Upaya tersebut dapat diperkuat dengan penyusunan arsitektur BUMN yang mampu menyelaraskan strategi korporasi dengan agenda pembangunan nasional. https://economy.okezone.com/read/2026/11/09/320/3253082/danantara-benahi-bumn-fondasi-penting-ini-perlu-diperkuatidhttps://economy.okezone.com/read/2026/11/09/320/3253082/danantara-benahi-bumn-fondasi-penting-ini-perlu-diperkuathttps://economy.okezone.com/read/2026/11/09/320/3253082/danantara-benahi-bumn-fondasi-penting-ini-perlu-diperkuatSenin 09 November 2026 20:32 WIBFeby Novalius Reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Danantara Indonesia dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi. (Foto: Okezone.com/IMG)https://img.okezone.com/content/2026/11/09/320/3253082/danantara-5hbA_large.jpgJAKARTA – Reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Danantara Indonesia dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan pelat merah. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan penyusunan arsitektur BUMN yang mampu menyelaraskan strategi korporasi dengan agenda pembangunan nasional. Konsolidasi dan arsitektur BUMN merupakan dua aspek berbeda yang saling melengkapi dalam reformasi perusahaan milik negara. Konsolidasi berfokus pada penguatan perusahaan, sedangkan arsitektur BUMN menjadi landasan strategis bagi negara dalam mengelola aset dan menentukan arah investasi. "Sejatinya, konsolidasi dan arsitektur BUMN merupakan dua hal berbeda, tetapi sama pentingnya. Konsolidasi adalah instrumen korporasi, sedangkan arsitektur BUMN merupakan strategi negara," ujar Presiden Direktur Center for Banking Crisis Achmad Deni Daruri di Jakarta, Senin (9/11/2026). Dia menjelaskan, konsolidasi BUMN merupakan proses bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan dalam sektor sejenis ke dalam satu holding. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperbesar skala usaha, serta memperkuat daya saing perusahaan. Melalui penggabungan tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya operasional, menyederhanakan koordinasi, dan meningkatkan kapasitas investasi. "Di tingkat perusahaan, pendekatan ini masuk akal. Direksi berbicara tentang efisiensi operasional, laba, pengembalian modal, dan daya saing," jelasnya. Namun, menurut Deni, pengelolaan BUMN juga perlu mempertimbangkan peran strategis negara dalam mendorong pembangunan nasional. Selain menjalankan kegiatan komersial, perusahaan pelat merah memiliki mandat untuk mendukung ketahanan energi, memperluas pembiayaan bagi usaha mikro, membangun infrastruktur di daerah terpencil, serta menjaga stabilitas pangan nasional. "Karena itu, pertanyaan negara tidak berhenti pada bagaimana perusahaan diorganisasikan. Hal yang lebih penting adalah mengapa perusahaan tersebut dimiliki negara sejak awal," katanya. Menurut Deni, arsitektur BUMN diperlukan sebagai cetak biru pengelolaan aset dan perusahaan milik negara. Kerangka tersebut mencakup penentuan sektor strategis yang perlu dikuasai negara, sektor yang dapat diserahkan kepada mekanisme pasar, sistem pengawasan, alokasi modal, hingga penyelarasan antara tujuan pembangunan dan kepentingan komersial. Dengan demikian, konsolidasi berfokus pada penguatan struktur perusahaan, sedangkan arsitektur BUMN memberikan arah bagi negara dalam menentukan prioritas kepemilikan dan investasi. Deni mencontohkan, konsolidasi dapat menjawab kebutuhan penggabungan sejumlah perusahaan tambang ke dalam satu holding untuk meningkatkan efisiensi. Sementara itu, arsitektur BUMN menjawab pertanyaan mengenai prioritas investasi negara di sektor pertambangan dibandingkan sektor lain, seperti teknologi, pendidikan, dan manufaktur berteknologi tinggi. "Perbedaannya sangat mendasar," paparnya. Belajar dari Singapura dan Malaysia Dalam membangun arsitektur BUMN, Deni menilai Indonesia dapat mempelajari pengalaman