Airlangga Hartarto memastikan daftar negara serta institusi perbankan yang masuk dalam skema penyimpanan DHE SDA. https://economy.okezone.com/read/2026/11/13/320/3253825/menko-airlangga-pastikan-daftar-7-negara-dan-16-bank-penampung-dhe-sdaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/11/13/320/3253825/menko-airlangga-pastikan-daftar-7-negara-dan-16-bank-penampung-dhe-sdahttps://economy.okezone.com/read/2026/11/13/320/3253825/menko-airlangga-pastikan-daftar-7-negara-dan-16-bank-penampung-dhe-sdaJum'at 13 November 2026 13:30 WIBRohman WibowoMenko Airlangga Pastikan Daftar 7 Negara dan 16 Bank Penampung DHE SDA (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/13/320/3253825/airlangga-JlMQ_large.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan daftar negara serta institusi perbankan yang masuk dalam skema penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Langkah tersebut ditempuh pemerintah guna memperluas cakupan negara mitra sekaligus menambah pilihan perbankan penampung dana di dalam negeri. Airlangga pun merinci komposisi negara asal pemegang saham beserta jumlah lembaga keuangan yang tercakup dalam kebijakan itu. "Terkait kebijakan devisa hasil ekspor, ditambahkan beberapa negara seperti Korea, Jepang, Uni Eropa, selain Amerika, Kanada, Tiongkok, Australia, tujuh negara dengan penambahan bank penempatan, totalnya ada 16 institusi," ujar Airlangga dalam pertemuan dengan para dubes sebagian besar kawasan Eropa di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/11/2026). Aturan baru ini mengizinkan eksportir pertambangan yang memenuhi syarat menyimpan minimal 30 persen DHE selama paling sedikit tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk di Indonesia, asalkan perusahaan memiliki sekurang-kurangnya satu pemegang saham berkepemilikan minimal 10 persen dari ketujuh negara dan kawasan, termasuk Hong Kong dalam cakupan Tiongkok.  Selain lima bank BUMN, pemerintah menunjuk 11 bank bukan milik negara (non-BUMN) yang mencakup Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Citibank, dan OCBC NISP. "Revisi yang diusulkan mencakup cakupan badan usaha yang lebih luas serta pengakuan kepemilikan tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner," kata Airlangga.   Bersamaan dengan pembaruan aturan devisa itu, pemerintah membentuk perusahaan DSI sebagai perantara tunggal untuk ekspor tiga komoditas strategis semacam batu bara, minyak kelapa sawit, dan feroaloi (ferroalloy), yang seluruh prosesnya berjalan dalam format digital melalui portal DSI.  Meskipun transaksi komersial tetap dilakukan langsung antara eksportir dan pembeli, eksportir wajib mengunggah seluruh dokumen termasuk kontrak serta pemberitahuan ekspor lewat portal tersebut dan tetap bertanggung jawab penuh mematuhi persyaratan ekspor. "DSI meninjau, memverifikasi, dan memberikan persetujuan sebelum pengiriman ke sistem Bea Cukai, sementara seluruh komunikasi dan respons elektronik disalurkan melalui sistem DSI," ujar Airlangga. Lewat portal yang terintegrasi dengan Bea Cukai dan National Single Window itu, DSI turut mengawasi proses pre-clearance serta post-clearance, menangani kepabeanan, sekaligus memverifikasi pembatasan dan larangan ekspor. Pemerintah menargetkan penyelesaian regulasi pada pertengahan November agar kerangka kerja ekspor sumber daya alam strategis beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. "Portal tersebut akan diimplementasikan secara bertahap, dengan pengujian fungsional pada November dan uji coba terbatas bersama eksportir terpilih pada 15 Desember sebelum resmi beroperasi penuh (go live)," kataAirlangga. JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan daftar negara serta institusi perbankan yang masuk dalam skema penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Langkah tersebut ditempuh pemerintah guna memperluas cakupan negara mitra sekaligus menambah pilihan perbankan penampung dana di dalam negeri. Airlangga pun merinci komposisi negara asal pemegang saham beserta jumlah lembaga keuangan yang tercakup dalam kebijakan itu. "Terkait kebijakan devisa hasil ekspor, ditambahkan beberapa negara seperti Korea, Jepang, Uni Eropa, selain Amerika, Kanada, Tiongkok, Australia, tujuh negara dengan penambahan bank penempatan, totalnya ada 16 institusi," ujar Airlangga dalam pertemuan dengan para dubes sebagian besar kawasan Eropa di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/11/2026). Aturan baru ini mengizinkan eksportir pertambangan yang memenuhi syarat menyimpan minimal 30 persen DHE selama paling sedikit tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk di Indonesia, asalkan perusahaan memiliki sekurang-kurangnya satu pemegang saham berkepemilikan minimal 10 persen dari ketujuh negara dan kawasan, termasuk Hong Kong dalam cakupan Tiongkok.  Selain lima bank BUMN, pemerintah menunjuk 11 bank bukan milik negara (non-BUMN) yang mencakup Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Citibank, dan OCBC NISP. "Revisi yang diusulkan mencakup cakupan badan usaha yang lebih luas serta pengakuan kepemilikan tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner," kata Airlangga.   Bersamaan dengan pembaruan aturan devisa itu, pemerintah membentuk perusahaan DSI sebagai perantara tunggal untuk ekspor tiga komoditas strategis semacam batu bara, minyak kelapa sawit, dan feroaloi (ferroalloy), yang seluruh prosesnya berjalan dalam format digital melalui portal DSI.  Meskipun transaksi komersial tetap dilakukan langsung antara eksportir dan pembeli, eksportir wajib mengunggah seluruh dokumen termasuk kontrak serta pemberitahuan ekspor lewat portal tersebut dan tetap bertanggung jawab penuh mematuhi persyaratan ekspor. "DSI meninjau, memverifikasi, dan memberikan persetujuan sebelum pengiriman ke sistem Bea Cukai, sementara seluruh komunikasi dan respons elektronik disalurkan melalui sistem DSI," ujar Airlangga. Lewat portal yang terintegrasi dengan Bea Cukai dan National Single Window itu, DSI turut mengawasi proses pre-clearance serta post-clearance, menangani kepabeanan, sekaligus memverifikasi pembatasan dan larangan ekspor. Pemerintah menargetkan penyelesaian regulasi pada pertengahan November agar kerangka kerja ekspor sumber daya alam strategis beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. "Portal tersebut akan diimplementasikan secara bertahap, dengan pengujian fungsional pada November dan uji coba terbatas bersama eksportir terpilih pada 15 Desember sebelum resmi beroperasi penuh (go live)," kataAirlangga.