di-2027-suahasil-pastikan-anggaran-berdampak-gandaSenin 26 Oktober 2026 20:20 WIBAnggie AriestaMenkeu Suahasil (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/10/26/320/3250322/menkeu_suahasil-w0Eq_large.pngJAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa postur fiskal Indonesia pada 2027 akan memikul pagu belanja negara sebesar Rp4.000 triliun, sehingga pemerintah dituntut menghimpun penerimaan negara hingga Rp3.400 triliun.  Target pengumpulan kas negara tersebut wajib diiringi alokasi belanja yang presisi agar mampu menciptakan efek rambatan atau multiplier effect maksimal terhadap perekonomian nasional. Kata Suahasil, perancangan intervensi kebijakan fiskal tidak boleh sekadar menjadi daftar belanja tanpa kepastian modal penerimaan. Alokasi dana publik yang begitu masif menuntut akuntabilitas penarikan pendapatan sekaligus ketepatan sasaran pembiayaan. "Tahun depan, 2027, kami di Kementerian Keuangan harus mengumpulkan Rp3.400 triliun untuk membiayai pengeluaran yang besarnya Rp4.000 triliun. Kita pastikan pengeluaran negara di titik-titik penting dan penerimaan terkumpul, karena tidak bisa hanya punya daftar keinginan tanpa ada penerimaan," ujar Suahasil dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF), Jakarta, Senin (26/10/2026).   Suahasil menjelaskan, belanja APBN yang berada di kisaran Rp4.000 triliun sejatinya hanya menyumbang sekitar 14 hingga 15 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang kini mencapai sekitar Rp25.000 triliun. Porsi terbesar sebesar 85 persen justru digerakkan oleh aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi dunia usaha, hingga perputaran ekspor dan impor barang. Mengingat porsi belanja negara yang terbatas terhadap agregat ekonomi, pemerintah memposisikan fiskal sebagai konduktor utama dalam menggerakkan sektor swasta dan masyarakat. Penyaluran anggaran dipacu untuk merangsang aktivitas produktif yang mampu melipatgandakan nilai tambah perekonomian.   "Yang diperlukan negara kita adalah mengorkestrasi keseluruhan pelaku ekonomi agar bersama-sama memaksimalkan produk domestik bruto. Belanja negara Rp4.000 triliun ini harus digunakan dengan dampak paling intensif, atau yang angka penggandanya, multiplier-nya paling tinggi," kata Suahasil. Dalam mengeksekusi anggaran, Suahasil memaparkan tiga fungsi fundamental APBN. Pertama, APBN harus menjadi mesin penumbuh kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan belanja Rp4.000 triliun untuk mengungkit PDB hingga Rp25.000 triliun.  Kedua, kata Suahasil, APBN berfungsi sebagai penstabil di tengah tingginya turbulensi global, salah satunya menahan harga barang bersubsidi di dalam negeri saat harga minyak mentah dunia melonjak ke level 115 hingga 116 dolar AS per barel agar daya beli masyarakat tidak terdisrupsi.  Ketiga, dia melanjutkan soal APBN wajib dijaga tetap sehat dan kredibel. Seturut itu, keseimbangan antara perlindungan daya beli rakyat dan disiplin fiskal menjadi jangkar utama agar APBN tidak rentan terhadap krisis. "APBN harus menstabilkan agar kondisi ekonomi tidak terlalu fluktuatif dan konsumsi masyarakat terjaga saat turbulensi global tinggi. Di sisi lain, APBN harus tetap kredibel dan sehat dengan komitmen defisit anggaran yang terukur di bawah 3 persen," tutur Suahasil. Suahasil menambahkan, pengelolaan APBN yang dihimpun dari uang pembayar pajak kini tidak lagi berjalan sendirian dalam membiayai pembangunan nasional. Dia menyoroti soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang digadang-gadang sebagai mitra strategis pengelola investasi negara. Kehadiran lembaga pengelola investasi ini membagi beban pembiayaan pembangunan nasional antara belanja rutin pemerintah dan investasi komersial strategis. Sinergi kedua instrumen ini dipersiapkan sebagai motor penggerak ganda dalam mengeksekusi program-program transformasi ekonomi berskala besar. "APBN yang bersumber dari taxpayers' money tidak bekerja sendirian karena diberikan partner oleh Presiden, namanya Danantara. Ketika ada visi besar mengenai Indonesia, dua tangan ini bekerja sama sangat erat untuk mewujudkannya," jelas Suahasil. JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa postur fiskal Indonesia pada 2027 akan memikul pagu belanja negara sebesar Rp4.000 triliun, sehingga pemerintah dituntut menghimpun penerimaan negara hingga Rp3.400 triliun.  