Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara izin produksi beras fortifikasi. https://economy.okezone.com/read/2026/11/14/320/3253714/3-fakta-izin-beras-fortifikasi-dimoratorium-hingga-ancaman-pidana-jual-di-atas-hetidhttps://economy.okezone.com/read/2026/11/14/320/3253714/3-fakta-izin-beras-fortifikasi-dimoratorium-hingga-ancaman-pidana-jual-di-atas-hethttps://economy.okezone.com/read/2026/11/14/320/3253714/3-fakta-izin-beras-fortifikasi-dimoratorium-hingga-ancaman-pidana-jual-di-atas-hetSabtu 14 November 2026 08:05 WIBDani Jumadil Akhir3 Fakta Izin Beras Fortifikasi Dimoratorium hingga Ancaman Pidana Jual di Atas HET (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/12/320/3253714/beras-fzQu_large.jpgJAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara izin produksi beras fortifikasi. Langkah ini dilakukan guna memperbaiki tata kelola, menyusul temuan pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi di pasar. Sementara, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memperingatkan pedagang beras agar tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, sanksi tegas akan diberlakukan termasuk mencabut izin usaha hingga menjatuhkan sanksi pidana bagi pedagang yang melanggar. Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta izin beras fortifikasi dimoratorium, Jakarta, Sabtu (14/11/2026). 1. Moratorium Izin Beras Fortifikasi Mentan Amran menegaskan bahwa moratorium diberlakukan agar penerbitan izin baru tidak berjalan sebelum tata kelola beras fortifikasi selesai dibenahi. Dia mengatakan pihaknya bersama Satgas Pangan Polri kini tengah memperketat pemeriksaan terhadap produsen dan menelusuri lebih lanjut dugaan penyimpangan hingga ke proses produksi. "Sudah moratorium, enggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya enggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua," ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026). Penindakan dilakukan dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sementara pabrik terkait disegel. “Selebihnya kita kejar. Ini enggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Dipasar, ditarik. Pabriknya disegel," tegasnya. Amran mengungkap dalam kurun waktu 2 minggu, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun memastikan produsen yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana sesuai ketentuan. “Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar," ujarnya. 2. Evaluasi Beras Fortifikasi  Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan bahwa evaluasi terhadap beras fortifikasi berangkat dari hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang. Dari jumlah tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. "Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat," ungkap Andriko. Andriko menambahkan, kebijakan moratorium juga berlaku terhadap pengajuan izin baru dari pelaku usaha yang ingin memproduksi beras fortifikasi. "Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” tambahnya.   3. Ancaman Pidana Jual di Atas HET Di sisi lain, Amran memperingatkan pedagang beras agar tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, sanksi tegas akan diberlakukan termasuk mencabut izin usaha hingga menjatuhkan sanksi pidana bagi pedagang yang melanggar. Amran meminta pedagang yang masih menjual beras di atas HET segera menurunkan harga sesuai regulasi pemerintah. Dia menegaskan tidak boleh ada pelaku usaha yang menetapkan harga semena-mena, termasuk untuk beras premium. "Yang menjual di atas HET, kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, yang premium ada lagi yang main-main. Sebelum bapak ditindak, turunkan harga sesuai regulasi pemerintah, jangan bapak seenaknya," kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (8/11/2026). Dia menjelaskan, pemerintah menetapkan HET untuk melindungi konsumen, sementara harga pembelian pemerintah (HPP) bertujuan menjaga kesejahteraan petani. Karena itu, kedua kebijakan tersebut harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan. Menurut Amran, beras merupakan komoditas strategis yang mendapatkan dukungan subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. "Kenapa? Beras disubsidi, ini barang subsidi. Rp160 triliun subsidinya. Apa artinya? Ini untuk menjaga pangan strategis kita, pangan masyarakat. Sehingga pemerintah subsidi Rp160 triliun, jangan mengambil keuntungan semena-mena di sana. Enggak boleh. Makanya ada HET, ada HPP," jelasnya. Amran menegaskan pemerintah akan menindak tegas pedagang yang tetap melanggar ketentuan HET. Sanksi yang disiapkan mulai dari pencabutan izin usaha hingga pidana maksimal tujuh tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar. "Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, ya 7 tahun maksimal, dan denda Rp1,5 