Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dan diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022. https://economy.okezone.com/read/2026/11/12/320/3253602/gibran-mundur-sebagai-wapres-apakah-tetap-dapat-rumah-dari-negara-ini-aturannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/11/12/320/3253602/gibran-mundur-sebagai-wapres-apakah-tetap-dapat-rumah-dari-negara-ini-aturannyahttps://economy.okezone.com/read/2026/11/12/320/3253602/gibran-mundur-sebagai-wapres-apakah-tetap-dapat-rumah-dari-negara-ini-aturannyaKamis 12 November 2026 13:05 WIBFeby NovaliusWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berhak mendapatkan rumah kediaman setelah tidak lagi menjabat. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)https://img.okezone.com/content/2026/11/12/320/3253602/gibran_mundur-gA4D_large.jpegJAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berhak mendapatkan rumah kediaman setelah tidak lagi menjabat sebagai Wapres, sepanjang memenuhi syarat pemberhentian dengan hormat. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dan diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022. Aturan tersebut mengatur penyediaan, standar kelayakan, hingga perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, disebutkan bahwa mantan Presiden dan mantan Wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Ketentuan tersebut juga mengatur penyediaan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Sementara itu, mekanisme pengadaan rumah kediaman tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022 yang ditetapkan pada 27 Juli 2022 dan mulai berlaku pada 28 Juli 2022. Dalam aturan tersebut, pemerintah menyediakan rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wapres melalui tiga mekanisme. Pertama, pembelian tanah beserta bangunan. Kedua, pembelian tanah yang dilanjutkan dengan pembangunan rumah. Ketiga, pembangunan atau peremajaan rumah di atas lahan milik pribadi. PMK tersebut juga mengatur standar kelayakan rumah kediaman. Untuk lokasi di Provinsi DKI Jakarta, luas tanah yang disediakan paling banyak 1.500 meter persegi. Sementara itu, untuk lokasi di luar Jakarta, luas tanah disesuaikan dengan nilai tanah yang setara. Selain luas tanah, luas keseluruhan bangunan rumah kediaman juga dibatasi paling banyak 1.500 meter persegi sesuai ketentuan tata ruang. Dari sisi lokasi, rumah harus berada di wilayah Indonesia dan mudah dijangkau melalui jaringan jalan yang memadai. Lokasi serta bangunan juga harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan mantan Presiden atau mantan Wapres beserta keluarganya. Adapun desain dan tata ruang rumah harus mampu menunjang aktivitas serta memberikan kenyamanan bagi penghuni. Spesifikasi bahan bangunan juga wajib memenuhi persyaratan teknis, termasuk kekuatan, keamanan, dan kenyamanan. Mekanisme Penghitungan Anggaran Dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022, penghitungan anggaran pengadaan rumah kediaman dilakukan dengan memperhitungkan nilai tanah, biaya pembangunan bangunan, serta pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan penyediaan rumah. Penghitungan nilai tanah didasarkan pada nilai pasar tanah terendah di kawasan perumahan menteri atau pejabat negara di DKI Jakarta. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan survei untuk memperoleh perkiraan nilai tersebut. Nilai pasar tanah yang digunakan bukan merupakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sementara itu, penghitungan biaya bangunan didasarkan pada biaya pembangunan rumah berkualitas baik per meter persegi yang diterbitkan instansi berwenang. Apabila pemerintah membeli rumah yang sudah tersedia dan memerlukan renovasi atau restorasi, biaya pengerjaannya turut diperhitungkan dalam anggaran. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyusun rincian anggaran pengadaan rumah kediaman dan mengajukannya kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengadaan rumah dilakukan oleh Mensesneg dengan menggunakan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sekretariat Negara. Apabila total biaya pengadaan melebihi pagu anggaran yang tersedia, kelebihan biaya tersebut tidak dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mensesneg juga dapat mencari lokasi lain untuk memenuhi ketentuan anggaran. Pengunduran Diri Gibran Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan MPR. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan MPR yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Muzani mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Gibran, surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani saat memberikan keterangan kepada wartawan. Muzani menuturkan, Gibran juga meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran diri tersebut. Menindaklanjuti hal itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya. JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berhak mendapatkan rumah kediaman setelah tidak lagi menjabat sebagai Wapres, sepanjang memenuhi syarat pemberhentian dengan hormat. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dan diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022. Aturan tersebut mengatur penyediaan, standar kelayakan, hingga perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, disebutkan bahwa mantan Presiden dan mantan Wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Ketentuan tersebut juga mengatur penyediaan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Sementara itu, mekanisme pengadaan rumah kediaman tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022 yang ditetapkan pada 27 Juli 2022 dan mulai berlaku pada 28 Juli 2022. Dalam aturan tersebut, pemerintah menyediakan rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wapres melalui tiga mekanisme. Pertama, pembelian tanah beserta bangunan. Kedua, pembelian tanah yang dilanjutkan dengan pembangunan rumah. Ketiga, pembangunan atau peremajaan rumah di atas lahan milik pribadi. PMK tersebut juga mengatur standar kelayakan rumah kediaman. Untuk lokasi di Provinsi DKI Jakarta, luas tanah yang disediakan paling banyak 1.500 meter persegi. Sementara itu, untuk lokasi di luar Jakarta, luas tanah disesuaikan dengan nilai tanah yang setara. Selain luas tanah, luas keseluruhan bangunan rumah kediaman juga dibatasi paling banyak 1.500 meter persegi sesuai ketentuan tata ruang. Dari sisi lokasi, rumah harus berada di wilayah Indonesia dan mudah dijangkau melalui jaringan jalan yang memadai. Lokasi serta bangunan juga harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan mantan Presiden atau mantan Wapres beserta keluarganya. Adapun desain dan tata ruang rumah harus mampu menunjang aktivitas serta memberikan kenyamanan bagi penghuni. Spesifikasi bahan bangunan juga wajib memenuhi persyaratan teknis, termasuk kekuatan, keamanan, dan kenyamanan. Mekanisme Penghitungan Anggaran Dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022, penghitungan anggaran pengadaan rumah kediaman dilakukan dengan memperhitungkan nilai tanah, biaya pembangunan bangunan, serta pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan penyediaan rumah. Penghitungan nilai tanah didasarkan pada nilai pasar tanah terendah di kawasan perumahan menteri atau pejabat negara di DKI Jakarta. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan survei untuk memperoleh perkiraan nilai tersebut. Nilai pasar tanah yang digunakan bukan merupakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sementara itu, penghitungan biaya bangunan didasarkan pada biaya pembangunan rumah berkualitas baik per meter persegi yang diterbitkan instansi berwenang. Apabila pemerintah membeli rumah yang sudah tersedia dan memerlukan renovasi atau restorasi, biaya pengerjaannya turut diperhitungkan dalam anggaran. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyusun rincian anggaran pengadaan rumah kediaman dan mengajukannya kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengadaan rumah dilakukan oleh Mensesneg dengan menggunakan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sekretariat Negara. Apabila total biaya pengadaan melebihi pagu anggaran yang tersedia, kelebihan biaya tersebut tidak dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mensesneg juga dapat mencari lokasi lain untuk memenuhi ketentuan anggaran. Pengunduran Diri Gibran Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan MPR. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan MPR yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Muzani mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Gibran, surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani saat memberikan keterangan kepada wartawan. Muzani menuturkan, Gibran juga meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran diri tersebut. Menindaklanjuti hal itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya.