Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. https://economy.okezone.com/read/2026/11/09/320/3252960/kontrak-kerja-pkwt-maksimal-2-tahun-hanya-berlaku-untuk-pekerjaan-tertentuidhttps://economy.okezone.com/read/2026/11/09/320/3252960/kontrak-kerja-pkwt-maksimal-2-tahun-hanya-berlaku-untuk-pekerjaan-tertentuhttps://economy.okezone.com/read/2026/11/09/320/3252960/kontrak-kerja-pkwt-maksimal-2-tahun-hanya-berlaku-untuk-pekerjaan-tertentuSenin 09 November 2026 13:02 WIBIqbal Dwi Purnama Pemerintah membatasi masa berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal dua tahun. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2026/11/09/320/3252960/pekerja-s2G1_large.jpgJAKARTA – Pemerintah membatasi masa berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal dua tahun dan hanya memperbolehkannya untuk jenis pekerjaan tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pembatasan masa berlaku PKWT tercantum dalam Pasal 82 Bagian Kedua UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut, pemerintah menetapkan jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan tertentu paling lama dua tahun. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan jangka waktu masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun. UU tersebut juga mewajibkan pemberi kerja dan pekerja membuat perjanjian PKWT secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Apabila perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis, hubungan kerja tersebut dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Selain membatasi masa kontrak, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga melarang perusahaan menerapkan masa percobaan kerja bagi pekerja PKWT. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2). Sementara itu, Pasal 87 mengatur bahwa PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan yang berdasarkan jenis, sifat, atau kegiatannya diperkirakan selesai dalam waktu tertentu. Jenis pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama dengan batas maksimal dua tahun, serta pekerjaan yang bersifat musiman. Selain itu, PKWT dapat digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan atau penjajakan. Ketentuan ini juga berlaku untuk pekerjaan yang jenis, sifat, atau kegiatannya tidak tetap. "Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap," demikian bunyi Pasal 87 ayat (2), dikutip Senin (9/11/2026). UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur hak pekerja PKWT untuk menerima uang kompensasi setelah masa kerja yang diperjanjikan berakhir. Besaran kompensasi diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Di sisi lain, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang kompensasi kepada pekerja PKWT dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. JAKARTA – Pemerintah membatasi masa berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal dua tahun dan hanya memperbolehkannya untuk jenis pekerjaan tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pembatasan masa berlaku PKWT tercantum dalam Pasal 82 Bagian Kedua UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut, pemerintah menetapkan jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan tertentu paling lama dua tahun. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan jangka waktu masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun. UU tersebut juga mewajibkan pemberi kerja dan pekerja membuat perjanjian PKWT secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Apabila perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis, hubungan kerja tersebut dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Selain membatasi masa kontrak, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga melarang perusahaan menerapkan masa percobaan kerja bagi pekerja PKWT. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2). Sementara itu, Pasal 87 mengatur bahwa PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan yang berdasarkan jenis, sifat, atau kegiatannya diperkirakan selesai dalam waktu tertentu. Jenis pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama dengan batas maksimal dua tahun, serta pekerjaan yang bersifat musiman. Selain itu, PKWT dapat digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan atau penjajakan. Ketentuan ini juga berlaku untuk pekerjaan yang jenis, sifat, atau kegiatannya tidak tetap. "Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap," demikian bunyi Pasal 87 ayat (2), dikutip Senin (9/11/2026). UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur hak pekerja PKWT untuk menerima uang kompensasi setelah masa kerja yang diperjanjikan berakhir. Besaran kompensasi diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Di sisi lain, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang kompensasi kepada pekerja PKWT dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.