miliar. Enggak boleh. Mulai hari ini enggak boleh mempermainkan. Ini dunia lagi memprihatinkan untuk pangan," ucapnya. Amran  meminta seluruh pengusaha pangan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. Dia menekankan pangan merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dipermainkan. "Tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," tegasnya. JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara izin produksi beras fortifikasi. Langkah ini dilakukan guna memperbaiki tata kelola, menyusul temuan pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi di pasar. Sementara, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memperingatkan pedagang beras agar tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, sanksi tegas akan diberlakukan termasuk mencabut izin usaha hingga menjatuhkan sanksi pidana bagi pedagang yang melanggar. Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta izin beras fortifikasi dimoratorium, Jakarta, Sabtu (14/11/2026). 1. Moratorium Izin Beras Fortifikasi Mentan Amran menegaskan bahwa moratorium diberlakukan agar penerbitan izin baru tidak berjalan sebelum tata kelola beras fortifikasi selesai dibenahi. Dia mengatakan pihaknya bersama Satgas Pangan Polri kini tengah memperketat pemeriksaan terhadap produsen dan menelusuri lebih lanjut dugaan penyimpangan hingga ke proses produksi. "Sudah moratorium, enggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya enggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua," ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026). Penindakan dilakukan dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sementara pabrik terkait disegel. “Selebihnya kita kejar. Ini enggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Dipasar, ditarik. Pabriknya disegel," tegasnya. Amran mengungkap dalam kurun waktu 2 minggu, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun memastikan produsen yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana sesuai ketentuan. “Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar," ujarnya. 2. Evaluasi Beras Fortifikasi  Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan bahwa evaluasi terhadap beras fortifikasi berangkat dari hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang. Dari jumlah tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. "Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat," ungkap Andriko. Andriko menambahkan, kebijakan moratorium juga berlaku terhadap pengajuan izin baru dari pelaku usaha yang ingin memproduksi beras fortifikasi. "Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” tambahnya.   3. Ancaman Pidana Jual di Atas HET Di sisi lain, Amran memperingatkan pedagang beras agar tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, sanksi tegas akan diberlakukan termasuk mencabut izin usaha hingga menjatuhkan sanksi pidana bagi pedagang yang melanggar. Amran meminta pedagang yang masih menjual beras di atas HET segera menurunkan harga sesuai regulasi pemerintah. Dia menegaskan tidak boleh ada pelaku usaha yang menetapkan harga semena-mena, termasuk untuk beras premium. "Yang menjual di atas HET, kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, yang premium ada lagi yang main-main. Sebelum bapak ditindak, turunkan harga sesuai regulasi pemerintah, jangan bapak seenaknya," kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (8/11/2026). Dia menjelaskan, pemerintah menetapkan HET untuk melindungi konsumen, sementara harga pembelian pemerintah (HPP) bertujuan menjaga kesejahteraan petani. Karena itu, kedua kebijakan tersebut harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan. Menurut Amran, beras merupakan komoditas strategis yang mendapatkan dukungan subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. "Kenapa? Beras disubsidi, ini barang subsidi. Rp160 triliun subsidinya. Apa artinya? Ini untuk menjaga pangan strategis kita, pangan masyarakat. Sehingga pemerintah subsidi Rp160 triliun, jangan mengambil keuntungan semena-mena di sana. Enggak boleh. Makanya ada HET, ada HPP," jelasnya. Amran menegaskan pemerintah akan menindak tegas pedagang yang tetap melanggar ketentuan HET. Sanksi yang disiapkan mulai dari pencabutan izin usaha hingga pidana maksimal tujuh tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar. "Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, ya 7 tahun maksimal, dan denda Rp1,5 miliar. Enggak boleh. Mulai hari ini enggak boleh mempermainkan. Ini dunia lagi memprihatinkan untuk pangan," ucapnya. Amran  meminta seluruh pengusaha pangan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. Dia menekankan pangan merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dipermainkan. "Tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," tegasnya.