<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Menuju 2028, OJK-LPS Perkuat Pertukaran Data untuk Lindungi Nasabah Asuransi</title><description>Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk mendukung pelaksanaan program yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat Januari 2028.&#13;
</description><link>https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/320/3254694/menuju-2028-ojk-lps-perkuat-pertukaran-data-untuk-lindungi-nasabah-asuransi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/320/3254694/menuju-2028-ojk-lps-perkuat-pertukaran-data-untuk-lindungi-nasabah-asuransi"/><item><title>Menuju 2028, OJK-LPS Perkuat Pertukaran Data untuk Lindungi Nasabah Asuransi</title><link>https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/320/3254694/menuju-2028-ojk-lps-perkuat-pertukaran-data-untuk-lindungi-nasabah-asuransi</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/320/3254694/menuju-2028-ojk-lps-perkuat-pertukaran-data-untuk-lindungi-nasabah-asuransi</guid><pubDate>Rabu 18 November 2026 10:11 WIB</pubDate><dc:creator>Feby Novalius</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/18/320/3254694/ojk_lps-X3IM_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Penandatanganan Juklak Pertukaran Data oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali. (Foto: Okezone.com/OJK)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/18/320/3254694/ojk_lps-X3IM_large.jpg</image><title>Penandatanganan Juklak Pertukaran Data oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali. (Foto: Okezone.com/OJK)</title></images><description>BALI &amp;ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen. Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk mendukung pelaksanaan program yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat Januari 2028.&#13;
&#13;
Juklak tersebut ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali.&#13;
&#13;
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak merupakan langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.&#13;
&#13;
&amp;quot;Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,&amp;quot; kata Ogi, Rabu (18/11/2026)&amp;gt;&amp;nbsp;&#13;
&#13;
PPP merupakan program yang diselenggarakan LPS untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain memberikan perlindungan kepada masyarakat, program ini juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap industri perasuransian nasional.&#13;
&#13;
Menurut Ogi, keberhasilan pelaksanaan PPP harus didukung persiapan yang matang, terutama dalam memastikan ketepatan kepesertaan, keakuratan data, dan koordinasi antarlembaga. Karena itu, Juklak tersebut diharapkan menjadi pedoman operasional yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS.&#13;
&#13;
Ia menambahkan, PPP juga melengkapi upaya penguatan industri perasuransian yang selama ini dilakukan melalui peningkatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel dinilai dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas industri.&#13;
&#13;
Dalam pelaksanaannya, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung penyelenggaraan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK membutuhkan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan perusahaan peserta program penjaminan.&#13;
&#13;
Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman antara OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.&#13;
&#13;
Adapun ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.&#13;
&#13;
Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Selain itu, dokumen tersebut menetapkan jenis data yang dipertukarkan, periode penyampaian, batas waktu, serta media yang digunakan untuk pertukaran informasi. Ketentuan lain yang belum tercakup dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK dan LPS.&#13;
&#13;
Ogi menegaskan, pelaksanaan kesepakatan tersebut harus memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data, mengingat informasi yang dipertukarkan mencakup data pengawasan yang bersifat sensitif.&#13;
&#13;
&amp;quot;Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,&amp;quot; tegas Ogi.&#13;
&#13;
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, pertukaran data akan memanfaatkan sarana pertukaran informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.&#13;
&#13;
OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan juga akan terus memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara efektif dan kredibel sehingga manfaat perlindungan dapat dirasakan oleh pemegang polis dan industri asuransi nasional.&#13;
</description><content:encoded>BALI &amp;ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen. Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk mendukung pelaksanaan program yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat Januari 2028.&#13;
&#13;
Juklak tersebut ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali.&#13;
&#13;
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak merupakan langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.&#13;
&#13;
&amp;quot;Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,&amp;quot; kata Ogi, Rabu (18/11/2026)&amp;gt;&amp;nbsp;&#13;
&#13;
PPP merupakan program yang diselenggarakan LPS untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain memberikan perlindungan kepada masyarakat, program ini juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap industri perasuransian nasional.&#13;
&#13;
Menurut Ogi, keberhasilan pelaksanaan PPP harus didukung persiapan yang matang, terutama dalam memastikan ketepatan kepesertaan, keakuratan data, dan koordinasi antarlembaga. Karena itu, Juklak tersebut diharapkan menjadi pedoman operasional yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS.&#13;
&#13;
Ia menambahkan, PPP juga melengkapi upaya penguatan industri perasuransian yang selama ini dilakukan melalui peningkatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel dinilai dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas industri.&#13;
&#13;
Dalam pelaksanaannya, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung penyelenggaraan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK membutuhkan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan perusahaan peserta program penjaminan.&#13;
&#13;
Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman antara OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.&#13;
&#13;
Adapun ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.&#13;
&#13;
Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Selain itu, dokumen tersebut menetapkan jenis data yang dipertukarkan, periode penyampaian, batas waktu, serta media yang digunakan untuk pertukaran informasi. Ketentuan lain yang belum tercakup dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK dan LPS.&#13;
&#13;
Ogi menegaskan, pelaksanaan kesepakatan tersebut harus memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data, mengingat informasi yang dipertukarkan mencakup data pengawasan yang bersifat sensitif.&#13;
&#13;
&amp;quot;Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,&amp;quot; tegas Ogi.&#13;
&#13;
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, pertukaran data akan memanfaatkan sarana pertukaran informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.&#13;
&#13;
OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan juga akan terus memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara efektif dan kredibel sehingga manfaat perlindungan dapat dirasakan oleh pemegang polis dan industri asuransi nasional.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