Target pengumpulan kas negara tersebut wajib diiringi alokasi belanja yang presisi agar mampu menciptakan efek rambatan atau multiplier effect maksimal terhadap perekonomian nasional. Kata Suahasil, perancangan intervensi kebijakan fiskal tidak boleh sekadar menjadi daftar belanja tanpa kepastian modal penerimaan. Alokasi dana publik yang begitu masif menuntut akuntabilitas penarikan pendapatan sekaligus ketepatan sasaran pembiayaan. "Tahun depan, 2027, kami di Kementerian Keuangan harus mengumpulkan Rp3.400 triliun untuk membiayai pengeluaran yang besarnya Rp4.000 triliun. Kita pastikan pengeluaran negara di titik-titik penting dan penerimaan terkumpul, karena tidak bisa hanya punya daftar keinginan tanpa ada penerimaan," ujar Suahasil dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF), Jakarta, Senin (26/10/2026).   Suahasil menjelaskan, belanja APBN yang berada di kisaran Rp4.000 triliun sejatinya hanya menyumbang sekitar 14 hingga 15 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang kini mencapai sekitar Rp25.000 triliun. Porsi terbesar sebesar 85 persen justru digerakkan oleh aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi dunia usaha, hingga perputaran ekspor dan impor barang. Mengingat porsi belanja negara yang terbatas terhadap agregat ekonomi, pemerintah memposisikan fiskal sebagai konduktor utama dalam menggerakkan sektor swasta dan masyarakat. Penyaluran anggaran dipacu untuk merangsang aktivitas produktif yang mampu melipatgandakan nilai tambah perekonomian.   "Yang diperlukan negara kita adalah mengorkestrasi keseluruhan pelaku ekonomi agar bersama-sama memaksimalkan produk domestik bruto. Belanja negara Rp4.000 triliun ini harus digunakan dengan dampak paling intensif, atau yang angka penggandanya, multiplier-nya paling tinggi," kata Suahasil. Dalam mengeksekusi anggaran, Suahasil memaparkan tiga fungsi fundamental APBN. Pertama, APBN harus menjadi mesin penumbuh kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan belanja Rp4.000 triliun untuk mengungkit PDB hingga Rp25.000 triliun.  Kedua, kata Suahasil, APBN berfungsi sebagai penstabil di tengah tingginya turbulensi global, salah satunya menahan harga barang bersubsidi di dalam negeri saat harga minyak mentah dunia melonjak ke level 115 hingga 116 dolar AS per barel agar daya beli masyarakat tidak terdisrupsi.  Ketiga, dia melanjutkan soal APBN wajib dijaga tetap sehat dan kredibel. Seturut itu, keseimbangan antara perlindungan daya beli rakyat dan disiplin fiskal menjadi jangkar utama agar APBN tidak rentan terhadap krisis. "APBN harus menstabilkan agar kondisi ekonomi tidak terlalu fluktuatif dan konsumsi masyarakat terjaga saat turbulensi global tinggi. Di sisi lain, APBN harus tetap kredibel dan sehat dengan komitmen defisit anggaran yang terukur di bawah 3 persen," tutur Suahasil. Suahasil menambahkan, pengelolaan APBN yang dihimpun dari uang pembayar pajak kini tidak lagi berjalan sendirian dalam membiayai pembangunan nasional. Dia menyoroti soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang digadang-gadang sebagai mitra strategis pengelola investasi negara. Kehadiran lembaga pengelola investasi ini membagi beban pembiayaan pembangunan nasional antara belanja rutin pemerintah dan investasi komersial strategis. Sinergi kedua instrumen ini dipersiapkan sebagai motor penggerak ganda dalam mengeksekusi program-program transformasi ekonomi berskala besar. "APBN yang bersumber dari taxpayers' money tidak bekerja sendirian karena diberikan partner oleh Presiden, namanya Danantara. Ketika ada visi besar mengenai Indonesia, dua tangan ini bekerja sama sangat erat untuk mewujudkannya," jelas Suahasil.