Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh. https://economy.okezone.com/read/2026/11/11/320/3253197/kabar-baik-pekerja-cuti-bersama-tak-lagi-potong-jatah-cuti-tahunanidhttps://economy.okezone.com/read/2026/11/11/320/3253197/kabar-baik-pekerja-cuti-bersama-tak-lagi-potong-jatah-cuti-tahunanhttps://economy.okezone.com/read/2026/11/11/320/3253197/kabar-baik-pekerja-cuti-bersama-tak-lagi-potong-jatah-cuti-tahunanRabu 11 November 2026 06:02 WIBFeby NovaliusPekerja/buruh tidak perlu khawatir jatah cuti tahunannya berkurang saat perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2026/11/10/320/3253197/kalender-gZvH_large.pngJAKARTA – Pekerja/buruh tidak perlu khawatir jatah cuti tahunannya berkurang saat perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa perusahaan yang menerapkan cuti bersama berdasarkan ketetapan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja/buruh. "Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh," demikian bunyi Pasal 118 ayat (6), seperti dikutip Okezone. Selain mengatur cuti bersama, Pasal 118 juga mewajibkan pemberi kerja memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Pada ayat (2), aturan tersebut menetapkan tiga jenis waktu istirahat yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yakni: Istirahat di antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah pekerja/buruh bekerja selama empat jam berturut-turut. Waktu istirahat tersebut tidak dihitung sebagai jam kerja. Istirahat mingguan, satu hari untuk pola enam hari kerja dalam seminggu atau dua hari untuk pola lima hari kerja dalam seminggu. Istirahat panjang, selama 30 hari kalender setelah pekerja/buruh bekerja secara terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya. Selanjutnya, Pasal 118 ayat (3) menyatakan bahwa pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sebagaimana diatur dalam ayat (2) tetap berhak menerima upah dan manfaat lainnya. Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pekerja/buruh yang mengambil istirahat panjang. Berdasarkan Pasal 118 ayat (4), pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan. Adapun mengenai hak cuti tahunan, Pasal 118 ayat (5) mewajibkan pemberi kerja memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja kepada pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Sementara itu, pelaksanaan cuti tahunan tersebut diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 118 ayat (7). Dengan demikian, UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan ketentuan khusus mengenai pelaksanaan cuti bersama. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa cuti bersama mengurangi jatah cuti tahunan pekerja/buruh, aturan terbaru secara tegas menyatakan bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak tersebut. Baca Selengkapnya: UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Cuti Bersama Tak Kurangi Cuti Tahunan Pekerja JAKARTA – Pekerja/buruh tidak perlu khawatir jatah cuti tahunannya berkurang saat perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa perusahaan yang menerapkan cuti bersama berdasarkan ketetapan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja/buruh. "Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh," demikian bunyi Pasal 118 ayat (6), seperti dikutip Okezone. Selain mengatur cuti bersama, Pasal 118 juga mewajibkan pemberi kerja memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Pada ayat (2), aturan tersebut menetapkan tiga jenis waktu istirahat yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yakni: Istirahat di antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah pekerja/buruh bekerja selama empat jam berturut-turut. Waktu istirahat tersebut tidak dihitung sebagai jam kerja. Istirahat mingguan, satu hari untuk pola enam hari kerja dalam seminggu atau dua hari untuk pola lima hari kerja dalam seminggu. Istirahat panjang, selama 30 hari kalender setelah pekerja/buruh bekerja secara terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya. Selanjutnya, Pasal 118 ayat (3) menyatakan bahwa pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sebagaimana diatur dalam ayat (2) tetap berhak menerima upah dan manfaat lainnya. Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pekerja/buruh yang mengambil istirahat panjang. Berdasarkan Pasal 118 ayat (4), pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan. Adapun mengenai hak cuti tahunan, Pasal 118 ayat (5) mewajibkan pemberi kerja memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja kepada pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Sementara itu, pelaksanaan cuti tahunan tersebut diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 118 ayat (7). Dengan demikian, UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan ketentuan khusus mengenai pelaksanaan cuti bersama. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa cuti bersama mengurangi jatah cuti tahunan pekerja/buruh, aturan terbaru secara tegas menyatakan bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak tersebut. Baca Selengkapnya: UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Cuti Bersama Tak Kurangi Cuti Tahunan Pekerja