Praktik tersebut diduga turut menyebabkan kenaikan harga beras di pasaran. https://economy.okezone.com/read/2026/10/28/320/3250671/beras-subsidi-dioplos-jadi-premium-mentan-ini-biadab-pantas-dihukum-beratidhttps://economy.okezone.com/read/2026/10/28/320/3250671/beras-subsidi-dioplos-jadi-premium-mentan-ini-biadab-pantas-dihukum-berathttps://economy.okezone.com/read/2026/10/28/320/3250671/beras-subsidi-dioplos-jadi-premium-mentan-ini-biadab-pantas-dihukum-beratRabu 28 Oktober 2026 14:36 WIBTangguh Yudha Praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2026/10/28/320/3250671/beras-FO9g_large.jpgJAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium sebagai bentuk sabotase. Praktik tersebut diduga turut menyebabkan kenaikan harga beras di pasaran. Menurut Amran, praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional hingga memicu gejolak sosial dan politik. "Beras itu vital. Ingat, kalau krisis pangan, itu berdampak pada krisis politik, dan konflik sosial terjadi. Ini sabotase. Dia inginkan kita ini ribut," kata Amran dalam konferensi pers setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Amran menduga pengoplosan beras bersubsidi menjadi beras premium turut mendorong kenaikan harga beras. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. "Jadi, ya ini yang mengangkat harga. Tapi masih ada pengamat yang mendukung. Yang usil, antek-antek asing. Ini nggak bener ini. Ini harus ditindak tegas," ujarnya. Amran menjelaskan, beras SPHP yang mendapat subsidi pemerintah seharusnya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Namun, berdasarkan temuan yang disampaikan, beras tersebut diduga dioplos dan dijual sebagai beras premium dengan harga Rp17.000 per kilogram. "SPHP. Yang disubsidi pemerintah. Harusnya harganya ini Rp12.500, dijual Rp17.000, dioplos. Jadi beras premium," ungkapnya. Berdasarkan laporan awal yang diterimanya, Amran menyebut jumlah beras yang diduga terlibat dalam praktik tersebut mencapai 600 ton. Ia menduga jumlah beras yang telah dioplos secara keseluruhan bisa mencapai ribuan ton. Amran menyayangkan praktik tersebut karena beras bersubsidi pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 hingga 5. Ia bahkan menilai pelaku pengoplosan beras bersubsidi pantas mendapatkan hukuman terberat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, hukuman mati layak dipertimbangkan apabila dimungkinkan oleh hukum. "Ini adalah biadab. Tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi. Ini dioplos, dirampok ini. Ini biadab ini," tegasnya. "Kalau ada hukuman terberat, ini pantas dihukum terberat. Seandainya memungkinkan hukuman mati, hukuman mati ini pantas ini untuk orang seperti ini," sambung Amran. Lebih lanjut, Amran mengungkapkan bahwa beras SPHP yang ditemukan dalam praktik pengoplosan tersebut berasal dari gudang Perum Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan keterlibatan oknum Bulog. Pegawai yang terbukti terlibat, kata Amran, harus diberhentikan dan diproses secara hukum. "Kalau ada Bulog terlibat, sudah pasti dipecat dan juga ditindak... Dan kami akan kirim surat ke kepolisian untuk ditindaklanjuti jadi dipenjara juga," pungkasnya. JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium sebagai bentuk sabotase. Praktik tersebut diduga turut menyebabkan kenaikan harga beras di pasaran. Menurut Amran, praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional hingga memicu gejolak sosial dan politik. "Beras itu vital. Ingat, kalau krisis pangan, itu berdampak pada krisis politik, dan konflik sosial terjadi. Ini sabotase. Dia inginkan kita ini ribut," kata Amran dalam konferensi pers setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Amran menduga pengoplosan beras bersubsidi menjadi beras premium turut mendorong kenaikan harga beras. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. "Jadi, ya ini yang mengangkat harga. Tapi masih ada pengamat yang mendukung. Yang usil, antek-antek asing. Ini nggak bener ini. Ini harus ditindak tegas," ujarnya. Amran menjelaskan, beras SPHP yang mendapat subsidi pemerintah seharusnya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Namun, berdasarkan temuan yang disampaikan, beras tersebut diduga dioplos dan dijual sebagai beras premium dengan harga Rp17.000 per kilogram. "SPHP. Yang disubsidi pemerintah. Harusnya harganya ini Rp12.500, dijual Rp17.000, dioplos. Jadi beras premium," ungkapnya. Berdasarkan laporan awal yang diterimanya, Amran menyebut jumlah beras yang diduga terlibat dalam praktik tersebut mencapai 600 ton. Ia menduga jumlah beras yang telah dioplos secara keseluruhan bisa mencapai ribuan ton. Amran menyayangkan praktik tersebut karena beras bersubsidi pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 hingga 5. Ia bahkan menilai pelaku pengoplosan beras bersubsidi pantas mendapatkan hukuman terberat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, hukuman mati layak dipertimbangkan apabila dimungkinkan oleh hukum. "Ini adalah biadab. Tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi. Ini dioplos, dirampok ini. Ini biadab ini," tegasnya. "Kalau ada hukuman terberat, ini pantas dihukum terberat. Seandainya memungkinkan hukuman mati, hukuman mati ini pantas ini untuk orang seperti ini," sambung Amran. Lebih lanjut, Amran mengungkapkan bahwa beras SPHP yang ditemukan dalam praktik pengoplosan tersebut berasal dari gudang Perum Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan keterlibatan oknum Bulog. Pegawai yang terbukti terlibat, kata Amran, harus diberhentikan dan diproses secara hukum. "Kalau ada Bulog terlibat, sudah pasti dipecat dan juga ditindak... Dan kami akan kirim surat ke kepolisian untuk ditindaklanjuti jadi dipenjara juga," pungkasnya.