- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) melalui penerbitan dua Peraturan OJK (POJK). Langkah tersebut dilakukan menjelang dimulainya penyelenggaraan dan pengawasan transaksi bursa mineral dan komoditas strategis pada 1 Januari 2027. https://economy.okezone.com/read/2026/11/11/320/3253443/ojk-siapkan-2-aturan-baru-jelang-penyelenggaraan-bursa-mineral-dan-komoditas-strategis-mulai-januari-2027idhttps://economy.okezone.com/read/2026/11/11/320/3253443/ojk-siapkan-2-aturan-baru-jelang-penyelenggaraan-bursa-mineral-dan-komoditas-strategis-mulai-januari-2027https://economy.okezone.com/read/2026/11/11/320/3253443/ojk-siapkan-2-aturan-baru-jelang-penyelenggaraan-bursa-mineral-dan-komoditas-strategis-mulai-januari-2027Rabu 11 November 2026 15:50 WIBIqbal Dwi PurnamaOJK (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/11/320/3253443/ojk-qEkd_large.pngJAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) melalui penerbitan dua Peraturan OJK (POJK). Langkah tersebut dilakukan menjelang dimulainya penyelenggaraan dan pengawasan transaksi bursa mineral dan komoditas strategis pada 1 Januari 2027. Kedua aturan tersebut yakni POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK, serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, mengatakan penguatan pengaturan dan pengawasan diperlukan untuk mendukung perdagangan komoditas nasional yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas. Dia menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi pengelolaannya perlu terus diperkuat agar mampu meningkatkan daya saing dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Keberadaan bursa mineral dan komoditas strategis diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," ujar Sarjito dalam keterangan resmi, Rabu (11/11/2026). Dia menambahkan, penguatan mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan bursa tersebut.   Melalui tata kelola perdagangan yang baik, Indonesia diharapkan dapat memperkuat pembentukan harga acuan komoditas nasional sekaligus meningkatkan posisi dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis di pasar global. Sebagai informasi, pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS merupakan mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui penerbitan kedua POJK tersebut, OJK mempersiapkan mekanisme pengawasan yang mencakup aspek tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, hingga perlindungan pengguna jasa. Dengan dimulainya peralihan kewenangan dari Bappebti kepada OJK pada 1 Januari 2027, pengawasan perdagangan mineral dan komoditas strategis diharapkan dapat berjalan dengan kerangka regulasi yang lebih terstruktur dan mendukung pengembangan pasar komoditas nasional. JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) melalui penerbitan dua Peraturan OJK (POJK). Langkah tersebut dilakukan menjelang dimulainya penyelenggaraan dan pengawasan transaksi bursa mineral dan komoditas strategis pada 1 Januari 2027. Kedua aturan tersebut yakni POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK, serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, mengatakan penguatan pengaturan dan pengawasan diperlukan untuk mendukung perdagangan komoditas nasional yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas. Dia menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi pengelolaannya perlu terus diperkuat agar mampu meningkatkan daya saing dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Keberadaan bursa mineral dan komoditas strategis diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," ujar Sarjito dalam keterangan resmi, Rabu (11/11/2026). Dia menambahkan, penguatan mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan bursa tersebut.   Melalui tata kelola perdagangan yang baik, Indonesia diharapkan dapat memperkuat pembentukan harga acuan komoditas nasional sekaligus meningkatkan posisi dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis di pasar global. Sebagai informasi, pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS merupakan mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui penerbitan kedua POJK tersebut, OJK mempersiapkan mekanisme pengawasan yang mencakup aspek tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, hingga perlindungan pengguna jasa. Dengan dimulainya peralihan kewenangan dari Bappebti kepada OJK pada 1 Januari 2027, pengawasan perdagangan mineral dan komoditas strategis diharapkan dapat berjalan dengan kerangka regulasi yang lebih terstruktur dan mendukung pengembangan pasar komoditas nasional.