sejumlah negara, seperti Singapura dan Malaysia. Singapura memiliki Temasek sebagai perusahaan investasi yang mengelola portofolio kepemilikan negara. Sementara itu, Malaysia memiliki Khazanah Nasional yang berperan sebagai pengelola investasi strategis pemerintah. Menurut Deni, Indonesia tidak harus mengadopsi model kedua negara tersebut secara persis. Namun, pengalaman Singapura dan Malaysia menunjukkan pentingnya kerangka strategis yang jelas dalam mengarahkan pengelolaan perusahaan dan investasi negara. "Holding besar tanpa visi pembangunan nasional hanya akan menjadi konglomerasi negara. Sebaliknya, arsitektur yang jelas dapat mengarahkan BUMN menjadi instrumen transformasi ekonomi," katanya. Empat Aspek Tata Kelola yang Perlu Diperhatikan Selain penyusunan arsitektur BUMN, Deni menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan secara akuntabel. Dia mengidentifikasi empat aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan kerangka tersebut. Pertama, sentralisasi pengelolaan aset. Konsentrasi aset dalam satu institusi memerlukan sistem pengawasan dan manajemen risiko yang kuat agar keputusan investasi dapat dikelola secara terukur. "Kegagalan tidak lagi bersifat sektoral, melainkan dapat memengaruhi keseluruhan portofolio negara," ujarnya. Kedua, keseimbangan antara kepentingan komersial dan pelayanan publik. Menurut Deni, pengelolaan aset negara perlu memastikan bahwa orientasi pada investasi dan pengembalian modal tetap sejalan dengan mandat sosial BUMN. Dengan demikian, proyek strategis yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat tetap mendapatkan perhatian. Ketiga, penguatan akuntabilitas. Struktur organisasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak perlu didukung pembagian kewenangan yang jelas. Hal ini penting agar setiap keputusan investasi maupun pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, menjaga independensi keputusan investasi dari kepentingan politik atau political capture. Deni menilai, pengelolaan dana dan aset negara dalam skala besar membutuhkan mekanisme pengawasan yang transparan agar keputusan investasi tetap didasarkan pada pertimbangan profesional dan kepentingan nasional. "Karena itu, arsitektur yang kuat tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik," pungkasnya. JAKARTA – Reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Danantara Indonesia dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan pelat merah. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan penyusunan arsitektur BUMN yang mampu menyelaraskan strategi korporasi dengan agenda pembangunan nasional. Konsolidasi dan arsitektur BUMN merupakan dua aspek berbeda yang saling melengkapi dalam reformasi perusahaan milik negara. Konsolidasi berfokus pada penguatan perusahaan, sedangkan arsitektur BUMN menjadi landasan strategis bagi negara dalam mengelola aset dan menentukan arah investasi. "Sejatinya, konsolidasi dan arsitektur BUMN merupakan dua hal berbeda, tetapi sama pentingnya. Konsolidasi adalah instrumen korporasi, sedangkan arsitektur BUMN merupakan strategi negara," ujar Presiden Direktur Center for Banking Crisis Achmad Deni Daruri di Jakarta, Senin (9/11/2026). Dia menjelaskan, konsolidasi BUMN merupakan proses bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan dalam sektor sejenis ke dalam satu holding. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperbesar skala usaha, serta memperkuat daya saing perusahaan. Melalui penggabungan tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya operasional, menyederhanakan koordinasi, dan meningkatkan kapasitas investasi. "Di tingkat perusahaan, pendekatan ini masuk akal. Direksi berbicara tentang efisiensi operasional, laba, pengembalian modal, dan daya saing," jelasnya. Namun, menurut Deni, pengelolaan BUMN juga perlu mempertimbangkan peran strategis negara dalam mendorong pembangunan nasional. Selain menjalankan kegiatan komersial, perusahaan pelat merah memiliki mandat untuk mendukung ketahanan energi, memperluas pembiayaan bagi usaha mikro, membangun infrastruktur di daerah terpencil, serta menjaga stabilitas pangan nasional. "Karena itu, pertanyaan negara tidak berhenti pada bagaimana perusahaan diorganisasikan. Hal yang lebih penting adalah mengapa perusahaan tersebut dimiliki negara sejak awal," katanya. Menurut Deni, arsitektur BUMN diperlukan sebagai cetak biru pengelolaan aset dan perusahaan milik negara. Kerangka tersebut mencakup penentuan sektor strategis yang perlu dikuasai negara, sektor yang dapat diserahkan kepada mekanisme pasar, sistem pengawasan, alokasi modal, hingga penyelarasan antara tujuan pembangunan dan kepentingan komersial. Dengan demikian, konsolidasi berfokus pada penguatan struktur perusahaan, sedangkan arsitektur BUMN memberikan arah bagi negara dalam menentukan prioritas kepemilikan dan investasi. Deni mencontohkan, konsolidasi dapat menjawab kebutuhan penggabungan sejumlah perusahaan tambang ke dalam satu holding untuk meningkatkan efisiensi. Sementara itu, arsitektur BUMN menjawab pertanyaan mengenai prioritas investasi negara di sektor pertambangan dibandingkan sektor lain, seperti teknologi, pendidikan, dan manufaktur berteknologi tinggi. "Perbedaannya sangat mendasar," paparnya. Belajar dari Singapura dan Malaysia Dalam membangun arsitektur BUMN, Deni menilai Indonesia dapat mempelajari pengalaman sejumlah negara, seperti Singapura dan Malaysia. Singapura memiliki Temasek sebagai perusahaan investasi yang mengelola portofolio kepemilikan negara. Sementara itu, Malaysia memiliki Khazanah Nasional yang berperan sebagai pengelola investasi strategis pemerintah. Menurut Deni, Indonesia tidak harus mengadopsi model kedua negara tersebut secara persis. Namun, pengalaman Singapura dan Malaysia menunjukkan pentingnya kerangka strategis yang jelas dalam mengarahkan pengelolaan perusahaan dan investasi negara. "Holding besar tanpa visi pembangunan nasional hanya akan menjadi konglomerasi negara. Sebaliknya, arsitektur yang jelas dapat mengarahkan BUMN menjadi instrumen transformasi ekonomi," katanya. Empat Aspek Tata Kelola yang Perlu Diperhatikan Selain penyusunan arsitektur BUMN, Deni menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan secara akuntabel. Dia mengidentifikasi empat aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan kerangka tersebut. Pertama, sentralisasi pengelolaan aset. Konsentrasi aset dalam satu institusi memerlukan sistem pengawasan dan manajemen risiko yang kuat agar keputusan investasi dapat dikelola secara terukur. "Kegagalan tidak lagi bersifat sektoral, melainkan dapat memengaruhi keseluruhan portofolio negara," ujarnya. Kedua, keseimbangan antara kepentingan komersial dan pelayanan publik. Menurut Deni, pengelolaan aset negara perlu memastikan bahwa orientasi pada investasi dan pengembalian modal tetap sejalan dengan mandat sosial BUMN. Dengan demikian, proyek strategis yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat tetap mendapatkan perhatian. Ketiga, penguatan akuntabilitas. Struktur organisasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak perlu didukung pembagian kewenangan yang jelas. Hal ini penting agar setiap keputusan investasi maupun pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, menjaga independensi keputusan investasi dari kepentingan politik atau political capture. Deni menilai, pengelolaan dana dan aset negara dalam skala besar membutuhkan mekanisme pengawasan yang transparan agar keputusan investasi tetap didasarkan pada pertimbangan profesional dan kepentingan nasional. "Karena itu, arsitektur yang kuat tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik," pungkasnya.